Senin, 29 Maret 2010 | 03:05 WIB

Oleh Feri Amsari, Dosen Hukum Tata Negara dan Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas

Dimuat di Harian Umum Kompas, 29 Maret 2010)

Skandal Bank Century bak tong sampah besar salah tempat. Seluruh aroma ”tak sedap” politik akhirakhir ini terendus dari sana. Jika publik abai untuk membersihkan sumber masalah, aroma tak sedap tak akan pernah berhenti bermunculan.

Isu demi isu untuk mengalihkan perhatian publik tiba-tiba mencuat dan mengesampingkan kasus Century. Dari Susno yang tiba-tiba menjadi ”cicak” pemberantasan korupsi hingga konsolidasi klan teroris. Aroma tak sedap itu merobek wacana pemakzulan di media massa.

Hal itu bisa jadi disebabkan oleh putus asanya para oposan pemerintah (termasuk media massa) untuk melanjutkan wacana impeachment. Namun, benarkah tak ada ”jalan” lagi untuk memakzulkan (Wakil) Presiden?

”Jalan” konstitusional

Keraguan para politisi pengusung agenda pemakzulan bisa jadi muncul karena UUD 1945 mempersulit untuk itu. Setelah berhasil melalui jalan terjal memilih opsi C yang menyetujui hasil Pansus Century, DPR sepertinya kehabisan napas untuk bisa meloncat lebih tinggi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasal 7B Ayat (3) UUD 1945 menghendaki terpenuhinya 2/3 suara dari 2/3 jumlah anggota DPR yang hadir untuk menyetujui sidang lanjutan di MK. Jadi, harus terdapat minimal 250 suara menyetujui dilanjutkan ke MK dari minimal 374 anggota yang hadir (2/3 dari 560 anggota). Jalan demikian sangat mudah diruntuhkan oleh partai pendukung pemerintah di DPR. Cukup dengan tidak hadirnya anggota DPR ”versi” pemerintah yang berasal dari Fraksi Demokrat, PAN, dan PKB (222 suara).

Dalam teori ketatanegaraan, dipersulitnya proses pemakzulan merupakan konsekuensi sistem presidensial. Di Amerika, tiga kali proses impeachment (dakwaan) terhadap presiden tidak pernah berujung pemakzulan. Kasus impeachment Presiden Andrew Johnson pada 1868 yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap UU Masa Jabatan (Tenure Act) gagal total. Padahal, hanya dibutuhkan tambahan satu suara untuk terpenuhinya mayoritas 2/3 suara anggota Kongres yang hadir.

Dalam skandal Watergate, Presiden Richard Nixon tidak dapat disebut sebagai keberhasilan proses pemakzulan. Nixon melakukan pengunduran diri untuk menghindari proses di Kongres.

131 tahun setelah perkara Johnson, Presiden Bill Clinton diserang dakwaan pemakzulan karena melakukan perbuatan tercela (misdemeanor) yang bermula dari dusta pelecehan seksual. Lagi-lagi kubu oposisi pemerintah gagal memperoleh mayoritas suara untuk menjatuhkan sang presiden. Namun, setidak-tidaknya semua proses peradilan pemakzulan di Amerika telah ditempuh secara politik di Kongres dengan dipimpin Ketua MA.

Rute pemakzulan di UUD 1945 lebih berliku dan rumit dibandingkan dengan Amerika. Dalam upaya mereduksi besarnya nuansa politik dalam pemakzulan presiden, UUD 1945 juga membuka ruang keterlibatan yudikatif. MK yang melakukan kewajiban tersebut hanya akan bisa menggelar sidang apabila kekuatan politik menghendaki. Untuk memenuhi kehendak politik konstitusional itu jelas tak mungkin. Lalu, bagaimana jalan keluarnya?

Lanjutkan!

Forum privilegiatum (kehormatan) dalam memakzulkan presiden dan/atau wakil presiden pada dasarnya menafikan keberadaan peradilan-peradilan lain. Semua permasalahan pemakzulan diserahkan kepada forum tersebut. Namun, jika membaca ”penafsiran” MK terhadap konsep pemakzulan melalui Peraturan MK Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wapres (PMK Pemakzulan) terlihat bahwa forum privilegiatum bukan jalan satu-satunya dalam mendakwa pelanggaran presiden dan/atau wapres.

Pasal 20 PMK Pemakzulan menyebutkan bahwa putusan MK tidak menutup diajukannya perkara yang sama kepada peradilan pidana, perdata, dan/atau tata usaha negara. Walaupun pasal ini menyebabkan ambigunya konsep forum privilegiatum, hal tersebut juga menunjukkan terdapatnya rute lain.

Dimungkinkannya proses pada lembaga peradilan lain pasca-putusan MK dapat pula dimaknai bahwa jika presiden dan/atau wapres diduga melakukan tindak pidana, dapat dilaporkan kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK.

Jika publik (termasuk partai politik) ingin kasus Century tidak sekadar jadi ”tong sampah” penebar aroma isu-isu politik, KPK harus ”digerakkan”. Apabila KPK diancam dengan serangan balik (seperti kasus Bibit-Chandra), masyarakat pasti melindungi. Bagaimanapun, kasus Century demi keadilan harus segera ”dilanjutkan”!