justice_1_lg1KEADILAN UNTUK MUNIR

Oleh :

Feri Amsari

Keputusan Mahkamah Agung pada 3 Oktober lampau membuat harapan Suciwati untuk mengetahui siapa pembunuh suaminya menguap. Sandiwara persidangan ini diakhiri dengan manis oleh MA. Semakin sulit untuk mengetahui otak sesungguhnya dari pembunuhan Munir. Padahal sebagaimana diungkapkan Amien Rais dalam diskusi politik Muhammadiyah di Hotel Sahid Jakarta (5/10/2006) lalu, bahwa penyelesaian kasus pembunuhan Munir merupakan batu ujian untuk menentukan Orde Baru sudah berubah atau belum.

Jika meruntut kepada janji-janji Presiden untuk mengungkap kebenaran kasus ini, harusnya pihak-pihak yang berwenang telah mampu membawa otak utama pembunuhan ini ke persidangan. Namun sejauh ini pemerintah hanya sanggup berjanji, seolah ada kekuatan besar yang membuat pemerintah enggan untuk mengungkap siapa sesungguhnya dalang pembunuhan aktifis pembela HAM tersebut.

Tim pencari fakta (TPF) hanya mampu menemukan bahwa terdapatnya kontak tidak lazim antara Pollycarpus Budihari Priyanto sebanyak 41 kali sebelum keberangkatan Munir ke Belanda dengan Muchdi PR (Mantan Deputi Badan Intelijen Negara). Muchdi sendiri diketahui pernah memperingati kevokalan Munir dalam mengkritik pemerintah melalui Adnan Buyung Nasution. Ada missing link besar setelah Muchdi, siapa yang dimaksudnya dengan pemerintah, pemerintah yang mana yang tidak menginginkan kritik-kritik Munir sebagaimana yang disampaikannya kepada Buyung. Peradilan yang diharapkan mampu membongkar dan memperjelas jaringan permainan yang melibatkan Polly dan BIN tersebut menjadi terputus oleh putusan MA. Apakah MA patut dipersalahkan sepenuhnya ?

Tentu saja tidak, bagaimanapun dampak putusan MA sesungguhnya dapat diputar-balikan menjadi putusan bernilai positif untuk mengungkap fakta terbunuhnya Munir. Melalui putusan tersebut terbukti sudah bahwa kedudukan Polly sebagai kambing hitam satu-satunya kasus pembunuhan ini menjadi terbantahkan, ada pihak lain yang tidak hanya menutupi siapa sesungguhnya pembunuh Munir namun juga melindungi orang yang mampu memberikan informasi besar siapa pembunuh Munir, yaitu Pollycarpus sendiri. Dengan demikian para pejuang HAM yang tergabung dalam Komite Aksi Solidaritas untuk Munir yang meminta waktu bertemu Presiden (Kompas, 6/10/2006) semakin menyadari untuk berpikir ulang bahwa sesungguhnya lawan belum tentu hanya Polly dan BIN belaka tetapi bisa jadi lebih besar dan tak tersentuh. Posisi tersebut menjadikannya dapat dikaji apakah langkah yang mengharapkan niatan baik pemerintah untuk menyelesaikan kasus pembunuhan ini bermanfaat atau tidak atau wacana untuk menyerahkan kasus ini kepada peradilan HAM Internasional akan menjadi strategi yang lebih cerdas.

Putusan MA tersebut juga akhirnya membuat pemerintah kembali tersudut dan mencoba menutupinya kembali dengan merevitalisasi tim penyidik kasus Munir. Walaupun sepertinya tidak dapat diharapkan banyak.

Pembentukan tim penyidik baru kasus Munir yang dipimpin kembali oleh Direktur I Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Suryadharma memperlihatkan ketidak seriusan Polri untuk mengungkap siapa dalang pembunuhan Munir. Bagaimanapun Suryadharma adalah penyidik yang gagal dalam menuntaskan kasus ini. Ia dan Tim penyidiknya memajukan kasus ini dengan bukti yang terlalu mentah sehingga terlihat tim hanya mencoba menyelamatkan muka pemerintah yang telah terlanjur berkampanye untuk menyelesaikan segera kasus pembunuhan Munir ini dimana-mana termasuk di luar negeri.

Untuk mengharapkan akan terjadi langkah besar yang mampu dilakukan oleh tim penyidik ini jelas mustahil. Terlalu sulit untuk menemukan novum (bukti baru) dalam kasus pembunuhan Munir dikarenakan bukti-bukti yang ada telah dimuntahkan semuanya dalam sidang Pollycarpus. Untuk mengharapkan kerjasama dengan Intelijen sepertinya adalah mimpi belaka dikarenakan melalui bukti-bukti yang ada, BIN jelas terlibat.

Gambaran kondisonal tersebut memperlihatkan pembentukan tim penyidik baru kasus Munir ini kembali merupakan sandiwara politik pemerintah jilid kedua yang mungkin juga akan dilanjutkan dengan ‘terpilihnya’ scapegoat’ (kambing hitam) berikutnya dan melanjutkannya dengan theatrical sandiwara peradilan jilid kedua tanpa mampu menyentuh siapa sesungguhnya ‘dalang’ pembunuhan Munir tersebut.

Posisi SBY untuk mengakhiri sandiwara ini jelas penting dan disadari dengan baik oleh sang Presiden. Sehingga pembentukan tim penyidik Independen Kepresidenan yang mengambil alih tugas penyidik Polri dan memiliki mandat yang lebih kuat akan memperlihatkan apakah pemerintah mempunyai niat baik untuk menyelesaikan pembunuhan aktifis HAM kenamaan ini. Presiden juga dapat memberikan jaminan kepada Polly untuk dilindungi jika ia mau bekerjasama. Hal tersebut dapat dilakukan dengan dasar UU No 13/2006 tentang Perlindungan Saksi. Atau yang lebih berani jika SBY melakukan reshuffle dalam tubih BIN.

Namun apapun yang akan dilakukan oleh SBY dan aparatnya sekiranya jangan mempengaruhi para aktifis yang ingin memajukan permasalahan ini pada peradilan HAM internasional. Semakin lambat kasus ini ditangani oleh pihak-pihak independen maka semakin jauh bukti dapat dijangkau. Menunda berarti memberikan kesempatan kasus ini sulit dipecahkan. Apabila bukti-bukti yang ada menjadi hapus atau minim, bisa saja peradilan HAM malah akan menguntungkan pihak pembunuh Munir. Itu juga akan berdampak kepada aksi pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini. Pemerintah akan semakin mengabaikan kasus ini dan membuat kasus Munir mengendap lebih dalam lagi jika Peradilan HAM Internasional tidak mampu mengungkap misteri pembunuhan tersebut.

Upaya untuk mengungkap kemasygulan pembunuhan Munir bagaimanapun bukan hanya untuk Munir dan keluarga besarnya tetapi juga merupakan harapan besar kepada penegakan HAM dan demokrasi di Indonesia. Amandemen konstitusi dengan mengeksplisitkan penegakan HAM akan menjadi sia-sia belaka. Demokrasi akan menjadi dongeng dalam produk perundang-undangan kita karena tidak ada negara demokrasi yang anti kritik dan menyelesaikannya dengan membunuh anak bangsa sendiri. Dikarenakan penyelesaian kasus Munir begitu penting, sekali lagi bukan hanya untuk Munir tetapi juga untuk kita semua, untuk kemerdekaan kita semua agar dapat bicara sesungguhnya tentang kebenaran. Jika hal tersebut hilang maka demokrasi berakhir dan tergantikan dengan otoritarianisme. Kematian Munir adalah bukti bahwa rezim lama telah hidup kembali.