Oleh Feri Amsari

Dosen Hukum Tata Negara dan Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)

Fakultas Hukum Universitas Andalas

 Teras Utama, Padang Ekspres, Jumat, 29 Juni 2012

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempersulit keinginan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memiliki gedung baru. Parlemen berpendapat, gedung baru belum diperlukan karena KPK hanyalah lembaga adhoc (sementara). Menurut beberapa anggota DPR, KPK akan dibubarkan apabila kejahatan korupsi berhasil ditumpas.

Logika DPR itu terasa amat dipaksakan. Jika menyimak norma hukum, maka tak satu pasal pun di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang mengatur kesementaraan lembaga antirusuah tersebut. Dalam semangat hukum yang mengedepankan legalitas, semua kehendak harus dicantumkan di dalam produk perundang-undangan. Termasuk pula apabila KPK memang diinginkan untuk berlaku sementara. Contoh paling mudah misalnya dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, maka secara eksplisit di dalam UU tersebut ditentukan bahwa peradilan HAM adhoc yang bersifat sementara.

Jika demikian, jelaslah KPK memang dirancang sebagai lembaga permanen. Jika mencermati catatan sejarah komisi-komisi anti-korupsi di pelbagai negara, argumentasi KPK sebuah lembaga permanen semakin tak terbantahkan. Sekalipun jika suatu masa KPK berhasil memukul mundur kejahatan korupsi hingga ke akar-akarnya.

Siapa tak kenal dengan Independent Commission Against Corruption (ICAC), KPK-nya Hongkong, yang sukses dalam membersihkan institusi di negara bekas jajahan Inggris itu. ICAC bahkan berhasil “membersihkan” virus korupsi yang menjangkiti kepolisian Hongkong. Namun keberhasilan itu tak membuat ICAC dibubarkan. Lebih jauh lagi, ketika ICAC sukses menekan tingkat korupsi Hongkong ke titik terendah, lembaga antirusuah tersebut tetap dipertahankan. Tugas besar masih menanti: mencegah penyakit korupsi agar tak kembali kronis.

Fungsi pencegahan itu juga merupakan salah satu tugas utama KPK-RI. Artinya, jika suatu masa KPK berhasil memukul mundur jejaring kejahatan korupsi, keberadaan KPK tetap saja masih dibutuhkan. Yaitu, melakukan upaya preventif agar korupsi tak kembali memamah-biak. Keberadaan fungsi pencegahan membuktikan bahwa KPK memang dirancang untuk “abadi”. Bukan sementara! Lalu apa yang membuat DPR memaksa agar umur institusi KPK dibatasi?

Rasanya sulit untuk tidak mengaitkan opini DPR dengan ketakutan mereka terhadap kinerja KPK. Lembaga antikorupsi itu kian hari kian mengganggu “puncak kada” para koruptor dan para pendukungnya. Termasuk keberanian KPK untuk mengobok-obok DPR. Para pencuri uang rakyat pastilah tak nyaman dengan gerak-gerik KPK itu. Sudah menjadi kredo alam bahwa pihak-pihak yang tak sudi KPK semakin kuat adalah kelompok pro-koruptor.

Wajar jika publik menyimpulkan bahwa penolakan DPR membangun gedung baru bagi institusi pembasmi “pengerat” uang rakyat tak lain merupakan taktik menjegal KPK agar menjadi lemah. DPR jelas mengharapkan agar KPK tidak akan maksimal memberantas korupsi. Kebutuhan KPK terhadap keberadaan gedung baru jelas diketahui oleh DPR sangat urgent. Penting!

Pentingnya gedung baru

Gedung baru dianggap penting karena gedung KPK saat ini tak hanya sudah berumur 31 tahun tetapi juga sudah tak mampu lagi menampung seluruh personel KPK. Gedung tua itu dirancang untuk menampung kurang lebih 350 orang. Saat ini, personel KPK yang bernaung di dalamnya telah berjumlah kurang-lebih dari 700 orang.

Bayangkan, betapa pengapnya “pasukan” KPK bekerja untuk mengatasi korupsi di seluruh tanah air. Untuk meletakan data yang maha-penting saja mereka sudah kewalahan. Dimana data-data sangat rahasia harus diletakan agar tak terjangkau oleh sembarang kalangan? Saat ini data-data kejahatan korupsi itu telah berbagi ruang dengan para pegawainya. Bukan tidak mungkin kondisi itulah yang diharapkan oleh pihak-pihak yang pro-koruptor.

Kenyamanan KPK dalam menjalankan tugas akan membuat para bandit koruptor resah hati. Apalagi jika KPK berhasil membangun gedung barunya. Gedung tersebut rencananya akan dirancang dengan kelengkapan modern agar KPK mampu mengendus setiap kejahatan korupsi yang maha canggih sekalipun.

Kinerja KPK saat ini saja sudah luar biasa mengoyak pertahanan para koruptor. Empat bulan pertama berjalannya kepemimpinan baru di KPK saja telah berhasil mengembalikan uang negara sebesar 24 Milyar rupiah lebih kepada kas negara. Bukan tak mungkin jika KPK memiliki gedung berfasilitas mumpuni untuk melacak kejahatan korupsi yang kian kencang “berlari” tentu korupsi tak lagi berdampak kronis bagi negeri ini. Kondisi itulah yang membuat DPR kian surut. Takut!

Oleh karenanya, “serangan” DPR terhadap KPK tidak boleh dibiarkan oleh publik. Jangan biarkan KPK disandera oleh parlemen di Senayan. Bersama-sama publik mampu melawan kedzaliman DPR. Saatnya kita berangkulan tangan menghancurkan dominasi menyimpang DPR. Bagaimanakah caranya?

Badoncek” untuk KPK

Sejarah koin Prita sepertinya akan berulang. Prita, seorang ibu rumah tangga biasa yang resah dengan “acak-kadutnya” layanan rumah sakit pernah hendak di kriminalisasi. Pasalnya, Prita berani membongkar borok pelayanan rumah sakit itu di dunia maya. Prita pun hendak di “kandang situmbinkan.” Dipenjara.

Publik tak rela jika Prita didzalimi. Tak disangka, melalui media maya pula publik bersatu mengumpulkan koin untuk Prita agar mampu membayar ganti rugi kepada rumah sakit yang bersangkutan.             Sejarah itu mengoyak dominasi penguasa yang lupa diri di republik ini. Bisakah publik bersatu untuk “mem-prita-kan” KPK? Kenapa tidak, bukankah musuhnya masih sama, yaitu para penguasa lupa diri.

Para penguasa lupa diri itulah yang membuat KPK terkukung dalam gedung tua yang terancam akan runtuh itu. Kondisi itu tak bisa dibiarkan. Publik mesti kembali bersatu agar dominasi DPR tak lagi merugikan rakyat. Jika DPR enggan membangunkan gedung baru untuk KPK, publik pasti mampu bersatu membangunnya. Gerakan menyumbang dana agar gedung baru dapat dibangun untuk KPK telah dimulai. Hampir di setiap pelosok negeri rakyat mulai mengumpulkan remah-remah penghasilan mereka untuk pemberantasan korupsi yang lebih baik lagi di masa depan. Pun demikian dengan masyarakat di Padang. Saat ini Gerakan Lawan Mafia Hukum (GLMH), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, dan pelbagai elemen masyarakat bersatu meluncurkan gerakan : “Badoncek” untuk KPK. Publik dapat berpartisipasi dengan gerakan ini dengan ikut menyumbang semampunya. Ingat setiap koin yang sahabatku sumbangkan akan menjadi bagian untuk mengikis keberadaan koruptor di negeri ini.

Kinilah saatnya publik bersatu. Menyatukan diri membangun gedung baru untuk KPK. Ayo kita jadikan ini “jihad” untuk Indonesia yang antikorupsi!