Koran Tempo, 5 Juli 2013

Oleh Feri Amsari

Dosen Hukum Tata Negara dan Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)

Fakultas Hukum Universitas Andalas

                                                                                                                                               

Konflik fungsi legislasi antara DPR dan DPD bisa “membara”. Penyebabnya, DPR tak sudi melibatkan DPD dalam pembentukan undang-undang. Padahal melibatkan DPD adalah kewajiban konstitusional DPR.

            Kewajiban untuk melibatkan DPD tersebut dikuatkan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan nomor: 92/PUU-X/2012. Melalui putusan itu, DPD memiliki 4 (empat) kewenangan konstitusional yang berkaitan dengan fungsi legislasi, yaitu: (1) merancang undang-undang (RUU); (2) ikut membahas RUU; (3) terlibat dalam penyusunan program legislasi nasional (prolegnas); dan (4) memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diusulkan DPR dan/atau Presiden.

Namun Senayan tak sudi mematuhi putusan itu, “anggota partai politik” (baca: DPR) enggan berbagi kewenangan yang diduga menjadi tempat “mengais” rezeki. Bahkan untuk hal-hal berbau administrasi pembentukan undang-undang, DPD acapkali tak dilibatkan. Buktinya, tiga bulan paska MK “mengetuk” palu (27/3/2013), DPD tak sekalipun diberi “tempat” agar terlibat dalam rapat/sidang yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang. Bukan hanya acapkali diundang terlambat, bahkan anggota DPD pernah diminta duduk di balkon ketika pembahasan rancangan undang-undang. Itu bukan saja pelecehan terhadap institusi DPD, tetapi juga menganggap para Senator menjadi “tamu” di rumah sendiri. Tindakan DPR itu membuat konsep dua kamar yang sederajat (DPR dan DPD) kian menjauh.

Dua kamar sederajat

Perubahan UUD 1945 mencita-citakan pembentukan dua kamar sederajat di parlemen (sistem bikameral). DPR dan DPR dirancang menjadi dua lembaga yang sama kuat berdasarkan mekanismechecks and balances. Ide dua kamar sederajat itu agar kewenangan saling mengoreksi di parlemen dapat terwujud. Termasuk pulachecks and balances dalam menjalankan fungsi legislasi (baca: pembentukan undang-undang). Diharapkan kedua lembaga saling melengkapi kekurangan ketika membentuk undang-undang.

            Pembentukan undang-undang dengan konsep parlemen kamar ganda itu diharapkan mampu memenuhi mimpi demokrasi agar “warga Senayan” berpihak kepada kepentingan rakyat. Secara teori, dua kamar membuka peluang terjadinya tindakan saling mengoreksi ketika salah satu kamar berbuat salah. Jika DPR berniat membentuk undang-undang tidak pro-rakyat, maka DPD akan berupaya menghambat niat itu terlaksana. Demikian sebaliknya, andaikan DPD melakukan kejahatan konstitusional, maka DPR akan menentang tindakan tersebut. Konsep ini berpotensi menahan lahirnya kebijakan parlemen yang “asing” dari aspirasi konstituen (baca: rakyat).

            Aspirasi konstituen tentu tidak mungkin terjembatani apabila parlemen didominasi salah satu kamar. Bahkan parlemen yang timpang sebelah dianggap sebagai konsep yang kuno. Cristina Leston-Bandeira menyebutkan bahwa parlemen yang didominasi oleh satu kelompok dan membuat kelompok lain tidak bermakna (powerless) merupakan sistem yang tradisional dan merupakan masalah krusial parlemen (From Legislation to Legitimation; 2004). Membuat masalah krusial itu mewarnai hubungan DPR dan DPD terus-menerus merupakan sikap yang “keras kepala”.

Politik keras kepala DPR yang mengabaikan fungsi legislasi DPD itu patut dipertanyakan. Ada apa dibalik itu? Bukan tidak mungkin dugaan bahwa DPR merasa lahan bancakannya terganggu akan menguat. Sebagian kalangan berpendapat bahwa melibatkan DPD membentuk undang-undang akan membuat DPR sulit bermain-mata. One man show DPR di parlemen harus diakhiri. Sayangnya, DPD belum berani “melawan”. Padahal publik menanti DPD yang bertaring.

Sifat putusan MK

Ironis, apabila DPR melakukan pengabaian terhadap putusan MK. Sebab, DPR merupakan lembaga utama (bersama Presiden) yang membentuk undang-undang MK itu sendiri. Berdasarkan Pasal 10 UU tentang MK, lembaga bertiang-sembilan itu diberikan kekuataan putusan yang bersifat final dan binding (mengikat).

            Sifat putusan final dan mengikat itu membuat MK dapat menentukan konstitusionalitas atau tidaknya sebuah polemik ketatanegaraan. Artinya, secara ketatanegaraan MK dapat menyatakan sebuah peristiwa/kebijakan berkesesuaian atau tidak dengan UUD 1945. Konsekuensi dari itu, penentangan terhadap putusan MK merupakan tindakan penentangan terhadap konstitusi (baca: UUD 1945). Apakah DPR memang berencana menentang UUD 1945 dengan mengabaikan kewenangan konstitusional DPD dalam membentuk undang-undang? Tidak mungkin!

            Itu sebabnya, DPR tak punya pilihan lain selain mematuhi putusan MK. Jika tidak, DPR terancam mengingkari UUD 1945. Tentu saja tindakan pengingkaran itu tidak dituduhkan kepada institusi, melainkan akan diarahkan kepada individu. Setiap anggota DPR yang “melawan” kehendak konstitusi termasuk putusan MK, merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban anggota DPR yang ditentukan Pasal 79 UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Upaya anggota DPR yang menggunakan institusi parlemen untuk menentang putusan MK dapat dianggap sebagai tindakan terencana menentang konstitusi. Bukankah tidak ada “kejahatan” lebih berat daripada pelanggaran UUD 1945. Presiden saja dapat diberhentikan, apalagi anggota DPR.

            Sebelum konflik legislasi DPR dan DPD semakin meruncing, DPR harus bijaksana sebagai saudara tua DPD di parlemen. Tak layak jika DPR terus mencontohkan perbuatan politik tak dewasa dengan menganggap DPD sebagai anak tiri parlemen. Waktunya bagi DPR mengakhiri perdebatan mengenai kewenangan legislasi DPD. Sebelum DPR dituduh menentang putusan MK!