MEMANGKAS KORUPSI PEMILU

(dimuat dalam jurnal konstitusi Universitas Riau, Vol.II No.1 /2009)

Oleh:

Feri Amsari, SH, MH.

Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

Aktivis dan  Pendiri Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK-aliansi 12 elemen) Sumatera Barat

Abstractkorupsi2

This article is about how to decrease corruption, especially in election area. Corruption cases in election of 2004 in Indonesia that bring the commissioners of Election Commission (KPU) of Republic of Indonesia were indicated as “red alert” for our election. So, this article wants to discuss how to find solution for decreasing corruption in election. More than 623 cases about disputing of the election result in the Constitutional Court (MK) describe that our election should protect by extra ordinary treatment, even thought by MK itself.

Key word : Pemilu, korupsi, Mahkamah Konstitusi.

Korupsi sebagaimana dimaklumi merupakan pidana bersifat extraordinary yang dengan luar biasa mampu menyusup ke ranah-ranah kekuasaan jenis apapun. Giriraj Shah  dalam ”the Tidal Wave of Corruption,” bahkan menyebut korupsi sebagai sebuah fenomena global.[1] Gelar fenomena itu bukan hanya dikarenakan hampir seluruh negara-negara dunia “digerogoti” oleh korupsi, tetapi juga rasa takut terhadap korupsi yang memiliki sifat yang berbeda dengan bentuk pidana umum yang bersifat fatal terhadap ekonomi tetapi juga moral. Korupsi dapat menyentuh hampir seluruh wilayah kehidupan, dari pabrik kelas ”teri” hingga perusahaan-perusahaan multi nasional, dari ranah setingkat Rukun Tetangga (RT) hingga Istana Negara. Korupsi tidak hanya berjangkit pada ranah yang memiliki nilai kekayaan tetapi juga tempat-tempat kekuasaan.

Hebatnya korupsi bahkan sudah bisa “berkembang-biak” sebelum kekuasaan itu ditempati oleh manusia-manusia pemegang kekuasaan. Kekuasaan memang cenderung koruptif dan sudah pasti koruptif jika bersifat absolut, sebagaimana difatwakan Lord Acton, namun menurut penulis kekuasaan pastilah juga koruptif apabila sistem pengisian jabatan kekuasaan itu berlangsung secara koruptif pula. The powers should be corrupt when the powers came from the corrupt system. Sifat pidana korupsi yang khusus (delicta propia) yang dapat menimbulkan keadaan bahaya (gevaarsettings delicten) memberikan alasan kuat bagi para penegak hukum untuk membangun strategi khusus untuk memberantasnya. Menurut Jan Remmelink terdapat sifat sebuah perbuatan dan orang yang melakukannya dapat dijadikan sebuah tindak pidana (straftbaarfeit), salah satunya adalah perbuatan yang menimbulkan ancaman atau keadaan bahaya.[2] Korupsi pada tingkatan ini tidak perlu diperdebatkan lagi, korupsi secara abolut dapat menimbulkan keadaan bahaya. Tulisan ini salah satunya mencoba ”membaca” sifat berbahaya tindakan penyimpangan berupa korupsi dalam pelaksanaan Pemilu.

Korupsi sudah merusak dari awal dengan menjangkiti sistem pengisian jabatan kekuasaan. Pola pengisian kekuasan di Indonesia yang dilakukan melalui proses pemilihan umum (Pemilu) yang dicitrakan penuh dengan penyimpangan itu menyebabkan hasilnya adalah pejabat-pejabat yang juga koruptor. Bayangkan jika “rumah” yang kotor dibersihkan oleh “penghuninya” yang bergaya hidup tidak bersih. Alih-alih akan mampu menciptakan kebersihan itu sendiri, ternyata malah menjadi sumber terciptanya kekotoran. Berencana menjadi pemberantas korupsi, malah menjadi pelaku korupsi. Bercita-cita mewujudkan negara yang anti korupsi malah menjadikan negara ini sebagai salah satu negara paling korup di dunia.

Oleh karena itu menciptakan sistem Pemilu yang mampu menghasilkan calon-calon wakil rakyat dan pemimpin negara yang bersih menjadi prioritas tersendiri untuk memberantas korupsi. Pemilu yang koruptif dalam segala substansinya jelas menghasilkan para wakil rakyat dan pemimpin yang koruptif pula. Contoh buruk dari subjek pelaksana dan proses penyelenggaraan Pemilu di Tahun 2004 yang menghasilkan para wakil rakyat yang ternyata terjerat pelbagai kasus korupsi jelas harus menjadi pengalaman yang tidak boleh berulang.

Tulisan ini akan mengulas bagaimana menciptakan Pemilu yang mampu menjadi jembatan untuk menempatkan orang-orang berdedikasi kepada publik daripada ”pencuri” uang rakyat yang hanya berjuang untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi Pemilu merupakan cabang dari korupsi politik. Dikatakan sebagai korupsi politik dikarenakan korupsi yang dilakukan untuk tujuan politik tertentu dengan memanfaatkan kekuasaan secara tidak semestinya. Robin Hodess menyatakan lebih jelas mengenai penyebab terjadinya korupsi politik, menurut Hodess korupsi jenis ini terjadi disebabkan penyimpangan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Political corruption is the abuse of entrusted power by political leaders for private gain, with the objective of increasing power or wealth.[3]

Namun sebelum tulisan ini menuturkan mengenai korupsi politik, terutama Pemilu tersebut, perlu juga dikaji mengenai beberapa bagian dalam perundang-undangan pemilu yang membuka ruang terciptanya korupsi. Jangan-jangan produk perundang-undangan itu sendiri yang memang membuka pintu bagi mudahnya pelaksanaan praktik korupsi di Indonesia.

Peluang Korupsi Pemilu

A. UU 10/2008 dan UU 42/2008

Dalam Undang-undang Nomor  10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya UU No.10/2008), terdapat 10 (sepuluh) tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pasal 4 ayat (2) UU No.10/2008 menyebutkan mengenai kesepuluh tahapan itu, yaitu ;

a)      Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;

b)      Pendaftaran peserta Pemilu;

c)       Penetapan peserta Pemilu;

d)      Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;

e)      Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;

f)       Masa kampanye;

g)      Masa tenang;

h)      Pemungutan dan penghitungan suara;

i)        Penetapan hasil Pemilu; dan

j)        Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Sedangkan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden melalui beberapa tahap yang agak berbeda, sebagaimana diatur Pasal 3 ayat (6) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya UU No.42/2008) sebagai berikut

a. Penyusunan daftar Pemilih;

b. Pendaftaran bakal Pasangan Calon;

c. Penetapan Pasangan Calon;

d. Masa Kampanye;

e. Masa tenang;

f.  Pemungutan dan penghitungan suara;

g. Penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan

h. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.

Jika melihat kesepuluh dan delapan tahapan pada Pemilu legislatif dan eksekutif tersebut di atas, maka hanya tahapan pengucapan sumpah/janji para anggota legislatif/Presiden terpilih saja yang diperkirakan sulit untuk dijangkiti penyakit korupsi. Itupun jika melihat korupsi sebagai sebuah penyimpangan perbuatan[4] bukan sebagai sebuah tindakan penyimpangan yang merugikan keuangan negara. Menurut Silke Pfeiffer korupsi Pemilu itu merupakan rancangan di antara partai-partai dan para kandidat dan penyokong dana kampanye.[5] Sehingga sulit sekali dalam tahapan pelaksanaan sumpah pelantikan terdapat sebuah tindakan yang berbau korupsi.

Namun kajian ini tidak hanya membicarakan mengenai korupsi Pemilu oleh para peserta Pemilu, namun sebagaimana telah dinyatakan diatas, pemaparan dari tulisan ini juga menguraikan mengenai pelaku tindak pidana korupsi oleh pelaksana Pemilu, serta pihak-pihak yang terlibat dalam tahapan Pemilu di atas. Nah, tahapan Pemilu sekecil apapun, kemungkinan menimbulkan praktik korupsi tetap saja mungkin terjadi. Semua tahapan harus dipantau dan dicurigai, termasuk juga tahpan pengucapan sumpah tersebut di atas, selalu terdapat kemungkinan berjangkitnya ”virus” korupsi.

Adrianus Meliala dalam bukunya, Menyingkap Kejahatan Kerah Putih, menyatakan bahwa perlu dikuatirkan terhadap peran orang sebagai sumber penyelewengan dimana selalu ada kemungkinan terjadinya pseudo-corruption (korupsi semu). Pseudo corruption tersebut dapat berupa pemborosan pendapatan dan anggaran belanja negara akibat ketidakefisienan kerja, tidak adanya koordinasi antar instansi, lemahnya planning, terlalu panjangnya birokrasi dan pelbagai kemungkinan lainnya.[6]

Dari sudut Adrianus tersebut dapat dilihat bahwa tindak pidana korupsi itu sangat luas cara pembuktiannya, tidak ”kaku” dan ”terpaku” pada unsur merugikan keuangan negara secara nyata. Unsur kerugian tersebut dapat dibaca dari pelbagai sudut. Sehingga jika tahapan pelantikan ataupun sumpah anggota legislatif/Presiden terpilih menciptakan pemborosan, tidak efisien, dan sebagainya-dan sebagainya, maka dugaan korupsi bisa saja didalilkan.

Tulisan ini tidak hanya difokuskan kepada peluang korupsi yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga korupsi politik penyelenggaraan Pemilu. Tahapan-tahapan di atas memperlihatkan beberapa bagian seperti masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu akan sangat minim menjadi sasaran bagi terselenggaranya upaya korupsi yang dapat menyebakan kerugian bagi keuangan negara. Namun sebagaimana telah dinyatakan dalam bagian awal tulisan ini, sifat tindak pidana korupsi yang dapat menyusup secara ”luar biasa” ke pelbagai lini tersebut tetap saja memiliki peluang menjangkiti setiap tahapan Pemilu. Bahkan tahapan registrasi partai politik peserta Pemilu pun bisa membuka lahan terjadinya korupsi (Pasal 8 huruf a UU 10/2008). Akan tetapi jika menggunakan pendekatan korupsi politik, maka beberapa tahapan yang sulit dijadikan lahan korupsi di atas dapat saja menjadi bagian dari modus operandi para koruptor. Misalnya merusak proses pemungutan suara dengan menyusupkan terlebih dahulu orang-orang partai yang pura-pura independen sebagai para petugas penghitungan bahkan juga mengincar kursi anggota KPU dapat saja terjadi. Itu sebabnya terjadinya korupsi politik oleh Robin Hodess disebabkan oleh jejaring luas dari ”mafia” koruptor yang berada di pelbagai ranah kebijakan dan berbentuk pelbagai jenis pidana. Political corruption involves a wide range of crimes and illicit acts committed by political leaders before, during and after leaving office.[7]

Namun agar pembahasan tidak menjadi terlalu luas, indentifikasi peluang korupsi Pemilu dan korupsi politik dalam Pemilu hanya dibatasi beberapa tahapan:

  1. Korupsi penyelenggara Pemilu;
  2. Korupsi pengadaan barang-barang proses pelaksanaan Pemilu;
  3. Korupsi peserta, penyelenggara dan pemilih dalam Pemilu /jual beli suara.

Alasan membedakan korupsi Pemilu dan korupsi politik Pemilu juga didasari logika yang jelas. Korupsi Pemilu adalah korupsi yang dugaan kerugian keuangan negara sangat jelas, seperti sebuah pencurian dalam pidana umum dimana objectum litisnya sangat jelas yaitu barang yang hilang. Korupsi Pemilu sangat jelas diatur dalam UU 31 Tahun 1999 junctis UU No. 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctis UU No.10/2008. Sedangkan korupsi politik Pemilu sangat sulit dibuktikan unsur merugikan keuangan negara, kecuali para penegak hukum mampu berpikiran sangat progresif (pemikiran hukum yang sangat dibutuhkan dalam memberantas korupsi), hal yang sangat jarang dilakukan aparatus hukum Indonesia. Pembedaan korupsi Pemilu yang bersifat sebagai korupsi yang diatur ”umum”, sedangkan korupsi politik Pemilu memerlukan kajian lebih mendalam untuk ”menangkap” unsur kerugian keuangan negara (mengenai hal ini akan lebih lanjut diterangkan pada bagian berikutnya pada tulisan ini). Pembedaan itu juga dilakukan oleh Artidjo Alkostar dalam melihat tindak pidana korupsi yang ’berjenis” penyuapan (bribery), yaitu commercial bribery dan bribery at election.[8] Oleh karena itu tahapan-tahapan Pemilu di atas yang dapat ”disusupi” tindakan koruptif harus dikaji dalam dua perspektif korupsi Pemilu, yaitu yang bersifat umum (korupsi Pemilu) dan yang bersifat politik (korupsi politik Pemilu)

Ad.1. Korupsi Penyelenggara Pemilu

Korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu pada dasarnya harus dibedakan dengan korupsi pengadaan barang-barang pelaksanaan Pemilu. Korupsi pengadaan barang-barang tidak hanya melibatkan penyelenggara Pemilu semata, tetapi pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pengadaan barang-barang tersebut. Begitu juga korupsi oleh penyelenggara Pemilu tidak hanya berupa pengadaan barang tetapi juga bisa berupa jual beli suara.

Berdasarkan pengalaman Pemilu Tahun 2004 yang berujung dipidanakannya beberapa komisioner KPU, maka kemungkinan terdapatnya para penyelenggara Pemilu Tahun 2009 yang terlibat penyimpangan pelbagai kerugian anggaran keuangan negara juga bisa kembali terjadi. Dalam UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya UU No.31/1999), jenis korupsi yang dilakukan penyelenggara Pemilu di tempatkan dalam pasal Penyalahgunaan Kewenangan/Kekuasaan. Pasal 3 UU No.31/1999 menyatakan bahwa;

”Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit RP.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak RP.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

Dari unsur-unsur pasal ini, korupsi oleh penyelenggara Pemilu dapat dideteksi dan dikelompokan dengan benar. Jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh para komisioner penyelenggara Pemilu (baca; KPU) maka perbuatan itu dapat dikategorikan dengan istilah ”white collar criminality” yang dipopulerkan oleh Edwin Sutherland, sosiolog dari Amerika. Sutherland mendefenisikan ”white collar criminality” sebagai; “A crime committed by a person of respectability and high social status, in the course of his occupation.[9]

Sehingga dari pemaparan Sutherland tersebut dapat dipahami bahwa korupsi yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu dapat pula digolongkan sebagai “white collar criminality,” sebuah kejahatan kerah putih, kejahatan para pejabat atau memiliki status sosial yang tinggi. Penyelenggara Pemilu dalam hal itu tidak dapat diperkecil asumsi menjadi semata-mata hanya diarahkan kepada lembaga KPU, tetapi bisa juga pemerintah selaku penanggung jawab tertib pelaksanaan Pemilu. Hal itu dikarenakan proses rangkaian penyelenggaraan Pemilu tidak terlepas dari peran pemerintah. Pasal 32 UU No.10/2008 menyebutkan bahwa data kependudukan, sebagai patokan menentukan daftar pemilih sementara, disediakan oleh Pemerintah. Kekacauan pelaksanaan Pemilu legislatif 2009 tidak terlepas dari tidak maksimalnya peran pemerintah dalam menyediakan data kependudukan yang layak.

Pertanyaan yang kemudian timbul adalah apakah kelalaian dalam menyediakan data kependudukan yang tidak maksimal dapat pula dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi? Apakah unsur kerugian keuangan negara dapat dibuktikan dari penyimpangan data kependudukan tersebut?

Jika berpatokan kepada elemen pasal-pasal UU Tindak Pidana Korupsi, maka pembuktikan unsur kerugian keuangan negara akan menjadi sulit. Namun jika melihat substansi tindakan secara lebih luas dan efek negatif yang dapat ditimbulkan dari perbuatan tersebut, maka kemungkinan menempatkan kelalaian pemerintah dan atau pemerintah daerah dalam menyediakan data kependudukan yang benar dapat diposisikan sebagai kelalaian yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Tentu saja kelalaian bukanlah bagian dari perbuatan pidana, akan tetapi kelalaian yang dijelaskan dalam pemaparan ini sebagai sebuah tindakan korupsi adalah kelalaian yang disengaja. Akan semakin ”terang” tindak pidana korupsinya apabila kelalaian tersebut memang dilakukan untuk memenangkan kandidat ataupun partai tertentu. Pasal 107 UU No.10/2008 menjelaskan mengenai hal tersebut sebagai berikut;

”Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu di tingkat desa/kelurahan dikenai tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”

Pasal 279 ayat (1) UU No.10/2008 kemudian memperjelas mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada para pelaku. Pasal 279 tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Pelaksana kamapanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107  dipidana dengan penjarapaling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.,- (tiga jura rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Kemudian bagaimana dengan unsur merugikan keuangan negara? Karena apabila pelaku terbukti melakukan perbuatan tersebut di atas, pelaku baru dapat dikenakan sanksi pidana Pemilu bukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu unsur menyebabkan kerugian keuangan negara harus terlebih dahulu dapat dibuktikan. Pembuktian pemenuhan unsur merugikan keuangan dapat dipaparkan dengan penjelasan mengenai dampak kerugian yang ditimbulkan diakibatkan kelalaian tersebut. Harus terdapat kalkulasi yang jelas mengenai kelalaian data kependudukan tersebut akan menyebabkan ”keluarnya” uang dari kas negara yang seharusnya dapat diperuntukan untuk hal-hal lainnya.

Kasus Pemilu 2008 memperlihatkan bahwa data kependudukan yang menjadi patokan penyusunan daftar pemilih sementara ternyata dapat menciptakan daftar pemilih tetap tidak valid. Ujungnya adalah porak-porandanya pelaksanaan Pemilu. Jika demikian tentu saja para kandidat yang terpilih tidak dapat dimaknai secara murni sebagai wakil rakyat sesungguhnya.

Ad.2. Korupsi pengadaan barang proses pelaksanaan Pemilu

Anggota KPU pelaksana Pemilu Tahun 2004 dipidanakan berkaitan dengan pengadaan barang-barang Pemilu. Proses pengadaan barang-barang Pemilu, seperti pengadaan kertas suara, tinta tanda, dan kotak suara, menjadi penyebab terjerumusnya beberapa anggota Pemilu yang sebelumnya dikenal sebagai tokoh yang anti korupsi.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa selain figur yang harus anti korupsi, mekanisme pelaksanaan barang dan jasa dalam proses Pemilu juga penting menghindarkan pelaksana Pemilu, yaitu KPU terhindar dari kesempatan melakukan pidana korupsi. UU Pemilu 2004 pada dasarnya memiliki kerangka yang sama dengan UU No.10/2008 dan juga pada UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dimana tidak terdapatnya pengaturan tegas mengenai pengadaan barang dan jasa Pemilu oleh KPU. Penulis berpendapat perlu diatur khusus dalam Bab tertentu dalam UU Pemilu mengenai pengadaan barang dan jasa Pemilu, walaupun Peraturan Presiden No.95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah telah mengatur mengenai hal tersebut.

Ide kenapa harus terdapat pengaturan tersendiri berawal dari pandangan bahwa KPU adalah lembaga independen penyelenggara Pemilu, terpisah dari pemerintahan. Hal itu juga berguna untuk menghindari campur tangan Presiden dalam Pemilu jika selaku incumbent maju kembali pada pemilihan berikutnya. Kemungkinan mengenai pengaturan barang dan jasa yang dapat menyebabkan KPU sebagai penyelenggara terjebak ke dalam tindak pidana korupsi bisa saja terjadi. Terutama apabila incumbent berkeinginan untuk melakukan penundaan Pemilu dengan memidanakan KPU. Hal ini terlihat sangat obscuur, namun dalam ranah politik kemungkinan tersebut dapat saja terjadi.

Ad. 3 Korupsi Peserta, Penyelenggara dan Pemilih dalam Pemilu /Jual Beli Suara

Korupsi peserta Pemilu sesungguhnya bisa berbentuk sangat beragam, seperti; jual beli suara, penyuapan aparat penyelenggara Pemilu, pengerusakan kertas suara, dan lain-lain sebagainya. Namun dalam tulisan ini akan dititik beratkan kepada korupsi jual beli suara.

Dalam lebih-kurang dari 600 perkara di Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa perselisihan hasil Pemilu (PHPU), maka sengketa yang berkaitan dengan penggelembungan dan penggembosan suara menjadi yang paling banyak. Mayoritasnya permasalahan ini patut diduga juga melibatkan korupsi jual beli suara.

Terhadap permasalahan jual beli suara tersebut, Silke Pfeiffer, Direktur Wilayah Transparency Internasional untuk Amerika Latin, memberikan rumusan permasalahan untuk dijawab, sebagai berikut;

  1. Kenapa pemilih menjual suaranya?
  2. Apakah hak-hak politik dan tanggung jawab demokrasi dikorbankan untuk hal-hal yang bersifaat sesaat, seperti materiil dan lain-lain?
  3. Apakah politikus tidak menghargai prinsip-prinsip dalam memperoleh kekuasaan?
  4. Apakah politikus tersebut akan memiliki kewibawaan dalam menjalankan tugasnya?
  5. Apakah transaksi jual beli suara hal yang legal sebagi bentuk politik dalam mempengaruhi pemilih lain sebelum Pemilu?
  6. Bagaimana jual beli suara menjadi bisnis yang masuk akal padahal jaminan pemilih untuk memilih sebagaimana komitmen yang telah disepakati sangat tidak pasti?[10]

Permasalahan-permasalahan tersebut akan dijawab secara umum dan menyeluruh. Tentu saja dengan tidak mengabaikan substansi permasalahan yang dikemukakan di atas.

Pfeiffer menyatakan ada beberapa pola transaksi yang ditawarkan pembeli suara kepada pemilih ketika Pemilu. Pemilih biasanya dalam kasus jual beli suara diminta untuk memilih kandidat tertentu, atau menentang kandidat tertentu, atau bisa juga dengan diminta abstain untuk memilih dalam Pemilu. Objek yang menjadi ”uang” dalam transaksi tersebut tidak selalu berbentuk cash tetapi bisa juga berbentuk makanan, barang-baran kebutuhan rumah tangga, obat-obatan, infrastruktur, material bangunan, dan pelbagai bentuk benda dan pelayanan lain. Namun dalam prakteknya baik subjek dan objek yang dijadikan transaksi dapat saja berbeda dan baru sama sekali, tergantung kepada kerjasama yang dibangun oleh ”si pembeli” dan ”si penjual”.[11]

Proses tawar menawar dalam Pemilu sesungguhnya untuk kawasan negara-negara Asia sudah sangat umum. Dalam catatan Frederic Charles Schaffer, di Filipina diperkirakan 3 juta orang ditawarkan untuk dibayar dalam Pemilu sekelas Pemilu Barangay (salah satu level komunitas terendah) di tahun 2002. Di Thailand 30 persen kepala rumah tangga menyatakan ditawarkan uang selama Pemilu 1996. Lebih mengejutkan di Taichung, salah satu kota terbesar di Taiwan, 27 persen pemilih mengakui menerima uang selama masa kampanye Pemilu 1999.[12]

Jika dikomparasikan dengan Indonesia, indikasi jual beli suara sebagaimana dimaksud Pfeiffer dan Schaffer sangat jelas dari gambaran Pemilu Indonesia. Para calon pemilih dan pemilih di Indonesia tidak hanya ditawari janji-janji visi dan misi kandidat tetapi juga bahan makanan, bahan bangunan, bantuan untuk tempat ibadah, dan lain-lain sebagainya. Sebagian kalangan politisi Indonesia menganggap hal tersebut lumrah dalam kampanye. Namun menurut penulis untuk membatasi agar jangan terjadi upaya jual beli suara yang lebih nyata, ada baiknya penyerahan bantuan kepada pemilih menjadi bagian yang dilarang dalam UU Pemilu berikutnya, jika perlu tidak hanya diberikan sanksi pidana Pemilu bahkan juga bisa dijerat tindak pidana korupsi, bukankah penyuapan bagian dari korupsi.

Korupsi-korupsi Lumrah dalam Pemilu

Indonesia dan masyarakatnya membangun tradisi demokrasi yang unik. Dimana terjalin hubungan instant antara peserta Pemilu dan pemilih. Pemilih menganggap wajar jika terdapat pemberian dari peserta Pemilu terhadap mereka. Itu kenapa dalam Pemilu pembagian makanan pokok masyarakat bukan lagi menjadi pemandangan asing. Bahkan timbul slogan, tak ada kampanye partai politik yang akan bisa diterima masyarakat dengan hanya berkampanye hanya mengemukakan visi dan misi. Perlu ”upeti” untuk menembus kepercayaan rakyat. Upeti tersebut oleh Schaffer tetap digolongkan sebagai korupsi, sifatnya saja yang semu, namun intinya tetap saja suap.

Hal itu memperlihatkan bahwa sesungguhnya Pemilu dianggap hal yang dapat dimengerti, dianggap lumrah, jika peserta melakukan sesuatu yang berbau korupsi. Tak heran di jaman pemerintahan Orde Baru, barang-barang milik pemerintahan oleh partai tertentu digunakan dalam berkampanye.

Penggunaan fasilitas negara tersebut memperlihatkan terdapatnya penyimpangan yang merupakan bagian dari korupsi yang sangat jelas karakteristik pidananya. Menurut J.C Smith dan Brian Hogan terdapat 2 karateristik sebuah perbuatan dapat dinyatakan sebagai sebuah tindak pidana, yaitu; (1) public wrong; dan (2) a moral wrong.[13] Penggunaan fasilitas negara dalam kampanye jelas menyentuh dua karakteristik tersebut, sehingga dapat dinyatakan sebagai sebuah tindak pidana yang dalam hal ini terkategori sebagai korupsi. Setelah reformasi memang hal itu mulai dikampanyekan sebagai bagian tidak terpisah dari korupsi, tapi mekanisme pengawasan dan tindakan terhadap kondisi tersebut tidak jelas dan terang.

Peran MK

Apakah menghubungkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pemberantasan korupsi merupakan pilihan tepat? Bukankah telah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Polisi? Dari sudut pemberantasan korupsi secara umum memang KPK dan institusi penegak hukum lainnya itu menjadi senjata utama, namun sebagai sebuah upaya, maka diperlukan peran-serta seluruh pihak. Apalagi MK yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa perselisihan hasil Pemilu (PHPU). Setidaknya walaupun MK tidak memeriksa kemungkinan terjadinya korupsi, namun MK setidaknya dalam persidangan bisa menduga terjadi penyimpangan Pemilu yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan hal itu MK semestinya memiliki kewenangan untuk melaporkan dugaan yang ditemukannya dalam persidangan kepada KPK, atau Kejaksaan, dan atau Kepolisian.

Karena pemberantasan korupsi memiliki sifat extraordinary, maka MK dapat melaporkan secara ”diam-diam” kepada KPK atau institusi penegak lainnya yang disebutkan di atas. Hal itu merupakan strategi pemberantasan korupsi, bukan penyimpangan kewenangan MK. Bukankah MK juga mengusung semangat keadilan substansial. Semangat keadilan substansial itu jelas bukan semangat text books dari produk perundang-undangan, melainkan melihat keadilan lebih luas. Cara melihat keadilan secara luas itu meminta MK untuk bergerak progresif, bahkan terlibat langsung dalam pemberantasan korupsi, khususnya korupsi Pemilu.

Daftar Pustaka

UU

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Buku

Artidjo Alkostar, Korupsi Politik di Negara Modern, Yogyakarta: FH UII Press, 2008.

Adrianus Meliala, Menyingkap Kejahatan Kerah Putih, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995

Bryan A. Garner (edt), Black’s Law Dictionary-Eighth Edition, United States of America: West, a Thomson Business, 2004.

Giriraj Shah, The Tidal Wave of Corruption, New Delhi-India, Anmol Publication PVT.LTD, 2002.

Giriraj Shah, White Collar Criminality, New Delhi-India: Anmol Publications PVT.LTD, 2002.

Jan Remmelink, Hukum Pidana, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004

J.C Smith dan Brian Hogan, Criminal Law, London, Edinbrugh, Dublin: Butterwoths Publishers, 1996.

Robin Hodess, dalam Transparency International, Global Corruption Report 2004, Special Focus: Political Corruption, London: Pluto Press, 2004.


[1] Giriraj Shah, The Tidal Wave of Corruption, (New Delhi-India, Anmol Publication PVT.LTD, 2002), hlm.8

[2] Jan Remmelink, Hukum Pidana, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 61

[3] Robin Hodess, dalam Transparency International, Global Corruption Report 2004, Special Focus: Political Corruption (London: Pluto Press, 2004), hlm.11.

[4] Korupsi memiliki makna yang luas. Kamus Hukum Black menyebutkan korupsi adalah; “the act of doing something with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others; a fiduciary’s of official’s use of a station or office to procure some benefit either personally or for some ome else, contrary to the rights of others”. Bryan A. Garner (edt), Black’s Law Dictionary-Eighth Edition, (United States of America: West, a Thomson Business, 2004), hlm. 371. Sehingga penyimpangan dalam Pemilu, misalnya penggelembungan suara dapat pula dikategorikan sebagai korupsi.

[5] Opcit, Global Corruption Report 2004…, hlm. 76.

[6] Adrianus Meliala, Menyingkap Kejahatan Kerah Putih, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 33.

[7] Ibid.

[8] Artidjo Alkostar, Korupsi Politik di Negara Modern, (Yogyakarta: FH UII Press, 2008), hlm.11.

[9] Giriraj Shah, White Collar Criminality, (New Delhi-India: Anmol Publications PVT.LTD, 2002), hlm. 1.

[10] Opcit, Global Corruption Report…, hlm. 76.

[11] Bandingkan dengan Ibid. hlm. 77.

[12] Bandingkan dengan Ibid, hlm. 83.

[13] J.C Smith dan Brian Hogan, Criminal Law (London, Edinbrugh, Dublin: Butterwoths Publishers, 1996), hlm 17-18.