Teras Utama, Padang Ekspres, Rabu, 20 Maret 2013

Oleh Feri Amsari

Dosen Hukum Tata Negara dan Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Kisah penyimpangan dana bantuan sosial Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumbar kian berliku. Paska kandasnya hak angket DPRD untuk melakukan penyidikan terhadap kebijakan penganggaran dana bantuan sosial (bansos) untuk Safari Dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), proses hukum menjadi satu-satunya harapan tersisa untuk membongkar misteri perkara ini.

Meski pun publik diliputi kebimbangan bahwa aparat hukum daerah akan “berani” menyentuh orang nomor satu di Sumbar, namun tidak bermakna kasus ini akan “redup” sebagaimana “permainan” hak angket di parlemen. Jika disimak, langkah awal yang dilakukan Kepolisian berupa pemanggilan saksi terkait, harapan bahwa misteri kasus ini akan terbongkar tetap harus dipelihara.

Untuk membongkar kasus ini, kepahaman publik mengenai apa yang sedang terjadi menjadi amat penting. Apalagi terjadi perdebatan sengit antara pihak yang meyakini Gubernur tidak melakukan kejahatan manipulasi anggaran dengan pihak yang meyakini bahwa Gubernur mungkin saja “cuci-tangan” dalam kejahatan ini. Kasus ini harus disigi dengan cermat agar tidak terjadi kesalah-pahaman dalam melihat perkara.

Menyigi perkara

Jika lebih teliti, dalam bantahan Gubernur ditemukan beberapa permasalahan. Gubernur menyatakan bahwa tidak terdapat bantuan sosial kepada PKS Wilda Sumatera yang berkantor di Jakarta. Namun anehnya, Gubernur malah memerintahkan penarikkan buku 3 yang mencantumkan anggaran tersebut dari DPRD. Hebatnya lagi, penarikkan itu berlangsung bak “operasi sunyi” yang membuat anggota DPRD baru menyadari penarikan tersebut dikemudian hari.

Sikap mencurigakan itu semakin menguat ketika Gubernur dengan gagah-berani menyatakan siap untuk di “sumpah-pocong” bahwa tak ada penyimpangan anggaran (Tempo.co, Gubernur Sumatera Barat Diduga Langgar UU, 12/3). Pernyataan itu berbeda dengan sikap Gubernur melalui tulisannya di media ini menyatakan akan bersikap “sabar” dalam menghadapi pelbagai cobaan (Padang Ekspres, Sabar, 7/3). Kontradiksi pernyataan itu memerlihatkan ada masalah besar dari keyakinan Gubernur. Apa lagi, secara agama sumpah pocong tidak dikenal bahkan dianggap sebagai tindakan yang sesat lagi menyesatkan. Tindakan itu juga tidak dibenarkan secara hukum. Sumpah pocong tidak membuktikan benar atau tidak sebuah perkara dan tidak dapat menghentikan proses hukum.

Dalam hukum, hanya dikenal bukti fundamental yang menentukan terjadi atau tidaknya sebuah tindakan kejahatan (corpus delicti) yang pembuktiannya tanpa keraguan sedikit pun (beyond a reasonable doubt). Tanpa alat bukti yang kuat, “sumpah pocong” tidak bernilai apa-apa dihadapan proses hukum. Bahkan bukan tidak mungkin, kontradiksi pernyataan Gubernur (baca: sabar dan sumpah pocong) menjadi petunjuk bagi aparat hukum terdapat hal yang mencurigakan dari perkara ini.

Namun untuk menjauhkan asumsi, perkara ini perlu disigi secara benar. Jika mencermati dengan seksama penganggaran bansos untuk Safari Dakwah PKS Wilda Sumatera maka dapat ditemukan beberapa hal yang memberatkan Gubernur dan jajarannya.

Setidaknya, terdapat tiga hal yang menguatkan dugaan bahwa telah terjadi penyimpangan penganggaran untuk PKS. Pertama, berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 jo Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 dinyatakan bahwa dana hibah dan bansos hanya diperuntukan bagi individu atau organisasi kemasyarakatan yang berdomisili di daerah bersangkutan (Sumbar). Jika disimak data awal yang mengemuka, dapat diketahui bahwa pengusul PKS Wilda Sumatera ternyata bersekretariat di Jalan T.B Simatupang, Jakarta. Data itu bisa dengan mudah diklarifikasi aparat penegak hukum (juga Gubernur) kebenarannya. Jika ternyata PKS Wilda Sumatera memang berdomisili di daerah yang dimaksud, maka tegas dipahami bahwa penganggaran dana bansos untuk PKS Wilda Sumatera bertentangan dengan aturan hukum. Memerhatikan ketentuan Pasal 34 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, setiap kebijakan Gubernur yang menyimpangkan anggaran negara dapat dipidana.

Kedua, Penganggaran dana bansos untuk organisasi tertentu yang memiliki keterikatan “emosional” dengan Gubernur tentu saja melanggar prinsip keadilan. Dalam data penganggaran dana bansos diketahui bahwa Panti Asuhan Khusus Anak Mentawai yang memohon dibantu sebesar Rp. 272.790.000,- hanya dikabulkan sebesar Rp. 25 Juta. Bandingkan dana bansos untuk PKS Wilda Sumatera yang didalam proposalnya meminta dana Rp 1.941.250.000,- ternyata permohonan itu dikabulkan 100 persen. Jika menggunakan sudut pandang keadilan, tentu anak Panti Asuhan lebih membutuhkan dana sosial dibandingkan PKS yang merupakan partai Gubernur. Kesenjangan sosial dalam penganggaran tersebut merupakan penyimpangan asas keadilan yang luar biasa.

Ketiga, Gubernur menerbitkan buku perincian anggaran baru dengan mencantumkan masjid-masjid sebagai penerima padahal sebelumnya penganggaran itu tak pernah ada. Penganggaran untuk masjid itu menggantikan penganggaran untuk PKS. Sesungguhnya, pengubahan itu juga menimbulkan indikasi baru terhadap penyimpangan anggaran. Ketentuan perundang-undangan mensyaratkan bahwa penerima anggaran harus sesuai dengan nama penerima dan lokasi yang telah ditentukan (by name by address).

Sehingga DPRD mesti menelaah lebih dalam perkara ini. Jangan-jangan penolakan hak angket yang terjadi tidak lebih dari sebuah transaksi politik antar partai. Bukan tidak mungkin partai-partai tertentu menutupi kejahatan partai lain agar kejahatannya juga tak turut terbongkar. Jika asumsi itu benar maka proses hukum luar biasa perlu dilibatkan. Wajar kemudian jika Komisi Pemberantasan Korupsi harus turun tangan.

Pertanggung-jawaban

Dalam kasus ini, Gubernur seolah hendak cuci tangan melalui dua cara. Pertama, diasumsikan kepada publik bahwa pertanggung-jawaban pengelolaan anggaran tidak berada pada Gubernur. Perlu dipahami oleh semua pihak bahwa penganggaran makro APBD Sumbar dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. Kemudian praktisnya, seluruh anggaran tersebut dikelola oleh pemerintah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Namun seluruh pertanggung jawaban tetap berada “di tangan” Gubernur selaku kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 jo Pemendagri Nomor 32 Tahun 2011 jo Permendagri Nomor 39 Tahun 2012.

Kedua, Gubernur menyatakan kasus ini bukanlah tindak pidana korupsi karena uang belum dicairkan. Sehingga tidak terjadi kerugian keuangan negara. Pernyataan Gubernur itu membenarkan bahwa memang terjadi penyimpangan penganggaran, hanya saja kerugian negara tidak terjadi karena tak ada uang yang dicairkan. Padahal yang Gubernur tidak ketahui, dalam konteks pidana korupsi terdapat pasal-pasal tindak pidana korupsi yang bersifat formil, dimana delik pidana tidak perlu selesai dilakukan (tidak perlu terjadi kerugian keuangan negara) namun jika perbuatan sudah dilakukan maka tindak kejahatan harus dianggap telah sempurna dilakukan.

Itu sebabnya pengakuan Gubernur bahwa tidak terdapatnya uang yang dicairkan merupakan bukti yang kuat bahwa delik tindak pidana korupsi sudah terjadi. Itu sebabnya, menurut dugaan penulis, proses penolakan hak angket di DPRD hanya dilandasi kepentingan politik semata. Apalagi terdapat beberapa inisiator hak angket yang membelot ketika proses pemungutan suara dilakukan.

Jika hendak dibawa ke ranah hukum, tindakan pembelotan itu bisa berbuntut panjang. Jelas perbuatan itu merupakan tindakan menghalang-halangi terbongkarnya fakta hukum. Meskipun anggota DPRD memiliki hak kekebalan hukum (imunitas) dalam melaksanakan tugasnya, namun bukan tak mungkin dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan hukum khusus, bisa saja anggota DPRD disangkakan telah menghalang-halangi proses hukum (obstruction of justice) yang ditentukan dalam Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi.

Akhirnya, publik hanya bisa berharap agar kasus ini dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya ke pada publik. Tidak hanya Gubernur, DPRD pun selaku wakil rakyat harus mempertanggung-jawabkan pilihannya untuk mengkandaskan hak angket kepada publik.