Kompas, Selasa, 10 April 2012

Oleh FERI AMSARI

Dosen Hukum Tata Negara dan Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum, Universitas Andalas

Ibarat kodok, anggota partai koalisi pemerintah ingin menikmati hidup di dua alam. Selain merasakan nikmatnya berjalan di daratan pemerintah, partai koalisi juga ingin berenang dalam popularitas oposisi.

Kehidupan di dua alam menyebabkan sikap partai koalisi meloncat ke segala arah. Loncatan beda arah makin kentara ketika pemerintah mengusulkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Partai Keadilan Sejahtera (PKS), meski akhirnya berbalik arah menentang usulan pemerintah menaikkan harga BBM, tetap bimbang meloncat dari barisan koalisi. Sedangkan Golkar dengan cerdik mencari celah yang paling menguntungkan: menerima kenaikan harga BBM secara bersyarat.

Sikap mendua partai pendukung pemerintah menyebabkan koalisi pecah kongsi. Ujung perpecahan adalah PKS terancam dikeluarkan dari koalisi, sementara Golkar selamat. Meski bendera PKS tak lagi tampak berkibar di sekretariat gabungan, sebenarnya pemberhentian dari koalisi hanya bisa terjadi apabila Presiden mengocok ulang (reshuffle) menteri PKS di kabinet.

Kocok ulang penting bagi kejelasan tatanan pemerintahan. Tanpa kocok ulang, kabinet akan diisi partai dua alam: mengaku bagian pemerintah,tetapi bersikap bak barisan oposisi.

Disandera koalisi

Sikap SBY dan PartaiDemokrat dalam menentukan bangunan koalisi amat penting.Tanpa ketegasan (baca: keberanian) dalam membina koalisi, pemerintah akan berjalan penuh kebimbangan. Pemerintah yang bimbang berpotensi dipermainkan arus politik oposisi dan bahkan kawan sendiri.

Jose A Cheibub (2004) mengingatkan bahwa pemerintah yang mendapat dukungan minoritas di parlemen cenderung akan ”disandera”dalam permainan politik.Tidak heranjika SBY dan Partai Demokrat ketakutan melepas barisan koalisinya. Suasana itu kian terasa ketika  para menteri PKS (dan juga Golkar) masih berada di kabinet.

Sebenarnya pilihan mempertahankan ”koalisi kodok”dalam sistem presidensial jauh lebih buruk. Buruk karena pemerintah sangat bergantung pada suara koalisinya di parlemen. Sebaliknya, koalisi yang merasa dibutuhkan jadi semena-mena. Pemerintah pun tersandera oleh barisan koalisinya.

Penyanderaan membuka ruang bagi partai koalisi untuk ”mencuri keuntungan”dari gagalnya penyelenggaraan pemerintahan. Tentusaja, yang paling dirugikan adalah rakyat. Kebijakan pemerintah lahir lebih karena transaksi partai-partai koalisi, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Jika koalisi kodok dimusnahkan, rakyat lebih terjamin.

Adatiga keuntunganapabila koalisi kodok ditiadakan. Pertama,pemisahan antara pemerintah dan oposisi berdampak pada pemilih pemilu berikutnya.Para pemilih denganmudah dapat menentukan pilihan jika terdapat dua kubu yang jelas di parlemen dan pemerintahan.

Koalisi kodok tidak akan pernah menghasilkan pemerintah dan oposisi yang nyata. Koalisi lebih sering menciptakan ”dua wajah”: pemerintah sekaligus oposisi. Wajar jika dalam pemilu berikutnya rakyat ragu menentukan pilihan. Ujungnya,golongan putih (golput) jadi pilihan.

Kedua,pemisahan antara pemerintah dan oposisi  menciptakan mekanisme saling mengawasi (checks and balances) yang efektif. Oposisi akan mengawasi kinerja koalisi pemerintah sehingga koalisi harus bekerja keras mewujudkan janjinya. Kedua belah pihak, pemerintah dan oposisi, akan sulit bertahan jika tidak bersikap prorakyat.

Ketiga, pemerintah akan lebih mengedepankan kebijakan kreatif dalam penyelenggaraan negara. Kesulitan anggaran tidak lagi diselesaikan denganmenaikkan harga BBM dan kebutuhan hidup masyarakat lain, tetapi diupayakan lebih kreatif dan populis.Kreativitas itu, misalnya, dengan menurunkan gaji presiden, anggota parlemen pusat dan daerah, gubernur, serta bupati/wali kota jika kekurangan anggaran terjadi.

Merusak tatanan

Loncat kodok  anggota koalisi pemerintah sesungguhnya merusak tatanan demokrasi. Malangnya, Presiden seolah-olah tidak memiliki keberanian untuk membenahinya. Jika Presiden takut, ada baiknya PKS dan Golkar berani bersikap untuk pisah ranjang dari koalisi.

Apabila dua partai yang sering melakukan loncat kodok itu masih bertahan dibarisan koalisi, bisa disimpul kanbahwa mereka telah terbuai nikmatnya hidup didua alam. Kadang ikut menikmati proyek yang didapat para menteri di kabinet, lain waktu mereka ikut ”menendang” pemerintahagar simpati rakyat pemilih semakin meningkat.

Mari kita tunggu ke mana lagi arah partai loncat  kodok akan tertuju. Ikut menaikkan harga BBM enam bulan lagi atau malah ikut memohonkan uji UU APBN Perubahan ke Mahkamah Konstitusi? Mari kita tanyakan kepada PKS dan Golkar!