Koran Tempo, Rabu, 27 Maret 2013

Oleh Feri Amsari

Dosen Hukum Tata Negara dan Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)

Fakultas Hukum Universitas Andalas

 Badan Anggaran (Banggar) DPR acapkali “bermain mata”. Dugaan itu menguat ketika “aroma keterlibatan” anggota Banggar DPR dalam pelbagai kasus korupsi mulai tercium.

Bahkan dari dua ribu “transaksi hitam” di gedung parlemen, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan bahwa rekening anggota Banggar paling mencurigakan. Pelbagai fakta persidangan juga menguatkan dugaan “bisnis kotor parlemen” dikelola oleh Banggar.

Misalnya, dalam kesaksian mantan anggota Banggar Wa Ode Nurhayati, terpidana korupsi dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID), disebutkan bahwa kejahatannya melibatkan banyak anggota Banggar lainnya. Pada kasus Hambalang dan Wisma Atlet, Nazaruddin juga “memastikan” terdapatnya keterlibatan anggota Banggar dalam “main-mata” dana pengembangan fasilitas olahraga tersebut. Keterangan Nazaruddin mengenai keterlibatan Banggar dikuatkan melalui fakta-fakta persidangan kasus korupsi Angelina Sondakh.

Aroma yang sama juga dapat dicium dari praktik korupsi pengadaan Al-Qur’an dan Komputer di Kemeterian Agama. Kesaksian Tersangka Fadh el Fouz menerangkan bahwa anggota Banggar memainkan peran penentu terjadinya transaksi hitam. Jika disimak lebih jeli, perkara anggota Banggar di Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) selalu berkaitan dengan pengelolaan fungsi anggaran di parlemen.

Membubarkan Banggar

Selain faktor serakah, kesempatan anggota Banggar menyimpangkan uang rakyat terjadi karena “ruang” yang diberikan undang-undang. Melalui beberapa ketentuan, misalnya: Pasal 107 UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan Pasal 15 ayat (3) dan ayat (5) UU Keuangan Negara, Banggar DPR dapat mengelola permainan anggaran dari hulu (anggaran makro) hingga hilir (anggaran mikro) anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kewenangan sangat besar itu menciptakan godaan bagi anggota Banggar untuk melakukan praktik penyimpangan anggaran.

Praktik penyimpangan anggaran oleh Banggar menunjukan bahwa pencurian uang rakyat dilandasi fungsi kelembagaan DPR. Ketiga fungsi; pembentukan undang-undang (legislasi), pengawasan, dan anggaran, telah dijadikan alat mempermudah praktik korupsi di Banggar. Ketiga fungsi yang terlalu besar itu membuat parlemen yang korup dilindungi undang-undang. Wajar saja apabila Lord Acton mengkhawatirkan kekuasaan absolut pastilah menyimpang. Untuk mengatasi penyimpangan itu maka fungsi absolut DPR (baca: melalui Banggar) harus dibatasi. Menurut Donald S Lutz, pembatasan itu didasari kepada pemisahan fungsi dari lembaga dan penyelenggara negara (Donald S Lutz, Principles of Constitutional Design, Cambridge University Press, 2006, hlm. 112).

Salah satu upaya untuk membatasi “dominasi” DPR dalam politik anggaran adalah dengan membubarkan Banggar. Itu sebabnya, upaya kelompok masyarakat tertentu untuk menyelamatkan uang rakyat dengan menggugat penghapusan Banggar ke Mahkamah Konstitusi (MK) patut diapresiasi.

Penyelamatan demokrasi

Setidaknya terdapat dua alasan penting kenapa penghapusan Banggar DPR berkaitan dengan penyelamatan demokrasi. Pertama, pencurian uang rakyat yang melibatkan anggota Banggar DPR telah menciptakan demokrasi tak sehat. Tak bisa dipungkiri, partai politik peserta Pemilu acapkali “memaksa” kadernya melakukan pelbagai cara agar brangkas partai “melimpah”. Leonardo Morlino menjelaskan bahwa memang partai melakukan pelbagai cara untuk merampok uang rakyat dalam sistem demokrasi yang rusak (Larry Diamond, Political Parties and Democracy, 2001, hlm. 113).

Ketika pencurian uang rakyat melalui Banggar itu mengalir kepada partai politik peserta Pemilu, maka proses demokrasi hanya akan menghasilkan wakil rakyat tidak berintegritas. Dengan membubarkan Banggar, “sumber mata air” partai politik akan terhenti. Jika partai ingin bertahan maka partai akan melakukan pencarian sumber dengan cara-cara “halal”. Seperti di Amerika, partai politik tak hanya berharap sumbangan penguasa atau politisi kaya, tetapi juga berharap kepada pemilih. Kondisi itu dapat diwujudkan apabila partai memiliki integritas yang diyakini publik. Pembubaran Banggar merupakan titik awal dari upaya membangun partai yang bersih dan lebih ideologis. Ujungnya, demokrasi akan menghasilkan figur politik berkualitas.

Alasan kedua, pembubaran Banggar berkaitan dengan prinsip pemisahan kekuasaan negara dalam sistem demokrasi. Jika Banggar dihapuskan maka kewenangan pengelolaan anggaran mikro diserahkan kepada pemerintah. Kedepannya, fungsi anggaran DPR harus dimaknai hanya dalam penentuan anggaran makro. Wakil rakyat (baca: DPR) hanya terlibat dalam merancang grand design pengelolaan APBN. Eksekutor rancangan itu diserahkan sepenuhnya kepada eksekutif (baca: pemerintah). Ketika pemerintah gagal mewujudkan anggaran mikro, maka DPR memiliki ruang untuk mempertanyakan konsep kebijakan ekonomi pemerintah.

Sehingga pembubaran Banggar berkaitan erat dengan konsep trias politica Montesquieu yang menghendaki cabang-cabang kekuasaan negara dipisahkan kewenangannya. Tak ada satu lembaga negara yang absolut kekuasaannya. Menurut C F Strong, satu-satunya “jembatan penghubung” dari pemisahan kewenangan itu adalah memberlakukan mekanisme checks and balances (saling mengawasi) antar lembaga negara.

Sehingga, pembubaran Banggar akan membuat DPR kehilangan kekuasaan penentuan anggaran dari hulu hingga hilir. Ide itu akan menyelamatkan demokrasi. Jika MK membubarkan Banggar DPR, setidak-tidaknya ruang pencurian uang rakyat akan semakin sempit. Ujung dari itu semua adalah terselamatkannya demokrasi kita.