Hakim Mk sidangSISI LAIN SANG PELINDUNG KONSTITUSI

Oleh:

Feri Amsari

Pemerhati Mahkamah Konstitusi dan Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

diperlukan ketabahan luar biasa bagi para hakim dalam menjalankan tugas mereka sebagai pelindung setia konstitusi.” (Alexander Hamilton)

Membaca tulisan Satjipto Rahardjo berjudul “Sisi Lain Mahkamah Konstitusi” (Kompas, 5/01), para pemerhati ilmu hukum seperti dibukakan kembali perdebatan lama antara penganut paham typis logicisitis dan materiil yuridis. Dua paham tersebut akan terus berseteru hebat tidak berkesudahan.

Dua perseteruan tersebut bukanlah pertikaian antara benar dengan salah, baik dengan buruk, keadilan dengan kemungkaraan, atau antara kejujuran dengan kemunafikkan yang selalu menjadi dua sisi kontradiktif jika membicarakan hukum dan keadilan. Perdebatan itu sesungguhnya hanya mengenai sejauhmana fungsi dari hakim atau kewenangan dari lembaga peradilan dalam sistem pembagian kekuasaan negara.

Apabila para pemerhati ilmu hukum mampu ‘menyelami’ dua paham di atas, maka hakekat kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam konstitusi bangsa ini akan mudah dimengerti.

Typis Logicisitis

Paham typis logicisitis atau juga dikenal dengan sebutan textualist atau strict constructionism adalah paham yang melihat hakim hanyalah sebagai corong dari undang-undang (bouche de la loi). Hakim tidak dapat mengemukakan dalam putusannya nilai-nilai kebenaran yang diyakininya. Kebenaran dalam putusan hakim adalah apa yang undang-undang nyatakan. Charles L. Black menjelaskan mengenai paham tersebut bahwa fungsi peradilan bukan untuk membatalkan (invalidation) sebuah produk hukum legislatif. Peradilan berfungsi hanya untuk menerapkan produk hukum semata (validation). Dari sudut pandang Black itu, kehadiran MK dapat dinilai menyalahi kodrat lembaga yudikatif dalam sistem pembagian kekuasaan lembaga negara.

Para penganut paham hakim sebagai corong undang-undang juga menentang adagium Justice Hughes, Hakim Agung Amerika yang menyatakan bahwa “the constitution is what the judge says it is”. Para strict constructionism tidak menghendaki sebagaimana yang Satjipto Rahardjo katakan bahwa ludah kesembilan hakim menentukan nasib dari ratusan juta manusia Indonesia.

Pendapat Satjipto Rahadjo itu dibenarkan pula oleh H.L.A Hart (Hart, The Concept of Law, 1994) yang menyatakan bahwa paham “a supreme tribunal has the last word in saying what the law is” itu akan terbantahkan apabila putusan hakim nyata-nyata adalah putusan yang keliru. Dalam konteks keindonesiaan, tidak terbayangkan apabila putusan “khilaf” MK harus tetap dipatuhi karena sifatnya yang final and binding meski mengabaikan nasib 200 juta jiwa manusia Indonesia.

Materiil Yuridis

Paham materiil yuridis dalam ilmu penafsiran konstitusi didukung oleh teori “the living constitution”. Konstitusi dianggap sebagai sesuatu yang hidup dan bernafas (Al-Gore, 2000), dimana konstitusi ditafsirkan oleh hakim sesuai dengan konteks yang dibutuhkan oleh setiap generasi dari masa ke masa. Keith E. Whittington (Constitutional Interpretation, 1999) mengingatkan bahwa dalam memaknai konstitusi hakim tidak hanya melihat ketika dokumen itu dibentuk tetapi juga harus mampu membangun aturan yang baik bagi bangsa ke depannya.

Henry Steele Commager meyakini hakim adalah sosok terpilih dan tidak dapat dipungkiri bahwa dalam bidang hukum hakim lebih berpengetahuan dibandingkan para anggota legislatif. Pandangan Satjipto Rahadjo yang menginginkan agar hakim (terutama MK) diisi oleh orang-orang di luar profesi hukum tentu saja sulit diterapkan karena yang diuji adalah produk hukum. Terhadap logika bahwa bahasa konstitusi adalah bahasa moral yang tidak hanya dimengerti oleh ilmuwan hukum sudah dapat diselesaikan dengan menghadirkan saksi-saksi ahli sesuai bidang tertentu yang berkaitan dengan perundang-undangan yang diuji. Bahkan hakim MK dapat menghadirkan para penyusun UUD (framers of constitution) untuk menjelaskan hakekat pembentukan pasal-pasal konstitusi. Hakimlah yang kemudian melakukan singkronisasi fakta-fakta dalam persidangan dengan kehendak undang-undang serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Oliver Wendel Holmes dan Paul Scholten menganggap upaya hakim menemukan keadilan itu penting dikarenakan undang-undang yang dihasilkan oleh legislatif pastilah tidak “lengkap” dan belum tentu sesuai dengan “jiwa” keadilan yang hidup secara sosial.

Kehadiran hakim MK bahkan juga memiliki tujuan yang lebih penting, yaitu “membersihkan” produk legislasi yang keliru. James Bradley Thayer (Leonard W. Levy, Judicial Review, 2005) membalikkan pandangan kalangan typis logicisitis dengan pertanyaan sederhana. Seandainya, menurut Levy sebuah RUU inkonstitusional disahkan oleh legislatif (dan eksekutif dalam konteks Indonesia), apakah inkonstitusionalitas UU tersebut akan terus diterapkan? Dalam hal ini berarti lembaga legislatif dapat pula membahayakan keberlangsungan hidup 200 juta manusia Indonesia. Apabila tidak terdapat MK yang meluruskan inkonstitusionalitas UU tersebut, meminjam istilah Satjipto Rahadjo, maka ‘ludah’ anggota legislatif dapat ‘mengeluarkan api’ dan diatas putusan mereka hanya ada langit. Apakah tidak lebih mengerikan itu namanya jika kehendak rakyat “dibasuh” oleh kehendak politik yang sering jadi panglima di lembaga legislatif? Pilihan para penyusun ulang UUD (second framers of constitution) bangsa ini sudah jelas yaitu meletakan hukum (baca; MK) sebagai panglima, bukan politik sebagai raja (baca; DPR).

Cara Pandang Lain

Kehadiran MK semestinya harus dilihat dari sisi yang berbeda dari tempat Satjipto Rahardjo berdiri. MK harus disadari hadir untuk menyelamatkan produk legislasi Indonesia yang cenderung banyak memuat “nafsu” politik dibandingkan kepentingan 200 juta manusia Indonesia lainnya. Para hakim MK bukan pula orang hukum biasa, melainkan harus seorang negarawan dengan kepribadian tidak tercela (Pasal 24C ayat 5 UUD 1945). Namun bagaimanapun “sembilan pengawal konstitusi” di MK tentu saja adalah manusia, punya khilaf dan lupa yang keputusannya tidak absolute benar. Itu sebabnya kadangkala terdapat putusan-putusan MK yang dirasakan “mengoyahkan” semangat keadilan.

Melihat kehadiran MK dari sisi Satjipto Rahardjo bukan pula mutlak salah, tapi hanya perlu menggesernya sedikit sebagai khazanah tambahan memperkaya bahan pembenahan MK ke depan. Setidaknya kritik guru besar sosiologi hukum ternama tersebut harus dimaknai sebagai tantangan bagi MK agar lebih baik lagi. Sebagaimana dinyatakan oleh Alexander Hamilton di atas bahwa: “diperlukan ketabahan luar biasa bagi para hakim dalam menjalankan tugas mereka sebagai pelindung setia konstitusi.”

Sisi Lain Mahkamah Konstitusi

Kompas, Senin, 5 Januari 2009 | 00:28 WIB

Satjipto Rahardjo

Sejak dibentuk, menyusul Amandemen Ketiga UUD 1945, berkali-kali Mahkamah Konstitusi membuat putusan-putusan dengan magnitudo ”menggelegar”. Terakhir tentang caleg. Artikel ini tidak akan membicarakan putusan-putusan tersebut, melainkan menyoroti beberapa sisi MK yang tidak/belum banyak dibicarakan selama ini.

UUD 1945 telah mengamanatkan pembuatan sebuah MK sebagai satu-satunya institut yang boleh melakukan pengujian terhadap UUD. Bukan main! Mengerikan! Luar biasa! Tentunya para hakim MK juga manusia-manusia yang berkualitas luar biasa. Mereka adalah sembilan orang di antara lebih dari 200 juta manusia Indonesia yang boleh, berhak, dan berwenang mengatakan apa yang dipikirkan dan dikehendaki oleh UUD.

Ludah kesembilan orang tersebut juga ”mengeluarkan api” (Jw: idu geni), oleh karena sekali mereka memutus, dua ratusan juta manusia Indonesia harus diam, patuh, manut. Tidak boleh ada protes, banding, tidak ada jalan untuk melawan. Di atas MK hanya ada langit. Apakah itu tidak mengerikan namanya? (MK sebagai instansi pemutus pertama dan terakhir itu sesungguhnya didasarkan pada pertimbangan pragmatis, bukan akademis).

Hakim MK adalah orang-orang yang paling mengerti kandungan moral dan kehendak UUD dan oleh karena itulah mereka diberi kepercayaan mutlak untuk melakukan pengujian terhadap UUD. Kengerian terhadap kepercayaan tersebut semakin besar, mengingat UUD itu bukan undang-undang biasa.

Bahasa moral

UUD memang bukan undang-undang biasa. Apabila ia hanya berkualitas undang-undang biasa, tentulah tidak mungkin menjadi dasar dan landasan ribuan perundang-undangan yang ada di negeri ini. Untuk mampu menjadi dasar dari sekalian perundang-undangan tersebut, UUD harus menggunakan bahasa yang lain daripada bahasa undang-undang biasa. Ia harus menggunakan bahasa asas (principles) yang tidak lain adalah bahasa moral. Maka, Ronald Dworkin pun mengatakan bahwa membaca UUD itu tidak sama dengan membaca peraturan biasa. Kita perlu membaca lebih bersungguh-sungguh (taking law seriously) dan membaca UUD sebagai pesan moral (the moral reading of the constitution).

UUD itu tidak hanya menjadi landasan tatanan hukum, melainkan juga kehidupan sosial, politik, ekonomi kultural, dan lain-lain. Kalau kita menyimak anggota-anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dari 20 anggota hanya ada empat ahli hukum, sedangkan dalam ”Panitia Sembilan” yang diserahi penyusunan draf terakhir, hanya ada tiga ahli hukum. Yang mengetuai pun bukan Mr Yamin, Mr Maramis, Mr Ahmad Soebardjo, atau Prof Dr Mr Soepomo. Kita perlu membaca dan memahami dengan bersungguh-sungguh makna susunan keanggotaan tersebut.

Kita dapat mengatakan bahwa para founding fathers paham benar arti dan teba (scope) sebuah UUD dan karena itu tidak dapat hanya diserahkan kepada para ahli hukum. Maka, di situ pun berkumpul sekitar 20 jamhur yang dimiliki Indonesia waktu itu, persis seperti berkumpulnya para jamhur Amerika di Philadelphia pada tahun 1787 dalam Constitutional Convention yang merancang Konstitusi Amerika Serikat. Di situ, antara lain, ada George Washington, Benjamin Franklin, dan James Madison.

UUD adalah urusan yang jauh lebih serius daripada hanya urusan hukum. UUD adalah landasan dan menyangkut kehidupan bangsa Indonesia. Konstitusi mengatur kehidupan bangsa, bukan pelanggaran lalu lintas, pencurian, kontrak, dan lain-lain menu undang-undang biasa. Maka, para hakim MK itu adalah orang-orang hebat karena hanya merekalah yang benar-benar memahami konstitusi kita. Mereka boleh diberi julukan generasi kedua founding fathers Indonesia.

Selang 60 tahun sejak 1945, dibentuklah MK dengan sembilan hakim, semuanya adalah ahli hukum. Menjadi tanda tanya bagi saya, mengapa harus demikian? Barangkali ada pendapat atau paham yang sangat kuat bahwa MK itu adalah identik belaka dengan mahkamah pengadilan.

Pengerdilan makna

Kalau dugaan saya benar, dari situlah persoalan dimulai sehingga semua hakim dan kandidat hakim MK harus dari kalangan ahli hukum. Di sini telah terjadi pengerdilan atau reduksi makna dari masalah bangsa dan kehidupan bangsa yang begitu besar turun hanya menjadi masalah hukum.

Apabila kita memahami bahwa MK itu mengurusi sekalian aspek kehidupan bangsa, kita tidak akan menyerahkan hakim MK hanya kepada panel ahli hukum. Masalah kehidupan bangsa yang begitu besar tentulah perlu dihadapi oleh sebuah panel yang sepadan pula. Ia bukan hanya urusan para ahli hukum, melainkan juga para sosiolog, antropolog, ilmuwan politik, ekonomi, sejarawan, budayawan, rohaniwan, dan lain-lain.

Mereka tentulah akan melihat suatu problem dari pandangan keadilan, seperti anthropological justice dan cultural justice, sehingga yang muncul tidak hanya legal and formal justice, tetapi benar-benar suatu substantial justice. Sejak UUD itu menyangkut keadilan kehidupan bangsa dan manusia Indonesia, putusan-putusan yang dibuat oleh panel ahli yang luas menjadi lebih cocok dengan teba UUD daripada (maaf) yang dibuat oleh panel ahli hukum saja. Ini bukan soal ”logika hukum”, melainkan ”logika kehidupan bangsa” yang begitu luas. Tentu saja yang salah bukan para hakim MK, melainkan yang merancang bangunan MK itu.

Bernegara hukum, apalagi menghadapi konstitusi, memang membutuhkan kearifan yang lebih luas daripada sekadar berpikir dengan ”akal-hukum”. Barangkali artikel ini boleh menjadi tambahan bahan pemikiran tentang eksistensi MK kita.