Kompas, Rabu, 6 Februari 2013

Oleh Feri Amsari

Dosen Hukum Tata Negara dan Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Parlemen adalah “biduk yang dikayuh” Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Kedua lembaga itu dirancang mengayuh bersama agar biduk melaju seimbang. Namun faktanya, biduk parlemen didominasi “kayuhan politik” DPR, sebaliknya DPD mengayuh dengan “dayung patah”.

Dayung patah yang dimiliki DPD merupakan analogi terhadap kewenangan yang tidak berfungsi semestinya. Ketentuan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) hanya memberikan DPD kewenangan mengusulkan rancangan undang-undang berkaitan dengan kedaerahan kepada DPR. Tak lebih tak kurang! Itu sebabnya berkembang pendapat: alih-alih menjadi lembaga legislatif, DPD hanyalah “pembantu” DPR di parlemen. Sekali lagi, ibarat penumpang biduk dengan dayung patah!

Kondisi itulah yang membuat DPD mengajukan pengujian UU MD3 dan UU PPP ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para senator (baca: anggota DPD) memohon kepada MK untuk melibatkan DPD secara aktif pada seluruh tahapan pembahasan undang-undang, mulai dari proses pengusulan hingga persetujuan. Meskipun permohonan “maha penting” itu luput dari headline media, namun jika dikabulkan, putusan MK akan mengubah arah biduk parlemen. Dari semula yang sangat DPR an-sich, menjadi dua kamar parlemen sama kuat (strong bicameral).

“Karamnya” bicameral

Umumnya, parlemen berkamar ganda terdiri dari kamar-tinggi (upper house) dan kamar-rendah (lower house). Dua kamar itu memiliki posisi sama kuat dalam pembentukan undang-undang. Di Amerika, kamar-tinggi (Senat) dan kamar-rendah (House of Representative) memiliki kewenangan yang sama kuat dalam ranah pembentukan undang-undang.

Pembatasan kewenangan kamar-tinggi lumrah terjadi pada beberapa negara kerajaan dengan sistem pemerintahan parlementer. Inggris dan Kanada merupakan contoh bagaimana kewenangan kamar tinggi dibatasi dalam pembentukan undang-undang. Namun kamar-tinggi diberikan kekuasaan lain. House of Lords, kamar-tinggi di Inggris, bahkan merangkap sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi.

Secara filosofi, pembatasan kewenangan kamar-tinggi berkaitan dengan ide kedaulatan rakyat di parlemen. Meskipun anggota kamar-tinggi di Inggris/Kanada diangkat oleh Ratu/Gubernur Jenderal, namun mereka tidak dianggap sebagai perwakilan langsung rakyat. Itu sebabnya fungsi pembentukan undang-undang menjadi kewenangan kamar-rendah, House of Common, yang dipilih melalui Pemilu.

Sehingga tidak tepat melihat keberadaan DPD berdasarkan sistem Inggris dan Kanada. Selain berbeda bentuk negara, setidaknya terdapat dua alasan DPD tidak dapat disamakan dengan House of Common Inggris. Pertama, DPD dipilih secara langsung. Bahkan pemilihan DPD lebih murni sebagai representasi rakyat dibandingkan pemilihan DPR yang “terkontaminasi” kepentingan partai politik. Kedua, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil sebagaimana diterapkan di Amerika. Bahkan di banyak negara yang menganut sistem presidensiil dengan dua kamar parlemen, kewenangan seimbang antara kamar tinggi dan kamar rendah merupakan ciri penting negara hukum. Keseimbangan dan kesetaraan kedudukan (checks and balances) tersebut dapat terlihat dari seimbangnya fungsi dan kewenangan dua kamar di parlemen.

Ketimpangan kewenangan antar kamar di parlemen pada dasarnya bertentangan dengan ciri penting konsepsi negara hukum. Albert Venn Dicey dan Immanuel Kant berkeyakinan bahwa dalam sebuah negara hukum mekanisme checks and balances harus diterapkan. Lord Bingham bahkan mengecam setiap langkah-langkah politik kebijakan yang tidak menghormati konsepsi negara hukum (baca Gerhard van der Schyff, 2010).

Sehingga langkah DPD membenahi pelanggaran konsepsi negara hukum ke MK merupakan pilihan penting. Tidak saja karena mustahil berharap kepada DPR untuk membenahi undang-undang tersebut, tetapi juga penting bagi publik mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di parlemen. Pada beberapa sidang di MK, terungkap beberapa “borok” parlemen. Misalnya, tabiat DPR dalam mengundang DPD untuk membahas sebuah rancangan undang-undang. DPD acapkali mendapatkan undangan rapat dari DPR dalam hitungan jam sebelum rapat dimulai. Birokrasi seperti itu selain menunjukan alpanya profesionalitas, juga memerlihatkan rendahnya posisi DPD di mata DPR. Di persidangan MK, terungkap pula dugaan bahwa aspirasi rakyat yang dikumpulkan DPD acapkali dikalahkan kepentingan partai politik anggota DPR.

Karut-marut dua kamar parlemen tersebut dapat dibenahi melalui putusan MK. Putusan itu tinggal menunggu hitungan hari yang akan menentukan arah biduk parlemen puluhan tahun ke depan. Mungkinkah MK membiarkan DPD terus mengayuh dengan dayung patah atau akan terjadi reformasi penting dalam ranah legislasi nasional? Jika putusan MK progresif, parlemen akan berlabuh kepada kepentingan rakyat. Namun jika MK berbeda pendapat, bukan tidak mungkin biduk bicameral  akan karam.

Putusan MK

Sejauh pengamatan penulis, MK telah banyak memutus pengujian undang-undang yang mengubah peradaban hukum tanah air. Bahkan yang berkaitan dengan posisi DPD di dalam parlemen pun pernah diputuskan MK.

Mengenai hal itu dapat dibaca dalam putusan MK bernomor: 117/PUU-VII/2009 terkait hak pencalonan anggota DPR dan DPD sebagai Ketua MPR. Dalam putusan tersebut, majelis hakim MK menyatakan bahwa kedudukan DPR dan DPD setara sebagai lembaga perwakilan. MK tentu akan konsisten dengan cara pandang dalam putusan tersebut. Sehingga kuat dugaan akan terjadi reformasi parlemen melalui putusan MK.

Kecuali, jika hakim MK terjebak “sejarah masa lalu” bersama DPR. Bagaimanapun sebagian besar hakim MK merupakan pilihan DPR dan/atau pernah menjadi anggota DPR. Namun prasangka itu menjadi tak berdasar jika melihat status negarawan yang di sandang hakim MK. Apalagi beberapa hakim akan mengakhiri masa jabatannya, tentu mereka akan menutup karirnya melalui putusan bersejarah bagi pembenahan parlemen tanah air. Mari kita tunggu “gebrakan”  MK berikutnya!