100_0238

PRESIDEN KERATON

Oleh:

Feri Amsari

Peneliti Politik Ketatanegaraan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas

Kiblat politik Indonesia dipaksa berubah setelah Pisowanan Ageng (PA) pada Senin (27/10) menobatkan Sultan Hamengku Buwono (SHB) X sebagai kandidat presiden pilihan rakyat Yogyakarta. Suara rakyat Jawa bagaimanapun bernilai besar bagi para politikus. Terdapat 200.000 orang yang menghadiri PA di Alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Itu baru seputaran Yogyakarta, Solo dan Jawa Tengah, bagaimana mereka yang bermukim di luar lokasi tersebut yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai keraton Jawa.

Kondisi tersebut menjadi menarik untuk ditelusuri lebih jauh dari sudut ilmu politik dan Hukum Tata Negara. Apakah pencalonan SHB X sebagai presiden tidak merubah lajur sistem pemerintahan presidensiil yang dibentuk founding mothers and fathers menjadi ke arah sistem presidensiil yang monarki konstitusional? Pertanyaan selanjutnya adalah; apakah posisi SHB X sebagai raja (sebagai wakil Tuhan di Bumi) tidak akan bersebrangan dengan konsep demokrasi (dimana presiden adalah ’pesuruh’ rakyat) ?

Raja berjubah Presiden

Dalam terminologi ilmu hukum konstitusi (Tata Negara) dikenal istilah divine right of kings atau hak-hak ketuhanan yang diperoleh para raja. Pemahaman itu timbul dari kepercayaan bahwa para raja adalah wakil tuhan di muka bumi (mandate of heaven). Rakyat percaya raja akan searif dan sebijaksana Tuhan yang akan mampu membawa rakyat jauh dari segala penderitaan dan marabahaya hidup. SHB X dan rakyat Yogyakarta masih memegang tinggi nilai-nilai tersebut. Hal itu terlihat dari alasan SHB X maju sebagai kandidat presiden karena tidak tahan melihat penderitaan rakyat dan rakyat pun (khususnya Jawa) melihat hanya ‘wakil Tuhan’ sajalah yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang menghantui Indonesia saat ini.

Namun harus dipahami bahwa pilihan menjadikan SHB X sebagai presiden adalah berbeda dengan konsep pemerintahan raja. Presiden adalah salah satu penerima mandat rakyat berdasarkan konstitusi (Pasal 1 ayat 2 UUD 1945) sedangkan raja adalah konstitusi itu sendiri. Setiap tutur raja adalah undang-undang tertinggi.

Terlalu ambigu, menurut penulis, jika SHB X menempatkan dirinya sebagai raja keraton Yogyakarta sekaligus sebagai presiden yang tunduk kepada ketentuan hukum positif. Seorang raja tidak akan mungkin bisa menghadiri forum interpelasi dalam sidang DPR yang mempertanyakan kebijakan ketuhanannya. Jika SHB X mampu berbesar hati untuk hal tersebut, bagaimana dengan proses pemakzulan (impeachment) yang kemungkinan berupa forum privilegiatum dalam sidang Mahkamah Konstitusi (Pasal 7A-7B UUD 1945). Konsep konstitusional tersebut akan sangat bersebrangan dengan kultur Keraton Jawa yang menjadikan raja sebagai hakim tertinggi di dunia dalam segala permasalahan.

Sikap antara harus menghormati raja dan berprilaku sederajat oleh lembaga-lembaga negara lainnya terhadap presiden akan membuat sistem ketatanegaraan berlangsung membingungkan. Sistem pemerintahan yang semi-presidensiil akan semakin ’semrawut’ dengan kontaminasi nuansa keraton. Jika SHB X menjadi presiden melalui pemilu 2009, setidaknya corak pemerintahan Indonesia harus disebut sebagai sistem semi-presidensiil berkarakter monarki konstitusional.

Untuk mengatasi kerumitan tersebut, bisa jadi SHB X diminta untuk lengser dari tahtanya. Tapi hal itu akan bertentangan dengan konsep kerajaan, dimana raja hanya akan diganti apabila mangkat atau tidak mampu melaksanakan tugasnya (biasanya karena faktor lanjut usia).

Menyelamatkan SHB X dan DIY

Ada agenda besar politik yang tidak kasat mata dalam mendorong kenaikan SHB X sebagai kandidat presiden. Misalnya, suksesi raja keraton Yogyakarta dan penghapusan status khusus Gubernur Yogyakarta. Pergantian raja keraton Yogyakarta dari garis keturunan SHB X merupakan polemik lama. Sesuai tradisi keraton, raja harus digantikan oleh seorang pangeran. SHB X sebagaimana diketahui publik tidak memiliki putra. Itu bermakna singasananya menjadi begitu menggoda bagi garis keturunan lain ibu dari raja sebelumnya yaitu SHB IX.

Peralihan lain yang begitu penting dalam agenda politik adalah tampuk kekuasaan Gubernur Yogyakarta yang biasanya secara mutatis mutandis dipegang oleh raja keraton Yogyakarta. Politikus Yogyakarta tentu ada yang berkeinginan untuk menjadi orang nomor wahid dalam pemerintahan daerah kota budaya tersebut. Dengan beralihnya konsentrasi perjuangan rakyat Yogyakarta dari mempertahankan SHB X sebagai Gubernur melalui UU Keistimewaan Yogyakarta menjadi ke arah puncak pencapaian politik nasional, maka setidaknya akan memberi ruang luas bagi masuknya kesempatan para politikus sebagai Gubernur baru Yogyakarta.

Jika Gubernur Yogyakarta bukanlah raja keraton maka akan tercipta dualisme kepemimpinan. Pemipin politik pemerintahan daerah berada ditangan Gubernur sedangkan pemimpin masyarakat sosial berada di tangan raja keraton. Bukan tidak mungkin akan menimbulkan dua arah kebijakan yang bertentangan di Yogyakarta. Kondisi tersebut besar kemungkinan akan menciptakan suasana tidak nyaman, bahkan bisa jadi sumber konflik sosial.

Oleh karena itu menurut saya, menyelamatkan SHB X dengan membatalkan diri sebagai kandidat presiden juga berarti menyelamatkan keistimewaan Yogyakarta. Sebaiknya masyarakat Yogyakarta yang setia kepada SHB X fokus kepada perjuangan wujudnya kekhususan Yogyakarta melalui UU. Biarlah SHB X hanya menjadi Presiden Keraton saja.


KAMPANYE DI KAMPUS HARAM !

Oleh :

Feri Amsari

Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas

Rabu, 15 Oktober 2008 lalu, sebagaimana diberitakan oleh media ini (Padang Ekspres, 16/10) telah terjadi perdebatan sengit antara beberapa mahasiswa dan penyelenggara kampanye calon walikota/wakil walikota (cawako/cawawako) Padang di kampus Universitas Andalas. Perdebatan antara dua kubu tersebut berkaitan dengan diperbolehkan atau tidaknya kampanye di kampus. Oleh karena itu menurut penulis, posisi debat tersebut perlu dijernihkan dengan melihat fakta hukum yang ada.

Haram

Orang awam hukum (terutama yang tergila-gila kekuasaan) seringkali melihat ketentuan secara membabi-buta. Dalam permasalahan kampanye calon kepala daerah sesungguhnya telah ada pengaturannya secara jelas yaitu ketentuan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dan ditambah kemudian dengan UU No.12 Tahun 2008. Pasal 78 huruf (i) UU No.32/2004 nyata sekali menyebutkan bahwa; dalam kampanye dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan. Ketentuan itu tidak dirubah maupun ditambah oleh UU No.12/2008, sehingga pelarangan tersebut berlaku sepenuhnya untuk pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) saat ini dimanapun berada di wilayah Indonesia, termasuk juga pemilu kada cawako/cawawako Kota Padang.

Sehingga kampanye para cawako/cawawako Kota Padang di kampus Unand Limau Manih tempo hari jelas haram hukumnya. Lalu kemudian timbul pertanyaan, apa yang menyebabkan para pelaksana nekad melakukan aksi kampanye di kampus tersebut. Terdapat tiga perkiraan. Pertama, awam hukum, sebagaimana disebutkan di atas bahwa orang awam hukum cenderung membabi-buta sehingga acap kali salah kaprah. Perkiraan saya adalah para pelaksana kampanye di kampus menggunakan ketentuan UU No.12/2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 74 huruf (g) UU No12/2003 juga melarang pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan kecuali (berdasarkan penjelasannya) atas izin dari pimpinan lembaga pendidikan. Namun UU No.12/2003 tidak lagi berlaku karena sudah digantikan oleh UU No.10/2008. UU No.10/2008 melarang sepenuhnya tanpa kecuali pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan. Kalaupun UU No.12/2003 belum diganti tetap saja penggunaannya tidak tepat dikarenakan tidak ada kaitannya dengan pemilu kada karena hanya berkaitan dengan pemilu legislatif pusat dan daerah.

Perkiraan kedua adalah nafsu politik. Dalam politik praktis, nafsu berkuasa seringkali membuat orang-orang lupa diri. Mereka umumnya tahu akan ketentuan yang berlaku, namun karena keinginan berkuasa terlalu menggebu-gebu, maka segala aturan diabaikan. Mustahil rasanya jika para ahli hukum yang berada ’di sisi’ para cawako/cawawako tidak mengetahui mengenai ketentuan tersebut.

Perkiraan ketiga adalah para pelaksana pemilu (KPU dan Panwaslu) lupa membaca ketentuan perundang-undangan. Disangka ketentuan UU No.12/2003 sama dengan ketentuan UU No.32/2004 dan UU No.12/2008, padahal tidak. Perkiraan ketiga ini mudah-mudahan salah karena saya jadi takut membayangkan apa jadinya pemilu kada cawako/cawawako Padang apabila dua institusi pelaksananya ‘tulalit’. Pelaksana tulalit akan menghadirkan pemilu yang tulalit, sedangkan pemilu tulalit akan menghasilkan wako dan wawako tulalit pula. Celaka bagi masa depan Padang.

Oleh karena itu keharaman kampanye di kampus harus benar-benar diperhatikan. Hal itu agar tidak ada lagi lembaga pendidikan yang coba-coba melakukan kampanye di kampus dikarenakan pengaturan sanksinya cukup tegas.

Tindak Pidana

Pasal 81 ayat (2) UU No.32/2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.12/2008 mengatur bahwa pelanggaran terhadap ketentuan larangan kampanye di kampus hanya diberikan sanksi administratif berupa penghentian kampanye. Namun terdapat pengecualian, apabila sudah diberitahukan bahwa kegiatan tersebut bertentangan dengan ketentuan UU berlaku, maka terhadap pelanggaran kampanye dikenakan ketentuan Pasal 116 ayat 3 UU No.32/2004 jo UU No. 12/2008 bahwa; setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan  kepala daerah dan  wakil  kepala daerah  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j  dan Pasal 79 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan  atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Upaya beberapa mahasiswa dari BEM Fakultas Hukum, Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan (LAM&PK) Fakultas Hukum dan Unit Kegiatan Mahasiswa Pengenalan Hukum dan Politik (PHP) Universitas Andalas dapat dikatakan merupakan upaya pemberitahuan telah terjadinya pelanggaran UU yang berlaku. Oleh karena itu unsur sengaja yang menjadi nilai penting dari pelanggaran tersebut telah terpenuhi. Dalam konsep hukum pidana, pemidaan baru dapat dilakukan apabila terdapatnya pelaku. Untuk mengetahui siapa saja para pelaku pelanggaran dalam pidana pemilu tersebut tentu tugas aparat berwajib untuk mencari tahunya. Jika seandainya terdapat unsur pimpinan perguruan tinggi yang mengizinkan maka tentu saja besar kemungkinan akan dapat dikenakan sanksi pidana. Bahkan para mahasiswa yang menyelenggarakannya pun bisa dikenakan sanksi pidana, karena mahasiswa bukanlah orang yang kebal hukum.

Upaya penghukuman terhadap pelanggaran kampanye haruslah tegas ditegakkan agar jangan menimbulkan polemik hukum ke depannya. Hal itu penting agar UU sebagai produk hukum tidak diabaikan keberadaannya sehingga cita-cita sebagai negara hukum tidak sekedar menjadi mimpi belaka. Saya berkeyakinan jika aparat berwajib bersungguh-sungguh menegakkan aturan perundang-undangan, maka sebentar lagi akan terdapat 5 orang cawako/cawawako yang dipilih ketika mereka berada di balik jeruji penjara.

MENGHIDUPKAN KEMBALI

‘RUH’ REFORMASI KONSTITUSI

OLEH :

FERI AMSARI

Pemerhati Konstitusi – Pernah Melakukan Penelitian Tentang Komisi Konstitusi

Jika kita kembali melihat kebelakang pada tahun 1999-2002, maka kita akan mengingat kembali semangat pada era itu yang di hari ini tiada lagi, yaitu semangat reformasi konstitusi. Disadari oleh semua pihak ketika itu (terutama golongan yang menyebut dirinya pro perubahan) bahwa reformasi politik dan ekonomi tidak akan terjadi tanpa dilakukannya reformasi hukum dan reformasi hukum tidak akan pernah tergapai apabila reformasi konstitusi hanya dilakukan ‘setengah hati’. Penulis teringat ungkapan Prof. Sri Soemantri ketika kami mendiskusikan hasil kerja Komisi Konstitusi yang beliau pimpin, bahwa diperlukan ‘niat baik’ dari DPR (selaku anggota MPR) untuk ikut berperan dalam melakukan perubahan kelima UUD 1945 sebagaimana yang telah dilakukan DPD. Sepertinya niat baik tersebut semakin pupus apalagi diperkuat dengan pecahnya anggota DPR belakangan ini. Segala koalisi organisasi non pemerintah (Ornop) yang dulunya ‘teguh’ dalam perjuangan pun akhirnya ikut-ikut ‘kehilangan ruh’, mungkin telah kehilangan momentum. Konstitusipun semakin tak ‘berdaya’, penegakan hukum tambah morat-marit, ekonomi dan politik akhirnya diambang nadir kegagalan Orde Reformasi.

***

Limbah kegagalan reformasi konstitusi tersebut akhir-akhir ini semakin terasa dampaknya telah menuai berbagai konflik. Dualisme pemahaman yang muncul diantara para pakar mengenai amar putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) yang ‘dituduh’ bersebrangan dengan pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 serta pertikaian terhadap pasal 57 ayat (2) UU No 32/2004 yang bertentangan dengan pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 tidak lebih diakibatkan konstitusi yang telah empat kali diamandemen itu masih terlalu banyak kelemahan, sebagaimana disadari sendiri oleh MPR dengan membentuk KK untuk mengkaji secara komprehensif hasil perubahan tersebut. KK sendiri telah menyerahkan Buku I dan Buku II hasil kajiannya yang merupakan usul (Buku II) perbaikan terhadap UUD 1945, artinya UUD 1945 yang telah diamandemen tersebut dianggap KK sarat akan kekurangan.

Konstitusi dibuat dengan kemampuan yang harus membaca perubahan dari waktu ke waktu (sehingga dapat disebut the living constitution) karena ia (UUD) adalah ‘gerbang waktu’ hukum yang mampu menembus dan mengantarkan kita keberbagai zaman, baik itu masa sejarah negara, kondisi saat ini maupun peristiwa yang akan datang sehingga ia berlaku dalam tempo yang cukup panjang. Daya jangkau inilah yang tidak dimiliki oleh UUD 1945 bahkan setelah perubahan Ke-empat sekalipun. Misalnya, UUD 1945 ternyata tidak mampu membaca bahwa akan terjadi pemilihan langsung terhadap kepala daerah dan wakilnya yang ketularan semangat dari berhasilnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung sehingga dalam Bab VII B UUD 1945 mengenai pemilihan umum tidak menyinggung sama sekali mengenai pemilihan kepala daerah, akibatnya telah salah dimengerti oleh DPR dengan membentuk UU 32/2004 yang mengatur sistematika pemilihan kepala daerah (Pilkada) tersendiri. Dalam UU itu Pilkada tidaklah ‘ditempatkan’ pada ranah pemilihan umum. Imbas dari kelalaian pasal 22 E ayat (2) UUD 1945 yang dengan dangkal telah memberikan pengertian pemilihan umum, yaitu : ”pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Pernyataan UUD yang memiliki ‘celah’ inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh DPR untuk ‘menyusupkan’ nuansa kepentingan politik dengan memberikan pemahaman baru pada pasal 57 ayat (1) UU No 32/2004 yang berbunyi: “Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD”. Pasal tersebut telah membuat posisi KPUD terpisah secara hubungan kerja dengan KPU pusat (hilangnya sifat nasional KPU) dan meletakkan sebuah lembaga independen dibawah lembaga politik/DPR (ini menghilangkan sifat mandiri KPU) yang mengakibatkan lahirnya pertentangan baru terhadap pasal 22 E ayat (5) UUD dimana disana dinyatakan bahwa : “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Keputusan MK yang mengetengahi ‘persengketaan’ ini (Selasa, 22/3) bukan berarti telah menyelesaikan masalah dengan UUD, karena putussan tersebut masih menimbulkan perdebatan para pakar yang buntut-buntutnya akan terus menggunakan UUD sebagai dasar analisisnya. Ini diakibatkan konstitusi kita sebagai sumber supremasi hukum itu sendiri yang ‘lalai’. MK akhirnya akan ‘kelelahan’ sendiri karena produk perundang-undangan akan banyak yang bertentangan dengan konstitusi.  Jikapun MK mampu mengeluarkan keputusan tentu saja keputusannya tidak akan mampu mewakili semua pihak. Penyelesaiannya, UUD harus mampu menjadi konstitusi yang dapat ‘menjaga dirinya’ sendiri. Namun sifat ini juga tidak dimiliki oleh UUD kita.

Nasib UU 30/2002 tentang KPTPK sebenarnya juga diakibatkan kelalaian konstitusi (pasal 28 I UUD) dalam memberikan pemahaman yang tidak jelas mengenai asas retroaktif. Konstitusi membuat asas rektroaktif tersebut tertafsirkan secara ganda, pertama, tindak pidana tidak boleh diretroaktifkan dan kedua, lembaga yang menegakan hukumnya juga tidak diberi wewenang menyelidiki kasus-kasus sebelum lembaga tersebut terbentuk, walaupun telah ada UU mengenai tindak pidananya (UU 3/1971, UU 31/1999 dan 20/200, kesemuanya tentang korupsi). Disinilah letak UUD harusnya mampu dengan ‘cerdik’ menjelaskan kondisi-kondisi seperti hal tersebut dengan jelas, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran. ‘Kecerdikan’ itulah yang belum dimiliki oleh konstitusi kita.

***

Melihat permasalahan masih gamangnya konstitusi negara ini, seharusnya semangat (wacana dan action)  untuk mereformasi UUD 1945 ‘wajib’ dihidupkan kembali dari kondisinya yang ‘mati suri’. Sifat UUD setelah amandemen ke-empat ini harus diingat adalah sebagai konstitusi pada masa transisi (transition constitution) yang lebih kurang sama dengan sifat UUD sebelum amandemen yang oleh Soekarno diberi ‘gelar’ sebagai Revolutie grondwet, bersifat sementara. Tentu saja kualitas dari UUD 1945 pada saat ini lebih baik dibandingkan UUD 1945 era Orde Lama dan Orde Baru karena telah ada Mahkamah Konstitusi yang bertugas sebagai ‘penjaga konstitusi’ , namun bukan berarti konstitusi saat ini ‘miskin’ akan konflik. Mengutip pendapat Mochtar Pabottinggi  yang menyatakan : Ia (UUD 1945) adalah konstitusi yang sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai konstitusi. Singkatnya, ia adalah konstitusi yang tidak konstitusional (2002). Pendapat ini ingin menjelaskan bahwa selama konstitusi yang dihasilkan hanya berupa kesepakatan para politikus yang hanya bermuatan kepentingan golongan, maka konstitusi itu nilainya tidak layak disebut sebagai konstitusi. Oleh karena itu semangat reformasi konstitusi yang mengedepankan keterlibatan rakyat menjadi pertimbangan utama kenapa konstitusi yang ada saat ini tetaplah bukan sebuah konstitusi yang layak menjadi the supreme source of the law karena ia telah mengabaikan keterlibatan rakyat (konstituens-berasal dari kata to constitute yang berarti meliputi, mewakili, menyantuni semua, kata ini juga asal kata konstitusi) dalam pembuatannya sebagai bagian dari asas demokrasi. Bukankah hukum yang tidak demokrasi hanya akan melanggengkan konsep otoriter. Apabila dulu eksekutif merasa bak raja nan tirani hari ini mungkin masanya legislatif  yang  merasa bak aristocrat tetapi bertindak oligarki.

***

Dalam Buku II hasil kerja Komisi Konstitusi mengenai usul perubahan UUD 1945 terdapat hal yang diharapkan banyak pakar pro perubahan, yaitu dilibatkannya rakyat dalam mekanisme perubahan konstitusi. Hal tersebut jelas tercantum dalam pasal 37 ayat (6) UUD 1945 usul KK, yaitu : “Usul perubahan yang telah mendapatkan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat diserahkan kepada rakyat untuk diputuskan melalui referendum”. Jika usul ini dapat ‘dikabulkan’, maka ada dua hal penting telah berhasil diperbaiki, pertama, konstitusi yang dihasilkan benar-benar demokratis, kedua, menjauhkan sifat MPR sebagai the super body yang selama ini melekat dan membuat terabaikannya asas penting bernegara, yaitu separation of powers (pemisahan kekuasaan) yang mengedepankan mekanisme checks and balances, bukan divison of powers (pembagian kekuasaan) yang menghambat mekanisme saling mengawasi.

Namun kesemuanya itu kembali lagi kepada MPR (secara tidak langsung juga DPR dan DPD) sebagaimana ucapan pakar konstitusi, Prof Sri Soemantri; apakah terdapat niatan baik MPR untuk melakukan upaya perubahan UUD 1945 yang benar-benar mampu menajadi sebuah konstitusi yang dapat disebut sebagai the people constitution atau negara kita akan terkenal sebagai produsen konstitusi sementara. Buktinya hasil KK terus terkurung dalam ‘lemari besi’ MPR. Wallahu a’lam.

Nasib Taman Akademia Kita ?

Oleh:

Feri Amsari

Mantan Dewan Redaksi Gema Justicia

Socrates adalah salah satu sosok yang paling terkemuka dalam dunia pemikiran pada catatan kesejarahan filsafat hukum dunia. Uniknya oleh Betrand Russell fisik Socrates digambarkan sebagai seorang dengan tampang yang teramat jelek, lebih buruk dari para ‘Silenus’, bangsa paling buruk selama peradaban manusia.. Namun Russell sebagaimana pemikir lainya juga meyakini bahwa  Socrates adalah figur yang memiliki kelebihan luar biasa dalam pemikiran mengenai masalah ketuhanan, kemanusian, penegakkan hukum, pemerintahan dan pencarian keadilan. Sepanjang karirnya Socrates tidak pernah menuliskan buah pikirnya kedalam buku sebagaimana murid-muridnya lakukan (Plato dan Aristoteles) tetapi tetap saja keindahan pemikirannya dipuja-puji hingga kini. Lalu nilai apa yang dapat diambil dari seorang Socrates?

Hikmah dari kehidupan Socrates tentu tidak hanya sebatas pemahaman betapa lebih pentingnya keindahan ilmu dibandingkan keindahan fisik. Bahwa semua telah paham jika keindahan ilmu itu kekal abadi sedangkan keindahan fisik hanya hebat dalam kurun tidak lebih dari 40 tahun. Socrates juga patut dipuji dalam melahirkan murid-murid berkualitas, baik dari segi moral maupun keilmuan. Socrates tentu tidak sekedar sedang beruntung menemukan murid-murid sekelas Plato atau Plato yang menemukan Aristoteles, tetapi Socrates berupaya agar mereka menjadi ‘orang yang berpikir’, menikmati ilmu dan menjadikan mereka pembela kebenaran ilmu.

Tempat ‘pemupukan’ Socrates tidaklah sehebat universitas-universitas terkemuka peradaban modern saat ini. Socrates menjadi guru sederhana yang mengajar dimana dan kapan saja, di kedai-kedai, di tanah lapang bahkan di pasar-pasar yang menjadi taman pendidikannya, sebuah taman akademia. Memberi pengetahuan kritis yang logis, bukan pengetahuan cetak biru dari buku-buku semata. Socrates adalah kamus berjalan pengetahuan, tempat segala tanya menemukan jawabnya. Kejujuran sepertinya menjadi nilai dasar dari apa yang disampaikan Socrates, kesesuaian antara ucap kata dan segala tindakan memberikan pesona ‘plus-plus’ di mata generasi muda Athena dimasa itu.

4 Prinsip Utama

Dari sejarah kehidupan Socrates dapat dipahami bahwa diperlukan 4 kriteria utama untuk dapat menciptkan sebuah taman akademia luar biasa, yaitu (1) Kecerdasan Sumber Ilmu; (2) Keberanian dalam membela kebenaran ilmu; (3) Kejujuran keilmuan; dan (4) Terdapatnya para pelajar yang kritis.

Taman Akademia tentu tidak akan memiliki pesona luar biasa jika tidak terdapatnya sumber keilmuan yang cerdas. Tidak hanya sebatas penguasaan keilmuan saja, seorang guru juga harus mampu dengan cermat membuat murid-muridnya tertarik akan indahnya ilmu. Cenderung para guru saat ini hanya sibuk dengan penguasaan ilmu-ilmu sampah, dari dulu yang diajarkan hanya itu-itu saja, padahal keilmuan kita harus berkejar-kejaran dengan kemajuan zaman. Keilmuan tidak berdiri di tempat, bukan pelajaran ‘staatblaad’ (baca; kesejarahan) melainkan pelajaran mengenai solusi permasalahan kehidupan kemanusian. Bagaimana bisa menemukan jawaban kekinian jika yang ‘dimuntahkan’ sang guru hanyalah masalah-masalah zaman batu, ketika Belanda masih menguasai bumi pertiwi sebagai penjajah. Socrates selain memberikan keilmuan yang fresh juga teguh dalam membela kebenaran ilmunya. Ketika dituduh memberikan pengaruh buruk dalam pemikiran generasi muda Athena, Socrates tidak gentar menghadapi ancaman hukuman mati. Kebenaran ajaran Socrates terhadap ketuhanan Yang Maha Tunggal dianggap ‘subversi’ terhadap ajaran kedewaan rakyat Athena ketika itu, namun walaupun mati akibat hukuman meminum racun, pemikiran Socrates tetap diakui sebagai kebenaran kekinian dimana teologi kedewaan saat ini dianggap mitos kuno pembodohan. Malangnya, para guru saat ini, malah sebaliknya, mengumbar-umbar kebenaran ideal di depan kelas, namun kecut jika berhadapan dengan penguasa berduit. Akibatnya tidak terlihat seorang pemikir dari taman akademia kita terdahulu yang abadi namanya. Tidak terdapat jawaban atas pertanyaan; ‘siapa guru tua di taman akademia kita yang memiliki nama besar dalam bidang keilmuannya?’. Beruntung saat ini kita memiliki guru-guru muda yang menjadi pemikir kenamaan, itupun kalau konsisten dengan apa yang telah dilakukannya selama ini.

Selain harus cerdas dan berani, sang guru di taman akademia haruslah jujur. Jujur terhadap terbatasnya dirinya, jujur bahwa keilmuan begitu luas sehingga sebagai guru dia juga adalah murid yang harus selalu belajar bahkan terhadap muridnya sendiri. Kebesaran sang guru bukanlah terletak dari kelengkapan guru besar (baca; Professor) di depan namanya, melainkan sejauhmana ia berjujur-jujur diri terhadap kemampuannya. Kalimat ‘saya tidak tahu’ tidak bermakana bahwa ia adalah orang yang bodoh, hanya sebuah cambuk agar ia harus belajar lebih giat sebagai guru. Guru adalah murid seumur hidup, yang belajar sepanjang waktu untuk melengkapi keilmuannya. Guru bukanlah seorang yang tertutup dari perbedaan. Seorang guru mutlak harus bangga terhadap perbedaan pemikiran dari para muridnya. Plato bukanlah penjilat keilmuan Socrates, membenarkan apa saja yang Socrates ajarkan adalah penghianatan terhadap ilmu itu sendiri. Itu sebabnya Plato menjadi besar, tidak hanya karena sebagai murid Socrates tetapi sebagai pemikir kenamaan yang berdiri sendiri, semuanya berkat jujur. Guru di taman akademia kita lebih suka muridnya setuju seratus persen, lebih bahagia melihat muridnya ‘mengangguk-angguk’ walau hanya topeng agar mendapat nilai yang memuaskan. Itulah sebabnya para murid yang sudah terlanjur menjilat sebagai orang pintar, cenderung melakukan apa saja untuk membahagiakan sang guru. Lihatlah meja dan dinding taman akademia kita yang penuh dengan coretan-coretan kebohongan, semua karena ketidak jujuran, bayangkan penegakkan hukum kita ditangan orang-orang seperti ini, kiamat supremasi hukum.

Melengkapi sebuah taman akademia yang berkualitas maka peran murid yang kritis menjadi syarat mutlak. Sebuah pendidikan keilmuan akan lebih menarik jika terdapat ‘umpan balik’ dari para murid terhadap gurunya. Bayangkan jika dalam suasana belajar hanya terdengar suara sang guru, membosankan apalagi ditambah dengan cara bertutur sang guru yang mengandalkan teks pada buku, habislah sudah, pelajaran ditutup tanpa setitik ilmupun bertambah dalam otak sang murid. Murid wajib kritis agar ruang kuliah dapat ‘berwarna’, perbedaan pandangan adalah kenikmatan yang dapat memacu kita untuk mengetahui kebenaran. Sekali sang murid lupa mengkritik maka sang guru akan merasa bak ‘tuhan’, Maha Mengetahui dan Maha Benar. Akibatnya kebenaran menjadi sesuatu yang tersembunyi, tidak menyentuh semua kalangan.

Dari Taman Akademia Socrates di Athena, kita bertanya bagaimanakah nasih Taman Akademia kita kini?

KEADILAN UNTUK MUNIR

Oleh :

Feri Amsari

Keputusan Mahkamah Agung pada 3 Oktober lampau membuat harapan Suciwati untuk mengetahui siapa pembunuh suaminya menguap. Sandiwara persidangan ini diakhiri dengan manis oleh MA. Semakin sulit untuk mengetahui otak sesungguhnya dari pembunuhan Munir. Padahal sebagaimana diungkapkan Amien Rais dalam diskusi politik Muhammadiyah di Hotel Sahid Jakarta (5/10/2006) lalu, bahwa penyelesaian kasus pembunuhan Munir merupakan batu ujian untuk menentukan Orde Baru sudah berubah atau belum.

Jika meruntut kepada janji-janji Presiden untuk mengungkap kebenaran kasus ini, harusnya pihak-pihak yang berwenang telah mampu membawa otak utama pembunuhan ini ke persidangan. Namun sejauh ini pemerintah hanya sanggup berjanji, seolah ada kekuatan besar yang membuat pemerintah enggan untuk mengungkap siapa sesungguhnya dalang pembunuhan aktifis pembela HAM tersebut.

Tim pencari fakta (TPF) hanya mampu menemukan bahwa terdapatnya kontak tidak lazim antara Pollycarpus Budihari Priyanto sebanyak 41 kali sebelum keberangkatan Munir ke Belanda dengan Muchdi PR (Mantan Deputi Badan Intelijen Negara). Muchdi sendiri diketahui pernah memperingati kevokalan Munir dalam mengkritik pemerintah melalui Adnan Buyung Nasution. Ada missing link besar setelah Muchdi, siapa yang dimaksudnya dengan pemerintah, pemerintah yang mana yang tidak menginginkan kritik-kritik Munir sebagaimana yang disampaikannya kepada Buyung. Peradilan yang diharapkan mampu membongkar dan memperjelas jaringan permainan yang melibatkan Polly dan BIN tersebut menjadi terputus oleh putusan MA. Apakah MA patut dipersalahkan sepenuhnya ?

Tentu saja tidak, bagaimanapun dampak putusan MA sesungguhnya dapat diputar-balikan menjadi putusan bernilai positif untuk mengungkap fakta terbunuhnya Munir. Melalui putusan tersebut terbukti sudah bahwa kedudukan Polly sebagai kambing hitam satu-satunya kasus pembunuhan ini menjadi terbantahkan, ada pihak lain yang tidak hanya menutupi siapa sesungguhnya pembunuh Munir namun juga melindungi orang yang mampu memberikan informasi besar siapa pembunuh Munir, yaitu Pollycarpus sendiri. Dengan demikian para pejuang HAM yang tergabung dalam Komite Aksi Solidaritas untuk Munir yang meminta waktu bertemu Presiden (Kompas, 6/10/2006) semakin menyadari untuk berpikir ulang bahwa sesungguhnya lawan belum tentu hanya Polly dan BIN belaka tetapi bisa jadi lebih besar dan tak tersentuh. Posisi tersebut menjadikannya dapat dikaji apakah langkah yang mengharapkan niatan baik pemerintah untuk menyelesaikan kasus pembunuhan ini bermanfaat atau tidak atau wacana untuk menyerahkan kasus ini kepada peradilan HAM Internasional akan menjadi strategi yang lebih cerdas.

Putusan MA tersebut juga akhirnya membuat pemerintah kembali tersudut dan mencoba menutupinya kembali dengan merevitalisasi tim penyidik kasus Munir. Walaupun sepertinya tidak dapat diharapkan banyak.

Pembentukan tim penyidik baru kasus Munir yang dipimpin kembali oleh Direktur I Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Suryadharma memperlihatkan ketidak seriusan Polri untuk mengungkap siapa dalang pembunuhan Munir. Bagaimanapun Suryadharma adalah penyidik yang gagal dalam menuntaskan kasus ini. Ia dan Tim penyidiknya memajukan kasus ini dengan bukti yang terlalu mentah sehingga terlihat tim hanya mencoba menyelamatkan muka pemerintah yang telah terlanjur berkampanye untuk menyelesaikan segera kasus pembunuhan Munir ini dimana-mana termasuk di luar negeri.

Untuk mengharapkan akan terjadi langkah besar yang mampu dilakukan oleh tim penyidik ini jelas mustahil. Terlalu sulit untuk menemukan novum (bukti baru) dalam kasus pembunuhan Munir dikarenakan bukti-bukti yang ada telah dimuntahkan semuanya dalam sidang Pollycarpus. Untuk mengharapkan kerjasama dengan Intelijen sepertinya adalah mimpi belaka dikarenakan melalui bukti-bukti yang ada, BIN jelas terlibat.

Gambaran kondisonal tersebut memperlihatkan pembentukan tim penyidik baru kasus Munir ini kembali merupakan sandiwara politik pemerintah jilid kedua yang mungkin juga akan dilanjutkan dengan ‘terpilihnya’ scapegoat’ (kambing hitam) berikutnya dan melanjutkannya dengan theatrical sandiwara peradilan jilid kedua tanpa mampu menyentuh siapa sesungguhnya ‘dalang’ pembunuhan Munir tersebut.

Posisi SBY untuk mengakhiri sandiwara ini jelas penting dan disadari dengan baik oleh sang Presiden. Sehingga pembentukan tim penyidik Independen Kepresidenan yang mengambil alih tugas penyidik Polri dan memiliki mandat yang lebih kuat akan memperlihatkan apakah pemerintah mempunyai niat baik untuk menyelesaikan pembunuhan aktifis HAM kenamaan ini. Presiden juga dapat memberikan jaminan kepada Polly untuk dilindungi jika ia mau bekerjasama. Hal tersebut dapat dilakukan dengan dasar UU No 13/2006 tentang Perlindungan Saksi. Atau yang lebih berani jika SBY melakukan reshuffle dalam tubih BIN.

Namun apapun yang akan dilakukan oleh SBY dan aparatnya sekiranya jangan mempengaruhi para aktifis yang ingin memajukan permasalahan ini pada peradilan HAM internasional. Semakin lambat kasus ini ditangani oleh pihak-pihak independen maka semakin jauh bukti dapat dijangkau. Menunda berarti memberikan kesempatan kasus ini sulit dipecahkan. Apabila bukti-bukti yang ada menjadi hapus atau minim, bisa saja peradilan HAM malah akan menguntungkan pihak pembunuh Munir. Itu juga akan berdampak kepada aksi pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini. Pemerintah akan semakin mengabaikan kasus ini dan membuat kasus Munir mengendap lebih dalam lagi jika Peradilan HAM Internasional tidak mampu mengungkap misteri pembunuhan tersebut.

Upaya untuk mengungkap kemasygulan pembunuhan Munir bagaimanapun bukan hanya untuk Munir dan keluarga besarnya tetapi juga merupakan harapan besar kepada penegakan HAM dan demokrasi di Indonesia. Amandemen konstitusi dengan mengeksplisitkan penegakan HAM akan menjadi sia-sia belaka. Demokrasi akan menjadi dongeng dalam produk perundang-undangan kita karena tidak ada negara demokrasi yang anti kritik dan menyelesaikannya dengan membunuh anak bangsa sendiri. Dikarenakan penyelesaian kasus Munir begitu penting, sekali lagi bukan hanya untuk Munir tetapi juga untuk kita semua, untuk kemerdekaan kita semua agar dapat bicara sesungguhnya tentang kebenaran. Jika hal tersebut hilang maka demokrasi berakhir dan tergantikan dengan otoritarianisme. Kematian Munir adalah bukti bahwa rezim lama telah hidup kembali.

4 Responses to “Artikel Lokal”

  1. dika Says:

    babayo mah bang….

  2. dika Says:

    akhrna ada juga tulisn br nya…

    kapan nih di daftrin ke google..??

    pa dalil quran yang mngtkan kmpnye di kmpus itu hrm…???


  3. ikut yang halal si lah ambo bang hehehehe

  4. gw ni batosai Says:

    mo tanya….
    knp “org2 tkg amandemen” suka bgt mkirin ttg pembaharuan KHUP dibanding dengan KUHAP?

    yg q liat kbnyakan yg “maen2” saat pnyelenggaraan keadilan ny bkn saat mlakukan kriminal ny

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s