Koran Tempo, Senin, 17 Februari 2014

Oleh Feri Amsari

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas,

Pelajar William and Mary Law School, Virginia  

 

Mengejutkan, Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara pengujian UU Nomor 4/2014 tentang Penetapan Perpu Nomor 1/2013 (baca: Perpu penyelamatan MK) hanya dalam waktu 37 hari. Kecepatan memutus itu sesuai dengan asas peradilan: cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Sebab adagium hukum menyatakan, keputusan yang lamban adalah ketidakadilan, justice delayed is justice denied.

Putusan itu mengejutkan karena kecepatan yang sama tidak diterapkan dalam beberapa perkara penting lainnya. Misalnya dalam perkara kontroversial pengujian UU Pemilu Presiden, MK malah memutus dalam tempo yang sangat lama. Putusan dibacakan setelah sepuluh bulan disepakati dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH). Itu sebabnya meski dikabulkan (sebagian), Pemohon merasa ada ketidakadilan dalam putusan tersebut.

Perkara yang diputus lamban sesungguhnya “melimpah” di MK. Jika disimak sejumlah perkara, MK acapkali lamban dalam memutus perkara pengujian undang-undang (PUU). Misalnya dalam PUU Intelijen Negara, MK baru membacakan putusan setelah persidangan berlangsung sepuluh bulan (12 Januari–10 Oktober 2012). Aliansi masyarakat adat nusantara (AMAN) merasakan berlarutnya PUU Kehutanan yang diputus setelah menunggu 13 bulan lamanya (20 April 2012-16 Mei 2013). Bahkan dalam perkara pembubaran badan anggaran (Banggar) DPR, Pemohon dibiarkan menunggu tanpa kepastian kapan putusan dibacakan meskipun persidangan telah berlangsung sembilan bulan.

Keterlambatan putusan itu terasa janggal jika dibandingkan dengan beberapa putusan lain. Misalnya dalam perkara yang dimohonkan Hambit Bintih (Tersangka suap MK) yang menguji UU Kehutanan, MK hanya butuh waktu kurang enam bulan untuk memutus perkara (10 Agustus 2011-21 Februari 2012). Kecepatan yang sama juga terjadi dalam PUU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang diuji oleh anggota DPD. Perkara tersebut diputus MK hanya dalam waktu enam bulan saja (24 September 2012-27 Maret 2013).

Perbedaan kecepatan membaca putusan perkara-perkara itu berindikasi tiga kemungkinan. Pertama, adanya protes publik yang memaksa MK mempercepat pembacaan putusan. Itu sebabnya ketika Effendy Ghazali (Pemohon PUU Pemilu Presiden) protes terhadapa lambannya pembacaan putusan perkaranya, MK terkejut dan secepat kilat membacakan putusan.

Kecepatan membacakan putusan kerap dilakukan MK untuk memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perkara PUU KPK (kasus pemberhentian sementara Bibit-Chandra), MK diduga mempercepat perkara karena ditonton ribuan pasang mata. Tentu saja dalam perkara Bibit-Chandra tersebut terdapat pula faktor agar keadilan cepat terpenuhi. Faktor itulah yang diduga memaksa MK memutus cepat perkara Bibit-Chandra dalam waktu kurang dari satu bulan (26 Oktober-25 November 2009). Contoh-contoh tersebut menunjukan bahwa cepatnya putusan perkara ditentukan oleh siapa yang mengajukan permohonan dan mendapat perhatian publik atau tidak.

Kedua, adanya pelayanan “khusus” terhadap Pemohon tertentu. Dugaan pelayanan khusus itu setidaknya terbukti ketika kasus suap Ketua MK terbongkar. Sebagaimana diungkap dalam contoh perkara di atas, Hambit Bintih hanya membutuhkan waktu kurang dari enam bulan agar perkaranya diputus. Jika dibandingkan dengan Pemohon AMAN yang menguji UU yang sama, aliansi masyarakat adat itu harus menunggu lebih dari setahun. Pelayanan khusus itu juga terjadi dalam perkara yang berkaitan dengan kelembagaan MK. Selain pengujian UU “Penyelamatan MK” yang diputus sangat cepat, MK juga memutus pengujian UU Nomor 8/2011 tentang MK dalam waktu 43 hari (5 Agustus-18 Oktober 2011, Perkara Nomor: 49/PUU-IX/2011). Kecurigaan publik bertambah ketika memutus cepat perkara tersebut, Hakim MK juga terbukti membuat amar yang menguntungkan diri mereka sendiri. Pada titik itu, wajar publik mulai “gerah” dengan Hakim MK.

Kemungkinan ketiga penyebab putusan terlambat cukup legalistik formil. Keterlambatan diduga disebabkan UU tidak memberikan pembatasan waktu yang tegas dalam proses persidangan PUU. Padahal dalam perkara perselisihan hasil Pemilu (PHPU), pembatasan persidangan ditegaskan dalam UU yaitu selama 30 hari (14 hari untuk Pemilu Presiden).

Mempercepat siput berlari

            Sulit membantu agar siput berlari kencang disebabkan faktor alamiah yaitu: siput memang dicipta lamban. MK tentu saja memiliki kondisi berbeda karena peradilan memang dirancang untuk “berlari” (baca: proses perkara) dengan cepat. Kecepatan MK memutus perkara PUU dapat dibantu dengan pembenahan administrasi peradilan. Sebagai nyawa profesionalitas peradilan, administrasi MK tak akan lamban jika tidak terdapat oknum hakim yang memengaruhi jadwal persidangan.

Hakim-hakim politik dan rentan disuap acapkali memainkan ranah administrasi untuk transaksi putusan. Bisa jadi sebuah perkara sudah diputus dan diketahui pemenangnya, lalu hakim-hakim memperlambat pembacaan putusan itu agar “bunyi putusan” dapat “dijual-belikan” kepada pihak-pihak tertentu.

Untuk mencegah terjadinya permainan putusan yang lamban itu maka pembatasan waktu persidangan memang perlu dilakukan. Pembatasan itu dapat dilakukan dengan menentukan bahwa pembacaan putusan harus dilakukan dalam waktu tiga bulan setelah permohonan diajukan. Sehingga tidak ada lagi pemohon di MK yang menunggu keadilan seperti menunggu siput berlari.

Tentu saja semua upaya itu sangat bergantung kepada Sembilan orang Hakim MK. Jika Sembilan hakim bertindak bak siput maka keadilan tak akan sampai tepat pada waktunya. MK harus mampu membantah tidak ada faktor khusus yang mempercepat putusan perkara selain faktor keadilan. Jangan lagi MK berlari kencang disebabkan perkara berkaitan dengan dirinya saja. Apakah “siput” sudah dapat berlari kencang jika hendak menyelamatkan diri sendiri?