KORUPSI dan PEMILU 2009

Oleh:

Feri Amsari

Aktivis Anti Korupsi Sumbar, Peneliti dan Redaktur Pelaksana Jurnal Konstitusi pada Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas

(Harian Padang Ekspress, 11 Februari 2009)

Tema pemilihan umum (Pemilu) adalah objek pembicaraan tak berkesudahaan. Terutama ketika mendiskusikannya pada saat-saat krusial (baca: semakin dekatnya) waktu kampanye. Diskursus mengenai Pemilu bahkan telah melalui pelbagai aneka ranah, baik politik, hukum (terutama dalam hal ini adalah peradilan) maupun sosial kemasyarakatan.

Ketika tema-tema Pemilu dikaitkan dengan korupsi, maka semakin luas saja pembahasan yang dibicarakan. Korupsi, sebagaimana Pemilu, adalah tema ‘seksi’ yang selalu menjadi perhatian banyak pihak. Tulisan ini mencoba membahas dengan membatasi dua poin tersebut dalam satu bagian yang tidak terpisahkan. Korupsi dalam Pemilu 2009 yang akan datang.

Daya Jangkau

Jika memperhatikan daya jangkau pasal-pasal pidana pemilu dalam UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, maka terlihat begitu minimnya semangat pencegahan korupsi. Dari lebih kurang 50 (lima puluh) pasal yang membicarakan tindak pidana Pemilu, hanya terdapat tiga pasal yang dapat dihubungkan dengan pencegahan tindak pidana korupsi. Pasal 275 yang memberikan ancaman pidana minimal 6 bulan dan maksimal 24 bulan disertai denda Rp 6 juta sampai Rp 24 juta bagi pelaksana kampanye yang menjanjikan memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih.


Pasal 277 yang mengancam setiap orang dengan tindak pidana selama 6 bulan sampai 24 bulan dan denda sebesar Rp. 1 sampai 5 Milyar bagi yang melanggar batasan pemberian atau penerimaan dana untuk kampanye.

Terdapat pula Pasal 278 yang memberikan ancaman pidana selama minimal 12 bulan sampai maksimal 36 bulan disertai denda dari Rp 12 juta sampai Rp.36 Juta bagi pelaksana kampanye yang menerima sumbangan dari pihak-pihak yang tidak jelas identitasnya.

Ketiga pasal-pasal tersebut sesungguhnya masih diragukan daya jangkaunya dalam menertibkan Pemilu terutama dalam menciptakan Pemilu yang bersih dari korupsi. Pasal 275 seringkali tidak terlaksana atau tidak digunakan oleh Panwaslu untuk menjerat pelaksana kampanye padahal dilapangan seringkali ditemukan undian-undian berhadiah dari partai-partai tertentu. Bahkan oleh sebagian partai undian berhadiah dilakukan pada space iklan di media massa. Memang iklan-iklan tersebut tidak secara langsung memberikan ‘hasutan’ untuk memilih partai tertentu tapi ‘logika hukumnya’ dapat mengurai kaitan iklan tersebut dengan pelanggaran ketentuan Pasal 275 UU No. 10/2008 tersebut. Dalam konsep korupsi, mekanisme pemberian materi tersebut dapat digolongkan sebagai suap (bribery)

Pasal 277 lebih enggan lagi ditegakkan oleh panwaslu. Bercermin dari Pemilu (Pemilu Nasional maupun Pilkada) terdahulu panwaslu gagal menertibkan sumbangan-sumbangan liar di partai-partai. Hal itu dapat dilihat melalui indikasi tidak banyaknya panwaslu mengumumkan kepada publik aliran-aliran dana yang diterima partai-partai. Hal itu bisa jadi karena dua hal, pertama memang pemilu berlangsung tertib tanpa dana liar dan kedua dana-dana liar memang menciptakan “iklim yang tidak sehat” bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Pemilu.

Pasal 277 terssebut juga ditegakkan dengan konsep pasif, yaitu pihak pelaksana pemilu (partai-partai maupun peserta perorangan) yang diwajibkan melaporkan harta kekayaannya. Semestinya terdapat tim khusus yang benar-benar memeriksa harta kekayaan partai tersebut dengan lebih cermat. Sehingga Panwaslu dapat menindak laporan dari badan tersebut dengan tepat.

Pasal 278 lebih berat lagi ditegakkan oleh panwaslu dikarenakan tidak semua panwas memiliki alat dukung yang dapat membantu kinerja dengan baik. Biasanya panwaslu lebih banyak mengandalkan PPATK sebagai lembaga yang mengawasi aliran transaksi keuangan. Pertanyaannya bagaimana kalau dana yang diberikan adalah dana “segar” (uang tunai)? Yang tidak terdeteksi oleh PPATK.

Lahan Pencucian Uang

Pemilu bagi rakyat adalah alat “pencucian” terhadap wakil-wakil rakyat bermasalah. Para anggota parlemen yang dianggap tidak mumpuni dalam memperjuangkan aspirasi rakyat diganti melalui proses Pemilu. Namun bagi para pelaku tindak kejahatan, Pemilu dapat berarti sebagai mesin pencuci uang hasil kejahatan (money laundering).

Sangkaan tersebut dapat dibenarkan jika melihat begitu besarnya dana yang dibutuhkan untuk melakukan kampanye. Dari mulai kampanye gambar di jalan-jalan hingga kampanye dialogis (turun ke basis massa). Dari kampanye iklan baris di Koran hingga iklan video di media elektronik. Semua membutuhkan dana besar. Jika mengandalkan kekayaan pribadi atau partai, bisa dipastikan para kandidat hanya akan berkampanye dengan sangat sederhana.

Untuk mencegah terjadinya pencucian hasil kejahatan (termasuk juga korupsi), maka perlu dipertegas oleh pelaksana pemilu (KPU dan Panwaslu-selaku pengawas) aturan main penerimaan dana tersebut melalui sebuah aturan teknis yang jelas. Serta perlu pula memapankan kemampuan KPU dan Panwaslu daerah agar lebih mumpuni dalam mendeteksi kejahatan-kejahatan Pemilu.

Pemilu Bersih

Memimpikan Pemilu yang bersih memang bukan cita-cita mudah. Tapi bukan pula tidak dapat diwujudkan. Peran serta publik dalam menciptakan kondisi tersebut penting, terutama dalam mendesak KPU maupun Panwaslu menjalankan aturan main sebagaimana mestinya dan menegakkan ketentuan hukum dengan tepat. Pemilu bersih menjadi hal yang tidak mungkin apabila penyelenggara Pemilu (dalam hal ini KPU dan Panwaslu) tidak mulai secara “pribadi” membersihkan diri dari korupsi, baik personal maupun kelembagaan.