Sengketa Pemilu Jarak Jauh! Mungkinkah?

(Padang Ekspres, Rabu 29 April 2009)

Oleh :

Feri Amsari

Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas

lost-lives-lost-vote2Pemilu 9 April lalu akan menciptakan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang tidak sedikit di Mahkamah Konstitusi (MK). Nada sumbang yang dilagukan partai-partai tidak tembus ambang batas kursi Parlemen (parliamentary threshold) semakin menguatkan dugaan tersebut. Bahkan terciptanya poros ”ganas” dari beberapa partai kelas menengah membuat situasi semakin menghangat.

Lepas dari itu, sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan PHPU, maka MK sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi membludaknya perkara. Diperkirakan akan ada lebih dari 1.000 (seribu) perkara yang akan teregistrasi berkaitan dengan PHPU. Jika melihat pengalaman PHPU pada pemilu 2004 lalu maka kemungkinan perkara tersebut akan berkurang sebanyak 50 persen saja. Artinya lebih dari 500 perkara akan menjalani persidangan dari pemeriksaan pendahuluan, mendengarkan keterangan ahli, keterangan pemerintah, DPR, pihak terkait hingga pembacaan putusan. Jika setiap bagian tersebut diselesaikan dalam satu kali persidangan maka akan ada 3.000 kali masa persidangan.

Menghadapi kondisi tersebut, MK tak hilang akal. Melalui semangat peradilan berbasis teknologi mutakhir, maka setiap perkara PHPU yang berlokasi di daerah sudah dapat disidangkan secara jarak jauh via video conference di 34 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) seluruh Indonesia. Bercermin kepada konsep persidangan lembaga peradilan negara-negara maju, MK percaya diri bahwa perkara PHPU 2009 akan dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari kerja.

Masalah-masalah

Jika melihat kesiapan, profesionalitas, serta evaluasi terhadap kinerja MK pada tahun 2004, tidak diragukan MK mampu menyelesaikan perkara PHPU 2009 kali ini. Namun jika dihubungkan dengan kemampuan dan kesiapan PTN menunjang kinerja MK, perlu analisa yang lebih dalam dan proporsional untuk menilainya.

Dibukanya ruang melakukan permohonan dan persidangan jarak jauh PHPU melalui Fakultas Hukum Negeri seluruh Indonesia akan menjadi kesempatan bagi partai-partai menengah ke bawah. Siapkah Fakultas Hukum untuk melakukan kegiatan supporting demikian? Kampus yang selama ini bernotabe sebagai ruang akademik juga akan berfungsi sebagai tempat praktik peradilan. Jelas Fakultas Hukum tidak memiliki jam terbang mempersiapkan diri mengantisipasi masuknya perkara PHPU. Satu-satunya cara, MK harus benar-benar aktif melakukan check kesiapan Fakultas Hukum.

Dari segi pendidikan tentu saja praktik persidangan jarak jauh MK akan memberikan nilai luar biasa dalam pendidikan hukum di Kampus. Namun sejauh ini belum terdapat aturan yang berpihak kepada peserta didik untuk tidak terkontaminasi suasana perselisihan antar partai. Semestinya terdapat aturan yang dapat membatasi tercemarinya ranah akademik terhadap ”polusi” partai. Misalnya terdapat aturan yang melarang pihak Pemohon PHPU menggunakan atribut partai di kampus, dibatasi jumlah kader yang hadir, dan tentu saja dilarang membawa senjata tajam. MK memang sudah menjamin ketersedian satuan kepolisian selama persidangan di fakultas hukum, namun tentu itu semakin merubah suasana kampus. Dari tenang hingga menegangkan. Oleh karenanya pihak MK dan kampus harus mencari solusi alternatif. Bijak tetapi tetap memberi ruang beracara PHPU di kampus. Bagaimanapun dampak positif dibidang akademiknya lebih besar dibandingkan kemungkinan efek destruktif yang terjadi.

Masalah lain adalah sosialisasi. Pihak MK dan fakultas-fakultas hukum belum melakukan sosialisasi maksimal. Saat ini tidak ada data pasti di MK (maupun kampus fakultas hukum) yang menyatakan bahwa partai-partai (terutama yang di daerah) telah benar-benar mengetahui proses berperkara jarak jauh. KPU daerah pada dasarnya mengetahui program berbasis teknologi tersebut, tetapi sepertinya mereka tidak begitu tertarik ikut serta mempromosikan konsep persidangan jarak jauh. Logikanya, KPU sebagai ”objek” yang dipersengketakan tentu enggan memberi ruang untuk partai politik berperkara. Semakin sedikit perkara, bagi KPU, merupakan faktor penilaian sukses-tidaknya Pemilu.

Dasar Hukum

Sepengetahuan saya, dasar hukum melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) untuk persiapan PHPU hanya ada empat. Pertama, PMK No.16 tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kedua, PMK No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga, PMK No.18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (elektronic filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (video conference). Keempat, PMK No.19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan.

Sekilas keempat PMK tersebut telah cukup untuk melaksanakan persidangan jarak jauh. Namun menurut pandangan penulis perlu juga diatur dalam sebuah PMK tentang Tata Tertib Persidangan Jarak Jauh. Hal itu dikarenakan ketentuan tata tertib persidangan berdasarkan PMK No.19/2009 di atas tidak dapat diandalkan maksimal. PMK No.19/2009 tersebut hanya mengatur secara umum persidangan yang berada di MK saja, tetapi tidak menyentuh persidangan jarak jauh. Memang terdapat PMK No.18/2009, tetapi hanya mengatur mengenai pemeriksaan persidangan jarak jauh, bukan tata tertib. Lalu tata tertib persidangan jarak jauh seperti apa yang harus diatur. Misalnya, perlukah diatur mengenai kewajiban berdiri bagi pemohon atau termohon yang berada di daerah. Hal kecil seperti ini bisa saja terjadi. Dikarenakan merasa tidak dapat dilihat oleh hakim secara maksimal, maka pihak-pihak yang berperkara mengabaikan permintaan berdiri sebagai tanda penghormatan bagi hakim ketika memasuki ruang persidangan. Atau, jika peserta sidang melakukan keributan di dalam dan/atau di luar ruang sidang, apakah aturan umum PMK No.19/2009 dapat dijadikan alas hukum untuk mendakwakan contempt of court (penghinaan persidangan). Tentu akan sangat multi tafsir. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, tidak ada ruginya jika MK mengeluarkan PMK yang lebih khusus mengatur tentang tata tertib persidangan jarak jauh. Bukankah salah satu konsep pembentukan aturan hukum adalah menghindari setiap kemungkinan yang akan terjadi melalui aturan yang rigid (jelas).