HAKIM BERMUKA DUA: PROSEDURAL dan PROGRESIF

Oleh:

topeng2Feri Amsari

Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas

Menarik! Merupakan ungkapan tepat untuk mendeskripsikan ketika membaca dua tulisan dari dua guru besar hukum Indonesia di kompas.

Dalam tulisan Ahmad Ali (AA) yang berjudul; Reaksi Proporsional atas Putusan Hakim (Kompas, 16/01), dapat dibaca bagaimana hakim dianjurkan harus mampu berlaku sesuai dengan ketentuan undang-undang (procedural justice). Tertulis dalam artikel tersebut bahwa; merupakan kekeliruan jika tiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingan untuk dituangkan sebagai putusan hakim meski harus mengobrak-abrik tatanan hukum dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati di tiap ”Negara Hukum”.

Satu minggu kemudian, Satjipto Rahardjo (SR) meminta Mahkamah Agung dalam artikelnya agar mampu menerapkan hukum secara progresif (MA yang Progresif, Kompas, 23/01). SR dalam tulisannya menyatakan bahwa hakim; perlu ada keberanian melakukan rule breaking dan keluar dari rutinitas penerapan hukum, out of the box lawyering. Penegakan hukum tidak berhenti pada menjalankan hukum secara apa adanya, within the call of law, melainkan menjadi tindakan kreatif, beyond the call of law.

Dua tulisan tersebut berbenturan dari segi implementatifnya. AA berkeyakinan bahwa keadilan dalam putusan hakim harus pula melalui ketentuan hukum secara prosedural dan bukan semata-mata hanya memperturutkan substansi dari hukum dengan mengatasnamakan keadilan. Hakim tidak boleh mengabaikan aturan hukum tertulis walaupun hal itu bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Sedangkan SR menganjurkan agar para hakim (terutama di MA) harus mampu ‘mendobrak’ aturan hukum (rule breaking) untuk menemukan rasa keadilan sesungguhnya (substantive justice) kalau perlu dengan mengabaikan aturan hukum yang ada. Namun pada hakekatnya (secara filosofis) dua opini itu tidaklah berbeda, yaitu untuk meletakan profesi hakim pada posisi mulia dalam ranah penegakan hukum di Indonesia.

Tanda tanya yang timbul adalah; dari dua pemahaman di atas, paham apakah yang benar-benar mampu mewujudkan jabatan hakim sebagai profesi mulia? Hakim yang mengedepankan teks aturan hukum atau hakim yang melihat ‘semangat’ di balik pemberlakuan aturan perundang-undangan?

Hakim Prosedural

Kalangan hukum yang ‘mempertuhankan’ ketentuan tertulis aturan-aturan hukum dikenal dengan positivism. Hans Kelsen (yang terpengaruh ajaran Immanuel Kant) adalah pemikir yang memperkenalkan ajaran ini. Kelsen menyebutnya sebagai ‘the pure theory of law’. Paham yang ‘membebaskan’ hukum dari pengaruh politik, sejarah, etik, moralitas, ekonomi, astetik, dan seluruh elemen-elemen sosial lainnya.

Kelsen menjelaskan teorinya sebagai berikut; ‘it is called a pure theory of law, because only describes the law and attempts to eliminate from the object of this description everything that is not strictly law. Its aim is to free the science of law from alien elements’ (Hari Chand, Modern Jurispudence, 1994). Sehingga fungsi hakim dilihat dari teori ini hanyalah sebagai ‘corong’ dari peraturan hukum (bouche de la loi) bukan penentu pencarian keadilan (bouche de la justice). Itu sebabnya Kelsen menyebut keadilan sebagai suatu ide yang irrasional. Jika keadilan itu memang ada, maka menurut kalangan positivis keadilan adalah apa yang undang-undang nyatakan.

Kerugian dari penerapan paham ini adalah ketidakmampuan hakim dalam menjangkau permasalahan hukum yang sesungguhnya. Misalnya dalam kasus Munir, hakim hanya bergantung kepada bukti-bukti yang dikemukakan jaksa sehingga hakim tidak mencoba melihat ‘benang penghubung’ antara Pollycarpus dan telepon-telepon dari agen BIN sekelas Muchdi Pr. Itu sebabnya kritikus paham ini (diantaranya Julius Stone) menyebutkan para positivis hanya melihat hukum sebagai sebuah kerangka sistem semata dengan mengabaikan jiwa dari norma hukum itu sendiri dengan slogan kemurnian hukum (purity of law) sebagai ‘berhalanya’.

Hakim Progresif

Progresif dalam tatanan bahasa berarti bertindak atau berpikir maju. SR berharap MA dan jajaran peradilan di bawahnya mampu bertindak maju. Bergerak memutus perkara sesuai dengan semangat dibentuknya sebuah aturan hukum. Teks-teks hukum harus dibaca jiwanya (moral reading of law) sebagaimana yang diajarkan oleh Ronald Dworkin. Namun apakah semata-mata bertindak progresif akan menciptakan tatanan yang adil serta peradilan yang berwibawa?

Hakim adalah harapan para justiabelen (pencari keadilan) yang berdiri di satu tempat yang tinggi (baca; mulia) dengan dua wajah yang saling memandang pihak-pihak yang berperkara. Jika hakim bertindak di luar teks aturan hukum semata, maka salah satu pihak justiabelen pastilah mempertanyakan langkah keadilan hakim tersebut. Jika hakim menuruti sepenuhnya aturan yang ada hakim seringkali berhadapan dengan kebenaran yang diyakininya. Bagi hakim langkah hukum yang semata-mata hanya prosedural atau hanya progresif saja adalah seperti memakan buah simalakama. Memakan ‘buah’ prosedural maka keadilan sesungguhnya bisa saja mati. Sebaliknya jika ‘menelan buah’ progresif maka aturan hukum menjadi benda tak berguna, ada tapi tiada.

Maka hakim adalah profesi berwajah ganda, ia harus memiliki dua semangat. Setiap hakim harus memiliki kesungguhan dalam menegakkan aturan hukum sebagai alat penuntun menuju keadilan. Di sisi lain hakim harus menjunjung mentalitas progresif di atas segala-galanya apabila aturan hukum telah tertinggal dari semangat jiwa keadilan. Muka dua hakim ini tidak dapat dilihat sebagai sesuatu hal yang negatif, melainkan harus dilihat sebagai indikator untuk melihat profesionalisme hakim itu sendiri. Di dalam wajah prosedural dan progresif hakim tersebut terdapat satu otak yaitu keyakinan hakim akan keadilan dan kebenaran hukum.