JANGAN PILIH KORUPTOR !

Oleh:

kpk

Feri Amsari

Bergiat bersama sejumlah aktivis NGO dan Mahasiswa Sumbar dalam wadah Masyarakat Anti Korupsi


Menurutcatatan akhir tahun rekan-rekan aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang setidaknya di Sumatera Barat terdapat 103 kasus tindak pidana korupsi per Desember 2008. Kejahatan korupsi tersebut menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 125,796 Milyar. Sektor pemerintahan (legislatif dan eksekutif) merupakan yang terkorup dengan 24 kasus.

Deskripsi tersebut memerlihatkan bahwa para pemimpin rakyat belum sungguh-sungguh dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Dari hulu hingga hilir sektor-sektor pemerintahan dan swasta terindikasi melaksanakan praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme. Dari lembaga antah-berantah hingga institusi ilmiah semacam perguruan tinggi tidak disentuh oleh aparat hukum walaupun aktivitas-aktivitas berbau penyimpangan anggaran terkembang di hadapan mata. Lalu apa yang khilaf dari perjuangan pemberantasan korupsi ?

Jika dilihat secara acak disetiap lapisan struktural kemasyarakatan dan pemerintahan telah terdapat lembaga dan mekanisme pemberantasan penyakit korupsi yang sangat besar. Di masyarakat terdapat organisasi-organisasi swadaya (misalnya; ICW, LBH dan BAKo Sumbar) yang sudah “bersitungkus-lumus” berjuang melawan korupsi. Di tingkat pemerintahan ada lembaga-lembaga anti korupsi (misalnya; KPK, BPK, Bawasda, Kejaksaan, Kepolisian, Ombudsman, Peradilan Tipikor) yang setiap hari “membelalakan mata” mencoba memberi rasa pertakut kepada pelaku korupsi. Namun apa daya dari tahun 1998 (reformasi) sampai saat ini indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia masih bertahan diperingkat 10 besar negara terkorup di dunia. Lalu, sekali lagi dipertanyakan, apa yang khilaf dari perjuangan pemberantasan korupsi?

Korupsi Pemimpin

Dari pengamatan para aktivis korupsi di Sumatera Barat terdapat banyak sekali kasus-kasus korupsi yang terdakwanya adalah pemimpin daerah yang ternyata dijatuhi putusan lepas atau bebas. Kasus korupsi APBD Sumbar 2002 dengan terdakwa “AK” Cs diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Kasus korupsi bagi-bagi bunga deposito Kabupaten Tanah Datar dengan terdakwa “MM” Cs divonis bebas. Kasus penyimpangan keuangan di BKD Payakumbuh dengan terdakwa “AM” Cs divonis bebas. Belum lagi saat ini masih terdapat beberapa kasus korupsi yang belum jelas nasibnya juga melibatkan pemimpin daerah di Sumatera Barat. Misalnya kasus penerangan lampu jalan umum kota Padang yang melibatkan “FB” ternyata lenyap begitu saja setelah jadi perbicangan umum. Kasus korupsi pengadaan tanah dan pasar banto di Bukittinggi yang juga melibatkan “J” tapi hanya berkutat pada bawahannya. Kasus pengadaan komputer dan tanah di Kabupaten Solok yang sesungguhnya melibatkan “G” tetapi belum juga tersentuh.

Secara hukum para pemimpin tersebut memang tidak terbukti melakukan kejahatan korupsi ataupun dianggap belum terlibat dalam perkara, akan tetapi sesungguhnya mereka telah gagal dalam menciptakan daerahnya dari penyakit korupsi. Mereka gagal total dalam mengemban amanah rakyat, yaitu mensejahterakan rakyat bukan mensejahterakan para koruptor.

Pemimpin-pemimpin berkasta koruptor di atas sesungguhnya exist karena pilihan rakyat. Oleh karena itu rakyat harus mempertimbangkan baik-baik untuk memilih mereka kembali.

Kesalahan Rakyat

Sudah menjadi opini publik dan tidak diragukan kebenarannya bahwa kesalahan terbesar dari tumbuh kembangnya korupsi adalah kurangnya kesungguh-sungguhan dan keberanian aparat negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dalam memberantas korupsi. Paling menyakitkan adalah aparatus-aparatus negara itu sendiri terlibat korupsi dan menduduki peringkat tertinggi sebagai pelaku.

Dari kesadaran kita semua bahwa para pemimpin bangsa sudah mengindap penyakit kronis korupsi itulah kita harus menciptakan kesadaran umum. Sebuah kesadaran sosial untuk tidak lagi memilih para pemimpin yang jelas-jelas terlibat korupsi. Rakyat bangsa ini harus bergerak serempak dan dengan sadar “meneriakkan” gerakan anti memilih politisi busuk (terutama koruptor). Jika itu tidak dilakukan dengan gerakan yang massive maka jangan harap negara akan mengalami perubahan berarti pada tahun 2009 hingga 2014. Rakyat harus melakukan refleksi diri dengan menyatakan bahwa mereka ikut terlibat dalam menciptakan kejahatan korupsi, jika dalam pemilihan umum tahun 2009 kali ini memilih juga para pemimpin-pemimpin yang gagal memberantas korupsi, bahkan memilih orang-orang yang nyata-nyata pernah terlibat kasus korupsi. Rakyat harus menyadari bahwa koruptor-koruptor kelas “kakap” yang berada di lembaga-lembaga pemerintahan adalah orang-orang yang mereka pilih pada pemilu sebelumnya. Karena itu rakyat sesungguhnya terlibat juga dalam menciptakan para koruptor dengan memilih mereka pada pemilu 2009 yang akan datang.

Jangan Pilih Koruptor

Pemilu 2009 kali ini harus menjadi momen penting untuk mengkampanyekan agar rakyat tidak memilih orang-orang yang pernah terlibat korupsi, terdakwa korupsi, mantan terpidana korupsi, kader parpol yang hobi melakukan suap, dan calon presiden yang melindungi para koruptor. Harus terdapat kesatuan di masyarakat untuk menekan para calon legislatif dan presiden pada pemilu tahun 2009 kali ini untuk menandatangani kontrak politik yang berdampak hukum. Jika para calon tidak mau melakukan kontrak tersebut maka rakyat harus berani untuk tidak memilih mereka. Indikasi para koruptor pada pemilu sesungguhnya mudah saja. Apabila dalam setiap aksi kampanyenya mereka selalu membagi-bagikan uang, memberi janji yang mereka tidak pernah lakukan sebelum kampanye, menjanjikan kesejahteraan tanpa program yang jelas, maka hampir bisa dipastikan mereka merupakan cikal bakal pemimpin korup. Jadi, kekhilafan terbesar bangsa ini dalam memerangi korupsi adalah memilih para pemimpin yang jelas-jelas korup untuk membenahi nasib bangsa. Adalah tidak mungkin koruptor memberantas korupsi sebagaimana tidak mungkinnya jeruk makan jeruk kata sebuah iklan. Oleh karena itu mulai hari ini rakyat harus berani menyatukan suara dengan menyatakan “tidak akan memilih koruptor” pada pemilu 2009 ini.