Teras Utama, Padang Ekspres, Senin, 4 Maret 2013

Oleh Feri Amsari

Dosen Hukum Tata Negara dan Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Tak salah kiranya ketika biaya dakwah agama didanai dari “kantong” masyarakat (publik). Para sahabat Nabi pun menyisihkan kekayaan mereka demi kemajuan agama. Namun, masalah menjadi timbul jika dana sosial tersebut diperuntukan untuk kepentingan dakwah (baca: kampanye) partai tertentu.

Itu sebabnya penganggaran dana bantuan sosial (Bansos) bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menjadi polemik yang “dipergunjingkan”. Keputusan Gubernur menaikkan anggaran Bansos di tengah jalan tentu mengejutkan DPRD Provinsi Sumbar. Sebab “kabarnya” di dalam paripurna APBD, DPRD Sumbar tidak pernah menyetujui penganggaran dana Bansos untuk PKS itu. Sehingga, dugaan bahwa dana Bansos tersebut naik di tengah jalan semakin menguat.

Polemik itu semakin meruyak jika kecurigaan dikaitkan dengan pengucuran dana Bansos karena Gubernur adalah kader PKS. Pilihan Gubernur yang memberikan bantuan kepada PKS tentu tidak sehat dalam sudut pandang publik. Tidak hanya karena APBD seharusnya dipergunakan untuk masyarakat yang lebih membutuhkan, tetapi juga karena Gubernur diduga telah melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangan. Jika penyalahgunaan kewenangan itu merugikan keuangan daerah maka Gubernur dapat didakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Motif korupsi

Dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur tentu saja menimbulkan perdebatan. Setidaknya terdapat tiga kelompok yang berbeda pandangan dalam melihat kasus ini. Pertama, kelompok yang meyakini telah terjadi penyimpangan pengelolaan anggaran yang melibatkan banyak pihak berkuasa termasuk Gubernur. Kelompok ini memiliki alasan sederhana. Dari bukti-bukti yang tiba-tiba muncul di ruang publik, sulit bagi Gubernur untuk membantah perannya dalam persetujuan anggaran “siluman” tersebut. Apalagi jumlah anggaran sebesar 1,9 Milyar rupiah tidak mungkin mengucur tanpa persetujuan Gubernur.

Jika memerhatikan konstruksi Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Gubernur yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan maka dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan undang-undang. Apabila kebijakan menyimpang Gubernur tersebut terbukti merugikan keuangan negara maka Gubernur harus berhadapan dengan ketentuan undang-undang tindak pidana korupsi.

Kelompok kedua berpendapat bahwa memang telah terjadi penyimpangan anggaran tetapi Gubernur dianggap tidak terlibat. Pandangan ini berpendapat bahwa kebijakan dana Bansos itu disebabkan kealpaan dari dinas sosial dan Sekretaris Daerah. Cara pandang ini sangat lemah karena tidak dilandasi logika hukum yang jelas. Apalagi dipahami dalam administrasi anggaran, Sekretaris Daerah tidak berhak untuk menentukan pengucuran anggaran sebesar 1,9 rupiah. Untuk anggaran sebesar itu hanya “anggukan” (baca: persetujuan) Gubernur saja yang dapat mengesahkannya. Dalam konteks ini, Gubernur punya kewajiban tersendiri menjelaskan kepada publik secara terbuka: apa sebabnya anggaran sebesar itu bisa lepas dari pantauannya? Tentu saja pembuktian paling baik adalah menyerahkannya kepada proses hukum.

Pandangan lain diusung oleh kelompok ketiga yang berkeyakinan bahwa tidak terjadi penyimpangan anggaran apalagi keterlibatan Gubernur. Mereka berpendapat bahwa telah terjadi upaya politisasi terhadap jabatan Gubernur. Seseorang dan kelompoknya di luar sana berkeinginan untuk menjatuhkan Gubernur dengan menuduhnya menyimpangkan uang negara demi kepentingan partai politik sang Gubernur. Pandangan ini sangat obscuur (kabur) dalam proses penegakkan hukum. Sulit memang membantah di dalam politik terdapat upaya perebutan kekuasaan, namun proses penegakkan hukum hanya melihatnya sebagai satu faktor pendukung terbongkarnya kejahatan. Jika ada sangkalan terhadap peristiwa maka pihak-pihak harus mempersiapkan alat buktinya masing-masing. Menyatakan bahwa Gubernur sama sekali tidak salah tanpa ada alat bukti hanya membuat kesan argumentasi yang diajukan kelompok pembela Gubernur menjadi “hampa”.

Menurut penulis, ketiga pendapat tersebut hanya akan menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan di ranah publik. Meskinya dengan bukti-bukti yang “berserakan” di ruang publik, aparat penegak hukum harus melakukan sesuatu. Apalagi sudah terdapat laporan yang berkaitan dengan kasus ini. Menunda-nunda hanya akan membuat publik bertanya-tanya.

Peran partai

Kasus “sedekah” APBD kepada partai tentu bukan hanya kejahatan yang dilakukan PKS saja. Kasus serupa diduga juga dilakukan oleh banyak partai-partai lain dalam mengumpulkan uang demi bergeraknya roda partai. Kasus-kasus yang dibongkar oleh Nazaruddin, menunjukan kejahatan pengumpulan dana partai melalui uang rakyat juga dilakukan oleh Partai Demokrat. Kasus Wa Ode Nurhayati juga menunjukan bahwa Partai Amanat Nasional pun melakukan perbuatan serupa.

Dalam kasus dana safari dakwah PKS, dari bukti-bukti yang menyebar di ruang publik dapat diketahui bahwa kasus ini tidak hanya melibatkan Gubernur Sumbar tetapi juga Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Sumatera Utara. Kesan yang ditangkap publik tentu saja telah terjadi penggalangan dana yang bertujuan untuk kepentingan partai saja. Akibatnya uang yang semestinya menjadi hak rakyat telah “dirampok” oleh partai dengan pelbagai cara.

Cara partai dalam menggunakan pengaruhnya terhadap kader-kadernya yang memiliki kekuasaan tentu tidak bisa dibiarkan. Bahkan sebagian ahli berpendapat bahwa Pasal 3 UU Tipikor (kejahatan korporasi) dapat juga dikenakan kepada partai yang melakukan penyimpangan keuangan negara. Apabila partai telah melakukan praktik-praktik terrencana pada dasarnya partai tersebut dapat dibubarkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Sayangnya berdasarkan UU MK, pengajuan pembubaran partai dilakukan pemerintah. Padahal dipahami oleh publik bahwa partai pemerintah juga dicurigai melakukan praktik yang sama.

Mekanisme pembubaran partai politik bagi yang bekerja merampok uang rakyat memang sebaiknya diatur dalam undang-undang dengan membuka ruang partisipasi publik untuk pengajukannya. Sayangnya, tentu saja partai yang berwenang membuat undang-undang tidak mau membenahi kesalahan itu. Akibatnya ramai-ramailah partai merampok uang rakyat!