Media Indonesia, Rabu, 20 Februari 2013

Oleh Feri Amsari

Dosen Hukum Tata Negara dan Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)

Fakultas Hukum Universitas Andalas

 

Sepertinya “badai” yang menerjang Partai Demokrat (PD) akan segera mereda. Pertikaian yang diduga bakal memanaskan panggung rapat pimpinan nasional (Rapimnas) tidak terjadi. Meskipun tanpa kewenangan, Anas Urbaningrum tetap menjadi pucuk pimpinan eksekutif partai segitiga biru.

Namun surutnya badai tak berarti PD sudah berada di jalur aman. Ibarat api dalam sekam, pertikaian masih menyisakan “percik api” yang siap membakar demokrat. Percik api pertikaian itu akan sangat mudah disulut karena perpecahan di tubuh partai sejatinya memang telah terjadi. “Di-akuisisi-nya” kewenangan ketua partai (baca: Anas) oleh Ketua Majelis Tinggi Partai (baca: Presiden SBY) merupakan sumber petaka perpecahan. Perpecahan itu tak hanya menciptakan dua matahari kembar, juga menghasilkan dua kubu di tubuh PD.

Matahari kembar tercipta karena pada dasarnya SBY tidak memiliki daya untuk memutus “nadi kuasa” Anas di tubuh PD. Sebab, secara eksternal, hanya Anas yang memiliki legitimasi. Bagaimanapun hanya dengan tanda-tangan Anas saja anggota PD dapat mencalonkan diri untuk ikut Pemilu 2014 di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan kekuatan itu, kubu Anas memiliki senjata penting yang tidak dimiliki SBY yang hanya kuat pada ranah internal PD.

Akibatnya, kondisi tersebut telah menciptakan tarik ulur kepentingan yang luar biasa di antara kubu SBY dan Anas. Secara kasat mata, setelah Rapimnas, PD bisa saja terlihat kuat dari luar namun sejatinya rapuh dari dalam. Kerapuhan itu akan semakin berimbas kepada tingkat elektabilitas (keterpilihan dalam Pemilu) PD yang telah mencapai angka 8,3 persen berdasarkan survey Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Kondisi rapuh itu akan berujung bencana bagi PD ketika menyongsong tahun politik 2013-2014 ini.

Posisi PD yang rapuh itu tidak saja karena gagalnya Anas mengelola partai tetapi juga disebabkan tidak matangnya SBY membina kader. Kader PD terlalu banyak yang terlibat korupsi. Hal itu menyebabkan SBY kesulitan mencari kader yang mampu memimpin PD. Miskinnya kader membuat SBY memilih langkah tidak professional. Presiden memilih untuk merangkap jabatan sebagai “ketua partai”.

Tentu saja, pilihan itu akan berimbas kepada fokus kerja SBY. Tak hanya membenahi partai yang berada di ambang kehancuran, SBY juga harus tetap mengelola negara yang menjadi kewajiban konstitusionalnya. Bukan tidak mungkin pilihan untuk mengelola partai sekaligus negara menjadi kealpaan dalam sejarah ketatanegaraan di Tanah Air.

Dua kealpaan

Ketika SBY memilih untuk mengelola partai sambil memimpin bahtera negara, maka tanpa disadari telah terjadi perubahan sistem pemerintahan. SBY secara tak langsung telah mengubah sistem pemerintahan presidensiil menjadi bergaya parlementer. Kondisi yang sama pernah dilakukan Presiden Sukarno yang menata kabinetnya bak sistem pemerintahan campuran (hybrid system) ala Prancis, padahal pembentuk UUD 1945 menginginkan sistem presidensiil.

Dalam masa revolusi, pilihan Sukarno untuk mengubah sistem pemerintahan bisa saja dibenarkan. Tapi tindakan SBY mengaburkan sistem pemerintahan tentu jauh dari prinsip konstitusional yang telah diatur dalam perubahan UUD 1945. Jamak dipahami bahwa di dalam sistem presidensiil terjadi pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif (Sri Soemantri, 2003).

Pemisahan kekuasaan tersebut tidak terjadi dalam sistem pemerintahan parlementer. Keberhasilan partai menguasai kursi parlemen berarti ketua partai memimpin pemerintahan. Kondisi sistem pemerintahan parlementer itu terbaca ketika SBY memilih untuk memimpin PD (yang merupakan partai mayoritas di parlemen). Tak ayal lagi telah terjadi terjadi percampuran pengelolaan partai dan negara sekaligus di tangan satu orang pemimpin.

Penulis berpendapat bahwa pilihan SBY itu telah menciptakan dua kealpaan. Pertama, SBY telah mengingkari pilihan konstitusi dalam menjalankan sistem pemerintahan. Para pendiri negara dan pelaku perubahan UUD 1945 menyepakati untuk memilih presidensiil sebagai sistem pemerintahan (baca: naskah BPUPK versi M. Yamin dan AB Kusuma). Sistem presidensiil tidak menghendaki ketua partai politik mayoritas di parlemen memimpin pemerintahan. Pola tersebut diharapkan menciptakan mekanisme pengawasan parlemen (legislatif) terhadap eksekutif. Pilihan SBY memimpin partai tentu menimbulkan kekaburan konstitusionalitas terhadap model sistem pemerintahan yang dijalankan berdasarkan UUD 1945. Bukan tidak mungkin langkah SBY dianggap melanggar konstitusi.

Kealpaan kedua, SBY telah menyebabkan kabinet gamang. Apalagi SBY telah memerintahkan para menteri kabinetnya untuk berkonsentrasi pada kinerja pemerintahan. Setiap menteri diminta tidak melakukan langkah-langkah partai meskipun tahun politik Pemilu 2014 sudah dekat. Para menteri tentu saja bimbang karena pemberi komando telah mengingkari perintahnya sendiri. Bagi para menteri yang partainya berbeda dengan SBY, kealpaan ini menjadi kesempatan untuk mengabaikan perintah Presiden. Jika kabinet tidak lagi mengurus negara dan rakyatnya, sulit bagi SBY menampik tuduhan bahwa Indonesia merupakan negara “autopilot”.

Partai atau negara

Saat ini, pilihan SBY hanya dua. Tetap berkonsentrasi membenahi partai atau fokus mengelola negara. Jika hendak mengelola partai, SBY harus berani mundur dari jabatan Presiden. Sebab, tidak wajar dalam sistem presidensiil apabila ketua partai juga merangkap mengelola negara. Manuel L Quezon (1878-1944) menyederhanakannya dengan ungkapan: “bahwa pengabdian terhadap partai berakhir ketika pengabdian pada negara dimulai”.

Ringkasnya, Presiden SBY tidak diperkenankan mengabaikan negara demi menyelamatkan partainya meskipun sedang mengalami kegoncangan. Jika dirasa penyelamatan partai perlu namun tak mau meninggalkan jabatan Presiden, maka SBY harus berani mengganti Anas melalui kongres luar biasa (KLB). Namun sayangnya, kebimbangan selalu menjadi langkah politik SBY. Acapkali terlihat bahwa SBY hanya dapat tegas sesaat, selebihnya, mantan Jenderal TNI itu sering terperangkap dalam kebimbangan pilihan politiknya sendiri.

Jika kebimbangan itu terus terjadi, bukan tidak mungkin kerapuhan di tubuh PD akan menjadi kehancuran bagi sistem presidensiil. Bahkan bukan tidak mungkin akan menjadi kehancuran bagi Indonesia!