Koran Tempo, Selasa, 17 April 2012

Oleh Feri Amsari

Dosen Hukum Tata Negara dan Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)

Fakultas Hukum Universitas Andalas

 

Wakil Menteri (Wamen) hendak dianggap sebagai “anak haram” konstitusi. Keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan tidak diakui karena tak satupun pasal UUD 1945 mengatur tentang jabatan Wamen.

 

Ketiadaan aturan memancing beberapa kalangan mempermasalahkan keberadaan konstitusionalitas jabatan tersebut. Terutama kalangan-kalangan “hitam” yang gelisah dengan sepak terjang para Wamen. Kuat dugaan kegelisahan pihak-pihak tersebut bermetamorfosis menjadi serangan dengan motif jahat. Serangan tersebut terfokus kepada Wamen Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana yang dianggap mengusik kenikmatan hidup para mafia hukum.

Para mafia hukum itu gelisah ketika ide pengetatan remisi (pengurangan masa hukuman) bagi terpidana korupsi menjadi fokus kerja Wamenkumham. Apalagi “serangan” malam hari yang dilakukan Wamenkumham dan jajarannya begitu efektif membongkar pusat bisnis kartel Narkoba di lembaga permasyarakatan. Akibat serangan Wamenkumham tersebut, kubu koruptor dan bandit Narkoba yang memiliki jejaring dengan para politisi hitam menjadi meradang.

 

Dengan kekuatan uang, kubu koruptor dan bandit Narkoba menggunakan aneka cara hendak melumpuhkan gerak Wamenkumham. Kuasa uang itu pula yang menyebabkan jejaring para bandit mendominasi pemberitaan di media massa. Menciptakan isu sempurna bahwa Wamenkumham sesat langkah. Ketika isu itu menguat, maka akan dimanfaatkan para pembenci untuk menciptakan gelombang serangan balik kepada Wamenkumham.

 

Serangan utama kepada Wamenkumham dilakukan melalui jalur hukum berupa pengujian konstitusionalitas jabatan Wamen ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jika MK memutuskan bahwa jabatan Wamen bertentangan dengan konstitusi, maka “tamparan” keras akan mengenai wajah penegakan hukum dan keadilan. Kondisi itu akan membuat para mafia hukum “terbahak” gembira.

 

Sebelum gelak tawa para mafia semakin bergema, ada baiknya MK mempertimbangkan aspek kemanfaatan jabatan Wamen secara mendalam. MK pasti memahami bahwa konstitusionalitas suatu lembaga negara tidak selalu eksplisit diatur dalam UUD 1945. Misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, Otoritas Jasa Keuangan, dan Staf Khusus Presiden, juga tidak diatur di dalam UUD 1945 tapi konstitusionalitasnya diakui. Salah cara untuk menilai konstitusionalitas sebuah lembaga negara bisa pula ditelisik melalui aspek kemanfaatannya bagi publik.

 

Kemanfaatan Wamen

Permasalahan jabatan Wamen muncul ketika lahirnya “pasal dari langit” dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UUKN). Padahal di dalam Pasal 17 UUD 1945 ditentukan bahwa Presiden hanya dibantu oleh para Menteri. Tak pernah ada frasa wakil Menteri dalam konstitusi.

 

Lebih lanjut, jika disimak bunyi ketentuan Pasal 10 UUKN, jabatan Wamen memang terkait cara pandang pribadi Presiden dalam melihat permasalahan. Presiden dengan mempertimbangkan beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus dapat mengangkat Wamen. Kedua pimpinan kementerian, Menteri dan Wamen, diangkat berdasarkan prinsip hak prerogatif seorang Presiden.

Walaupun terdapat Menteri dan Wamen bukan berarti akan menimbulkan dua tongkat komando di kementerian. Pasal 70C Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara telah menghilangkan efek “dua matahari” dengan menentukan bahwa wakil Menteri bertanggung jawab kepada Menteri.

 

Sebagai pembantu Menteri, jabatan Wamen memang di format melengkapi kekurangan para Menteri. Jamak dipahami, jabatan Menteri merupakan jabatan politik. Nuansa bagi-bagi kursi kabinet kepada partai koalisi amat kental terasa dalam pengisian jabatan Menteri. Agar profesionalitas kerja di kementerian tidak ternoda kepentingan politik semata, maka UUKN mengatur Wamen haruslah seorang pejabat karir. Konsekuensi pejabat karir tersebut menyebabkan Wamen tidak termasuk jajaran kabinet.

 

Wamen yang berasal dari jalur non-kabinet akan menciptakan kesinambungan kinerja kementerian. Jabatan Wamen tidak akan pernah terpengaruh gejolak politik yang mengiringi perolehan jabatan di kabinet. Jikapun terjadi pergantian para Menteri melalui kocok ulang (reshuffle) kabinet, kementerian dapat terus berjalan di bawah kendali Wamen. Hal itu menunjukan bahwa jabatan Wamen dikelola dengan sistem khusus yang mampu menciptakan profesionalitas di kementerian dalam melayani kepentingan publik.

 

Sehingga kehadiran Wamen merupakan upaya Presiden melindungi kepentingan rakyat tanpa mengabaikan realitas kepentingan politik. Bagi-bagi kursi kabinet penting secara politik tetapi pemenuhan harapan publik jauh lebih penting: “sekali kayuh dua-tiga pulau terlampaui.”

 

Kinerja Denny Indrayana memperlihatkan keberhasilan kayuh dalam melewati dua-tiga pulau tersebut. Saat ini reformasi yang dilakukan  Denny di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah menyebabkan kegelisahan luar biasa para mafia hukum. Kegelisahan para mafia hukum itu menunjukan bahwa kinerja Denny sebagai Wamen sangat bermanfaat. Tentu saja perbuatan baik itu akan mendapatkan tantangan dari para mafia yang memberhalakan kinerja koruptif di internal dan eksternal kementerian.

 

Peran Mahkamah Konstitusi

Melihat kemanfaatan jabatan Wamen, maka permohonan uji materil di MK patut diduga memiliki kepentingan terselubung. Para koruptor dan bandit Narkoba bisa jadi memanfaatkan jalur konstitusional untuk melakukan serangan balik terhadap Wamen. Itu sebabnya jika disimak sosok para Pemohon uji konstitusionalitas jabatan Wamen di MK, mereka adalah figur-figur yang resah dengan gerakan Wamenkumham Denny Indrayana.

 

Membaca kepentingan di balik upaya judicial review tersebut ke MK, maka lembaga “bertiang Sembilan” itu harus berhati-hati. Jangan sampai MK dimanfaatkan untuk menjadi mesin penyelamat kepentingan bisnis para bandit koruptor dan kartel Narkoba di tanah air. Apabila MK luput memperhatikan kepentingan kotor dibalik permohonan itu, maka putusan MK tidak hanya akan “menampar” jabatan Wamen tetapi juga membunuh semangat anti korupsi dan anti Narkoba di republik ini.

 

Namun, jika menyimak putusan MK selama ini, publik tentu boleh berharap kepada institusi penjaga UUD 1945 tersebut. Sembilan hakim MK akan sulit dipengaruhi oleh dominasi uang para koruptor dan bandit Narkoba. MK pasti akan memperhatikan asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum yang hidup di masyarakat. Bukankah keadilan hukum tak selalu harus menyembah norma perundang-undangan tetapi lebih mengedepankan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat.

 

Kinerja Wamen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia jelas telah berhasil menumbuhkan semangat keadilan di masyarakat yang telah lama redup. Atas nama keadilan itu pula kita patut berharap agar MK tidak “mengharamkan” secara konstitusional jabatan wakil Menteri. Namun semuanya bergantung pada ketukan palu Tuan dan Nyonya Yang Berhormat Hakim Konstitusi. Rakyat hanya bisa memohonkan terciptanya keadilan, ex aquo et bono!