Koran Tempo, Kamis, 4 April 2013

Oleh Feri Amsari

Dosen Hukum Tata Negara dan Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)

Fakultas Hukum Universitas Andalas

 

Presiden hendak menahkodai “dua kapal” sekaligus. Selain sebagai nahkoda negara, Presiden SBY juga “nekad” menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

Sebagai kapal, negara dan Partai Demokrat merupakan armada yang reyot dan rusak. Sedangkan sebagai nahkoda, SBY dianggap tak cukup tangguh untuk menerjang pelbagai badai politik ketatanegaraan. Padahal, kapal dan Sang Nahkoda itu harus mengarungi “lautan demokrasi politik 2014” yang penuh gejolak.

Beratnya medan yang diarungi membuat pilihan SBY untuk memimpin partai dan negara secara bersamaan adalah pilihan sulit dan tak masuk akal. Apalagi jamak dipahami, negara dan partai memiliki tujuan yang berbeda. Negara bertujuan untuk menciptakan “kebahagian” bagi seluruh warga negara, sedangkan partai didirikan untuk memerjuangkan kesejahteraan kader. Kedua tujuan itu merupakan “dermaga” yang membuat dua kapal SBY kesulitan untuk berlabuh.

Selain mempersulit SBY, pilihan tersebut juga membuat Presiden melanggar konstitusi. Pelanggaran konstitusi tersebut bisa “memancing perdebatan” terhadap eksistensi pemerintahan SBY. Bukan tak mungkin, pelanggaran tersebut malah menjadi permulaan dari gejolak kudeta yang selama ini ditakutkan Presiden.

Menentang sistem presidensial

Pilihan SBY memimpin partai dan negara bertentangan dengan “rasa” sistem pemerintahan yang digagas para pendiri Indonesia. Pembentuk UUD 1945 dan pelaku perubahan konstitusi memilih sistem pemerintahan presidensial sebagai pola kekuasaan eksekutif.

Dalam catatan Ludger Helms, presiden memang dirancang untuk tidak memimpin partai politik mayoritas di parlemen (Ludger Helms, Presidents, Prime Ministers, and Chancellors, Executive Leadership in Western Democracies, 2005, hlm. 127-160).  Itu sebabnya Manuel L Quezon (1878-1944) “berfatwa” hubungan presiden dengan partai berakhir ketika hubungan dengan negara (baca: masa tugas Presiden) dimulai. Artinya, seorang politisi yang menjadi Presiden bukan lagi milik partai tetapi milik bangsa dan negara. Untuk mempertegas ajaran itu, Presiden tidak diperbolehkan menjadi pengurus apalagi menjadi ketua partai.

Pilihan SBY itu malah umumnya dipraktikan pada pelbagai negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Menurut Jose Antonio Cheibub, eksekutif (baca: Perdana Menteri) memang dirancang berasal dari ketua partai yang memenangi kursi mayoritas di parlemen (Jose Antonio Cheibub, Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy, 2007, hlm. 116). Sehingga seorang politisi yang hendak menjadi pimpinan pemerintahan harus berupaya memimpin partainya memenangi kursi parlemen terlebih dulu. Bahkan menurut Thomas Poguntke, ciri sistem pemerintahan parlementer di Jerman tergambar dari kemampuan seorang Kanselir -semacam Perdana Menteri- dalam mengontrol partai terkemuka (Thomas Poguntke dan Paul Webb, The Presidentialization of Politics, A Comparative Study of Modern Democracies, hlm. 64). Sistem yang hampir serupa juga diterapkan Belanda pada masa kolonial hingga sekarang.

Dari gambaran itu, sulit dibantah jika ada dugaan bahwa SBY telah melakukan perubahan yang luar biasa dalam sistem pemerintahan. Dari semula yang bergaya presidensial karya pendiri bangsa, beralih menjadi “beraroma” parlementer yang dianut kolonial Belanda. Pelanggaran yang sama juga pernah dilakukan pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri yang merangkap menjadi ketua partai.

Praktik Presiden sebagai ketua partai itu merupakan pelanggaran konstitusi. Meski tidak terdapat ketentuan eksplisit pada UUD 1945 yang melarang Presiden menjadi ketua partai, bukan berarti pengabaian terhadap kesepakatan pembentuk UUD 1945 dan pelaku perubahan konstitusi dapat dilakukan. Kesepakatan para pembentuk konstitusi itu merupakan konstitusi tidak tertulis yang menjadi “jiwa” dari UUD 1945. Menyimpangkan “jiwa” konstitusi merupakan sebuah pelanggaran konstitusi berat yang bisa berakibat fatal bagi pemerintahan SBY.

Miskin kader

Peristiwa Presiden memimpin partai berkaitan erat dengan gagalnya model kepartaian di Tanah Air. Semenjak reformasi, partai non-kader terlalu mendominasi kehidupan ketatanegaraan. Padahal partai non-kader  hanya mengandalkan figur tertentu yang berakibat lahirnya politik dinasti. Partai jenis ini cenderung menjadikan kedekatan emosional sebagai “jalan” bagi kader untuk terlibat dalam kepengurusan partai dibandingkan kemampuan kader mengelola partai.

Dalam konteks Partai Demokrat, politik dinasti menyebabkan partai penguasa itu menjadi miskin kader. Sulit bagi Demokrat menemukan figur yang “sekuat” SBY. Semua kader merasa bergantung kepada SBY untuk menyelamatkan partai dari perpecahan. Akibatnya, SBY menjadi sangat “superior”. Padahal tak pernah ada nahkoda yang mampu berlayar dengan dua kapal sekaligus. Jangan sampai upaya Presiden menyelamatkan kapal partai malah membuat kapal negara karam. Jika itu terjadi, bukan tak mungkin keributan kudeta akan berulang dan lebih kuat.