MK, PERLU DISELAMATKAN!

Oleh

Feri Amsari

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Redaktur Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI

Tulisan ini merupakan pandangan pribadi.

2-pilar-4

Membengkaknya perkara sengketa pemilu sebanyak 623 di Mahkamah Konstitusi (MK) memperlihatkan betapa rendahnya kepercayaan peserta Pemilu (baca: Parpol dan calon DPD) pada penyelengaranya. MK kemudian berupaya membenahi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama pesta demokrasi berlangsung melalui putusannya. Putusan itu tidak hanya dirasakan oleh pejabat sekelas Agung Laksono tapi juga masyarakat pelosok nun jauh di Yahukimo (Papua) dan Nias Selatan (Sumut). Bagi MK putusan itu merupakan upaya menyelamatkan demokrasi.

Misalnya melalui putusannya itu, MK memerintahkan KPU untuk melakukan pemilu ulang dan penghitungan ulang pada beberapa distrik di Yahukimo. Dalam jangka waktu 90 hari KPU harus menyelesaikan perintah tersebut. Bahkan tak tanggung-tanggung dua Hakim MK akan diutus memantau pelaksanaanya. Pemilu di Yahukimo tersebut juga memperbolehkan sistem aklamasi sebagai bentuk penghormatan terhadap people wisdom (baca: hukum adat) yang diakui oleh UUD 1945.

Putusan lain yang berupaya menyelamatkan suara rakyat adalah Putusan MK Nomor 74-94-80-59-67/PHPU.C-VII/2009 yang menganulir ketetapan KPU dalam memberikan sisa suara pada penghitungan suara tahap tiga. Putusan tersebut menyebabkan perolehan suara dari beberapa ”super” kandidat legislator menjadi tidak lolos parlemantary treshold. Tanpa pandang bulu putusan tersebut juga menyapu harapan figur sekaliber Agung Laksono untuk duduk kembali di gedung parlemen.

Polar Demokrasi

Dua institusi negara di atas, MK dan KPU, secara tak langsung telah menciptakan dua polar dan dua pola dalam penegakan demokrasi. Polar pertama, demokrasi perayaan (ceremonial democracy) yang hanya menciptakan kerapuhan pada kedaulatan rakyat. Pada titik ini, pola demokrasi hanya diartikan sebagai sebuah pesta tanpa makna. Suara rakyat dihargai tak lebih dari kendaraan menuju pusat kekuasaan. Slogan berdaulatnya rakyat tak lebih dari ”kecap nomor satu” semata. Bukti mudahnya, Pemilu yang diawasi ratusan juta pasang mata dengan mudah dinodai oleh praktik pengelembungan suara dan modus culas lainya.

Tanpa mengabaikan jerih payah KPU, institusi itu berada pada polar pertama. Para penyusun amandemen konstitusi menyadari kelemahan itu. Sebagai institusi yang dikepung ranah politik, maka Pemilu tidak akan pernah sepenuhnya bersih dari praktik kecurangan. Perubahan UUD menciptakan MK yang berwenang menganalisa kecurangan pelaksanaan Pemilu dan memutuskan agar suara rakyat berada pada maqam yang benar.

Hanya saja perlu direnungkan sejauhmana Hakim MK mampu menciptakan keteraturan putusan yang menjunjung nilai-nilai demokrasi berkeadilan sebagai polar kedua pola demokrasi. Apakah Hakim MK dalam memutus 623 perkara itu akan menghasilkan 623 putusan dengan kualitas yang sama? Bagaimana jika terdapat putusan yang misleading, melabuhkan demokrasi pada debarkasi pada polar yang salah? Manusia cenderung khilaf. Oleh karena itu selalu ada sampling error dalam penegakan hukum. Begitu juga putusan hakim tidak mutlak benar. MK juga diisi oleh manusia-manusia yang juga punya kekurangan. Masih di depan mata bagaimana buah Putusan MK dalam uji UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sudah memakan korban.

Untuk itu, perlu dibentuk mekanisme yang mampu memagari agar setiap putusan dapat mencapai, setidaknya mendekati keadilan substansi (substantive justice) yang menjadi slogan MK. Saat ini MK memang telah memiliki aturan kode etik hakim, tapi itu belum cukup menjadi tameng dari serbuan mafia-mafia yang ingin menghanjurkan citra MK. Oleh karena itu perlu guide line yang sangat prinsip untuk melindungi Hakim MK dan putusan-putusannya agar mencapai keadilan sesungguhnya tersebut.

Menyelamatkan MK

Substantive justice adalah buah dari hukum yang memanusiakan manusia. Setiap putusan MK haruslah memiliki jiwa manusiawi tersebut. Keadilan tidak tunduk pada supremasi kekuasaan dan aturan hukum yang tidak memiliki jiwa kemanusian, sebagaimana kasus Prita Mulyasari.

Keadilan tidak pula tunduk kepada suara terbanyak (mayoritas), suara terbanyak bukanlah kebenaran, sebagaimana selalu diingatkan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan dalam setiap persidangan PHPU. Ketika MK menjunjung semangat keadilan substansi, maka aturan hukum itu diletakan di bawah nilai-nilai keadilan. Saat ini memang MK sedang berada di puncak. Namun, bukan tidak mungkin, lembaga pengawal nilai-nilai konstitusional ini akan menjadi sasaran penggembosan dari mafia-mafia republik ini.

Di Amerika, penjagaan nilai-nilai keadilan itu difokuskan kepada personal Hakim Agung dari Supreme Court (SC) yang juga memiliki kewenangan uji konstitusionalitas sebagaimana MK. Para Hakim Agung SC dapat diberhentikan dari hal besar hingga hal paling ringan sekalipun (misdemeanor), namun mereka juga akan memangku jabatan seumur hidup selama berkelakuan baik (shall hold their offices during good behavior).

Format Amerika memang belum tentu sesuai dengan Indonesia, tapi mereka memiliki batasan jelas untuk melindungi para hakim pelindung konstitusinya. Sejauh ini dalam pembahasan RUU MK di DPR belum terlihat dimasukanya semangat nilai-nilai perlindungan substansi tersebut. Kita patut berharap kepada wakil rakyat baru hasil Pemilu 2009 lebih produktif pada ranah legislatif. Bagaimanapun MK telah menyelamatkan mereka (anggota DPR baru) dari kecurangan demokrasi semu, saatnya mereka menyelamatkan MK melalui RUU MK yang baru. Menyelamatkan MK berarti juga menyelamatkan demokrasi!