Majalah Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Nomor 81-November 2013

Oleh Feri Amsari

Pelajar William and Mary Law School, Dosen Hukum Tata Negara dan Peneliti PUSaKO Fakultas Hukum Univ. Andalas

pintu darurat

Penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) menjadi “simalakama”. Isinya dianggap baik, namun caranya dinyatakan salah. Satu pihak berpendapat bahwa Presiden menggunakan kewenangannya secara berlebihan, sedangkan pakar lain berpendapat Perpu “berpotensi” menyelamatkan MK.

Jika disigi “permukaan” masalah, Perpu Nomor 1/2013 itu jelas lebih maju dibandingkan undang-undang MK bentukan DPR. Misalnya terkait proses seleksi hakim MK, Perpu telah mereduksi kewenangan politik Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung (MA) dalam menyeleksi hakim MK. Perpu menghendaki seleksi hakim MK harus melewati Panel Ahli yang dibentuk Komisi Yudisial (KY). Perbaikan lain juga dirasakan pada proses pengawasan hakim MK. KY diberikan wewenang membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang “bermarkas” permanen di kesekretariatan KY. Namun, benarkah itu sudah baik?

Jika ditelusuri lebih dalam, Perpu memiliki kegamangan sikap dalam membenahi MK. Kegamangan pertama berkaitan dengan ketentuan seleksi hakim MK. Perpu menentukan posisi Panel Ahli seperti posisi KY pada seleksi hakim MA. Posisi itu bekerja ibarat pencari bakat, setelah Panel Ahli (tanpa unsur komisioner KY) menemukan kandidat potensial untuk hakim MK maka keputusan final tetap berada pada Presiden, DPR, dan MA. Dalam proses pemilihan hakim MA, DPR bahkan mengulang kembali proses seleksi yang telah dilakukan KY. Bukan tidak mungkin skenario yang sama akan dilakukan Presiden, DPR, dan MA. Padahal, pengembalian kandidat kepada tiga lembaga itu berpotensi menciptakan transaksi politik. Semestinya Perpu MK secara tegas membatasi Presiden, DPR, dan MA hanya berhak mengajukan jumlah hakim MK yang dibutuhkan kepada Panel Ahli. Sedangkan, seluruh tahapan proses seleksi diserahkan kepada Panel Ahli yang hasilnya langsung disahkan ketiga lembaga tersebut. Dengan demikian, Perpu dapat “menghapus warna” partai pada jubah hakim MK.

Kegamangan kedua dapat dirasakan pada ketentuan syarat hakim MK. Perpu mengatur bahwa kandidat hakim MK telah keluar dari partai selama 7 (tujuh) tahun. Ketentuan itu tak bernilai. Sebab, administrasi partai yang tertutup dapat menipu prasyarat itu dengan mudah. Partai dapat saja membuat surat keterangan bertanggal mundur 7 tahun tanpa diketahui siapapun. Secara teknis, Panel Ahli yang memiliki waktu kerja terbatas akan sulit mencium aroma partai politik dari kandidat tertentu. Jika ingin berani, Perpu dapat dengan tegas melarang calon hakim MK yang pernah terlibat pencalonan diri dan/atau dicalonkan oleh partai untuk “kursi” legislatif dan eksekutif tingkat pusat dan/atau daerah serta tidak pernah duduk dikepengurusan partai selama kurun dua kali Pemilu (10 tahun). Jarak waktu dua kali Pemilu itu memberikan ruang yang cukup bagi seseorang “membersihkan diri” dari “taklik” partai tertentu. Pencarian data tentang keterlibatan seseorang di partai cukup mudah dengan menggunakan data pencalonan dan kepengurusan partai yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Masalah ketiga, Perpu masih gamang dalam membenahi proses pengawasan hakim MK. Jika ditelusuri, awalnya Presiden melalui pidato menyatakan akan mengembalikan kewenangan pengawasan KY terhadap hakim MK sebagaimana maksud asli (orginal intent) UUD 1945. Faktanya, Perpu malah mengatur hal berbeda dari isi pidato tersebut. Kewenangan pengawasan tidak diserahkan kepada KY tetapi kepada Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) sebagai lembaga permanen baru. Sebagai kamuflase, pemilihan anggota MKHK dilakukan oleh KY yang kesekretariatannya berada di gedung KY. Padahal KY malah tidak terlibat dalam kinerja MKHK.

Perpu sama sekali tidak menghendaki unsur komisioner KY dapat duduk menjadi anggota MKHK. Padahal MKHK yang dibentuk MK untuk mengadili perkara suap Ketua MK ternyata menempatkan satu unsur komisioner KY di dalamnya. Pada persoalan MKHK ini, Perpu bentukan Istana malah “berjalan” mundur.

Sifat kegentingan memaksa

Apabila Perpu tidak memasukan unsur komisioner KY dalam Panel Ahli dan MKHK, maka unsur kegentingan memaksa tidak terpenuhi. Mengenai apa saja unsur kegentingan memaksa telah ditetapkan secara konstitusional melalui putusan MK.

Menurut putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, penerbitan Perpu dapat dianggap sah apabila memenuhi 3 (tiga) unsur kegentingan memaksa: pertama, ketiadaan undang-undang yang mengatur sebuah masalah baru. Kondisi ini dapat dilihat dari proses lahirnya Perpu Terorisme. Akibat ketiadaan aturan untuk “melawan” kejahatan terorisme, Presiden menerbitkan Perpu. Kedua, Perpu dapat diterbitkan jika keberadaan sebuah aturan mendesak disahkan namun proses pembentukan normal undang-undang akan sangat panjang dan berbelit. Jika Perpu itu tidak hadir akan menyebabkan proses bernegara terganggu. Perpu semacam ini bisa lahir, misalnya ketika kondisi perang yang tidak memungkinkan bagi DPR untuk melaksanakan persidangan.

Ketiga, Perpu dapat diterbitkan apabila kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat dengan aturan yang setingkat undang-undang. Misalnya dalam kasus kejahatan tekhnologi informasi (TI) yang berkembang pesat, kuat kemungkinan undang-undang bentukan DPR, DPD, dan Presiden akan tertinggal dari kecanggihan perangkat lunak TI. Untuk mengejar ketertinggalan itu, Presiden dapat membentuk Perpu yang berlaku sementara sebelum disetujui DPR dan DPD menjadi undang-undang.

Dalam kasus Perpu MK, ketiga unsur kegentingan memaksa itu hanya akan terpenuhi jika Perpu mengatur kembali kewenangan KY untuk mengawasi hakim MK. Alasannya sederhana, dengan terungkapnya suap kepada Ketua MK telah membuktikan bahwa UU MK dan Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Nomor 49/PUU-IX/2011 yang menciptakan kekosongan pengawasan hakim MK telah menjadi produk hukum ketinggalan jaman. Sehingga peraturan itu perlu diperbaiki dengan menerbitkan Perpu. Jika alasan itu digunakan maka aspek formalitas (keabsahan cara pembentukan) Perpu MK telah terpenuhi dan Perpu menjadi konstitusional.

Jika aspek formalitas Perpu tidak terpenuhi maka aturan tersebut dapat dibatalkan seluruhnya oleh DPR atau MK. DPR berhak menolak Perpu secara keseluruhan menjadi UU namun akibatnya “nilai positif” Perpu akan lenyap sama sekali. Untuk menghindari “main mata” DPR mengagalkan nilai positif tersebut, MK dapat memperbaiki lebih jauh Perpu sebagaimana dimaksud di atas dan menyatakan konstitusionalitasnya. Dengan demikian, jika DPR menghapus konstitusionalitas nilai positif Perpu setelah “disahkan” MK, perbuatan DPR dapat dianggap pelanggaran UUD 1945.

Namun sudikah MK membenahi dirinya melalui putusannya sendiri? Ditengah merosotnya kepercayaan publik, putusan MK terkait pengujian Perpu tidak boleh salah langkah. Jika tidak ingin dilema simalakama pembenahan MK semakin membesar.

Dilema simalakama

Ibarat “buah simalakama”, pembenahan MK melalui Perpu bisa berujung kepada dilema rusaknya sistem ketatanegaraan. Jika pembentukan Perpu didasarkan kehendak mutlak Presiden tanpa menimbang syarat-syarat kegentingan memaksa, maka negara dapat menjadi sangat otoriter di tangan pemimpin yang salah. Perpu adalah alat kenegarawanan seorang Presiden. Di tangan yang salah, Perpu bisa jadi bencana sehingga proses penerbitannya tak boleh tanpa alasan yang jelas.

Simalakama yang lain, berharap pembenahan MK melalui DPR bagaikan mimpi siang bolong. Hasrat politik anggota DPR terlalu kuat, acapkali kepentingan bangsa malah dikalahkan kehendak partai. Rumitnya lagi, sulit pula meminta MK untuk “berjiwa besar” membenahi dirinya sendiri agar mau diawasi KY.

Pilihan itu semakin menjadi simalakama jika dilakukan perubahan Pasal 24C UUD 1945 tentang MK. Presiden sebagai pemimpin partai koalisi tak mau memerintahkan anggotanya serius untuk mengamandemen satu pasal MK itu saja. Apalagi perubahan konstitusi menguras waktu dan tenaga.

Jika sudah demikian, pembenahan MK hanya bisa berharap kepada “niat tulus” hakim MK menggunakan putusannya. Saat ini, pengujian Perpu di MK dapat menjadi momentum untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada MK. Putusan MK itu harus membuat publik kembali bangga punya Mahkamah Konstitusi!