dscn6263

Feri Amsari dan Saldi Isra

DICARI : PRESIDEN PINTAR !

Oleh:

Feri Radin Amsari

Peneliti Pada Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FHUA

Pergulatan pembahasan paket rancangan undang-undang (RUU) bidang politik di DPR terus menghangat. Paket undang-undang itu terdiri dari; RUU Pemilihan Umum (Pemilu), RUU Partai politik (Parpol), RUU Pemilihan Presiden (Pilpres), dan RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Susduk). Dalam pembahasannya terjadi tarik-menarik kepentingan partai terhadap RUU tersebut.

Beberapa point menarik yang patut diperhatikan publik adalah mengenai; pertama, persentase terhadap electoral threshold (ambang batas pemilu) atau dalam dunia akademisi dikenal dengan istilah ET. Kedua, mengenai kedudukan DPD dalam lembaga legislatif, hal ini terkait erat terhadap upaya amandemen UUD 1945. Dan ketiga, perdebatan terhadap syarat calon Presiden pada Pemilu 2009.

Dari ketiga isu tersebut, hal paling menarik untuk dibahas tentu saja mengenai perdebatan terhadap syarat calon Presiden (Capres). Selain merupakan kedudukan yang paling diperebutkan oleh para politikus, pemilihan Presiden juga merupakan bagian harapan seluruh rakyat bangsa ini untuk sebuah perbaikan yang lebih baik kedepan.

Intelektualitas dan HAM

Perdebatan mengenai syarat Capres dilatarbelakangi pelbagai ide mengenai pentingnya intelektualitas kepemimpinan dan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dimana setiap orang memiliki kesempatan yang sama sebagai pondasi dasar demokrasi. Permasalahan tersebut sebenarnya adalah masalah klasik ketika perdebatan yang sama dalam pembentukan UU No.23/2003 Tentang Pilpres terjadi. Ketika itu dua partai besar, Golkar dan PDI-P berada dipuncak pertikaian kepentingan ini. Golkar berniat memasukkan kriteria Capres lulusan sarjana strata satu (S1) sedangkan PDI-P berupaya menggolkan syarat tidak terlibat tindak pidana. Namun tawar-menawar tejadi, kedua opsi itu berakhir melalui barter kepentingan diantara dua kubu partai besar tersebut.

Saat ini kondisi yang kurang lebih sama hadir, dimana masyarakat kebingungan melihat pertikaian politiku-politikus senayan. Satu sisi tidak dapat dipungkiri bangsa ini membutuhkan pemimpin bangsa yang memiliki intelektualitas diatas rata-rata untuk dapat memimpin kita melewati pelbagai kesemrawutan tatanan berbangsa dan bernegara. Namun di sisi lain, jika intelektualitas tersebut dibatasi melalui sebuah batasan formal bahwa kecerdasan tersebut adalah milik orang-orang yang telah sarjana, terdapat pandangan bahwa hal tersebut tidak demokratis, penistaan terhadap HAM.

Pertarungan kepentingan atas nama intelektualitas dan HAM-pun menjadi landasan dihalalkannya pertikaian RUU Capres. Sayangnya pertikaian tersebut jelas sekali bukanlah upaya untuk memperjuangkan amanah rakyat, perjuangan terhadap HAM-nya rakyat. Indikasi bahwa usul syarat-syarat presiden tersebut berbau kepentingan politik semata tampak jelas sekali. Tidak dapat dipungkiri bahwa syarat Capres S1 nyata-nyata untuk men-discredit-kan Calon PDI-P, yaitu Megawati. Kondisi ini berbeda dengan pemilihan presiden 2004 dimana PDI-P memiliki kesempatan untuk melakukan ‘jual-beli’ kepentingan dengan menyudutkan calon lain dari partai Golkar melalui pengajukan usul syarat Capres tidak terlibat tindak pidana, menyudutkan Akbar Tanjung.

Skenario saat ini jauh berbeda, PDI-P yang menjadi ‘sasaran’ tembak satu-satunya tentu saja kelabakan dan mendakwa hal tersebut sebagai anti-demokrasi. Pertanyaannya tentu saja, apakah dengan membatasi pendidikan formal seorang Capres bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi atau tidak ?

Dalam sistem pemilihan langsung saat ini syarat Capres yang berupa kriteria abstrak tersebut semestinya tidak perlu ada. Abstrak karena harus disadari bahwa nilai-nilai intelektualitas tidak dapat ditandai melalui sebuah ijazah kesarjanaan. Apalagi di negara yang sistem pendidikannya tidak menjamin kemurnian intelektualitas yang mewakili sebuah institusi pendidikan. Ditambah lagi dalam sistem pemilu kita, penentu semuanya adalah rakyat, rakyatlah yang memilih apakah seorang calon tersebut intelektual bagi mereka atau tidak.

Hal lain yang perlu disadari adalah bahwa dengan menghapus kesempatan para politikus kelas bawah berarti menutup kesempatan orang-orang yang memiliki kesamaan nasib dengan rakyat untuk menjadi Presiden. Jika hal itu terjadi maka kekuasaan telah dipegang oleh orang-orang borjuis pendidikan yaitu sebuah kelas atas baru yang terlalu berlebihan untuk diagung-agungkan.

Membuka Peluang Rakyat

Topo Santoso mengutip dari International IDEA dalam buku Standar-standar Internasional Pemilihan Umum bahwa : “kerangka hukum harus memastikan semua partai politik dan kandidat diperlakukan secara adil…” (ICW, 2006).

Dengan demikian maka tidak ada alasan yang kuat untuk tetap mempertahankan syarat Capres haruslah seorang sarjana karena hal itu berarti tidak adil bagi kandidat yang lainnya. Lebih tidak mungkin lagi apabila Pilpres 2009 gagal menghasilkan Presiden yang mampu membawa Indonesia kearah yang baik, maka, apakah Capres 2014 harus seorang sarjana Strata Dua (S2).

Penutupan peluang wakil rakyat kelas bawah untuk menjadi presiden tidak dibenarkan dikarenakan secara logika politik tidak ada yang dapat dengan sungguh-sungguh memperjuangkan nasib suatu golongan kecuali golongan itu sendiri ikut memperjuangkannya. Golongan miskin dan terkebelakang dalam dunia pendidikan masih sangat banyak dinegara ini sehingga tidak elegan kiranya apabila calon pemimpin dari golongan itu diabaikan secara politis.

Oleh karenanya, berdasarkan apa yang dikutip Topo Santoso diatas kerangka hukum (RUU Pilpres) harus memastikan agar point Capres berpendidikan S1 segera ‘dikubur’. Indonesia tidak sedang mencari Presiden para sarjana tetapi sedang mencari Presiden pintar yang memahami rakyatnya dan hal itu tidak terdapat kausalitas dengan syarat kesarjanaan.

KORUPSI PENAFSIRAN MK

OLEH : FERI AMSARI

Peneliti Pada Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas

Mahkamah Konstitusi (MK) memang kontroversial dengan putusannya. Setelah ‘membumihanguskan’ keberadaan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (KKR), selasa (19/12) lalu MK ‘menebas’ keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan menilainya bertentangan dengan UUD 1945.

Keberadaan Pengadilan Tipikor sekilas memang terlihat bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yaitu : Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkunggan peradilan militer, lingkunggan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Tipikor dianggap menimbulkan dualisme peradilan yang melaksanakan persidangan terhadap tersangka korupsi. Disinilah kakunya penafsiran MK sebagai the guardian of constitution (penjaga konstitusi), MK tidak melihat keberadaan pasal lain dalam UUD 1945 yang dapat memayungi keberadaan Peradilan Tipikor.

Penafsiran lain

Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan: Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Pasal ini jelas memberikan peluang untuk kehadiran bentuk pengadilan lain dari yang diatur oleh Pasal 24 ayat (2) UUD.

Di dalam Pasal 15 UU No. 4/2004 Tentang kekuasaan Kehakiman mengatur keberadaan badan lain tersebut dengan menyatakan bahwa; Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 10 UU tersebut menyebutkan bahwa badan peradilan dibawah MA terdiri dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara (sesuai dengan Pasal 24 ayat 2). Dikarenakan peradilan-peradilan tersebut memiliki sebuah ’lingkungan’, maka tentunya terdapat pula badan-badan lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Lalu dimanakah letak pengadilan Tipikor sebagai sebuah penggadilan khusus yang disebutkan oleh Pasal 10 dan Pasal 15 UU No.4/2004 tersebut diatas? Penjelasan pasal 15 UU No.4/2004 menyebutkan bahwa : yang dimaksud dengan ”pengadilan khusus“ dalam ketentuan ini (Pasal 15), antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan HAM, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum.

Penjelasan itu sesuai dengan UU No. 30/2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang juga menetapkan ranah Pengadilan Tipikor sebagai sebuah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Explisit dalam Pasal 54 ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa; Pengadilan Tipikor berada dilingkungan Peradilan Umum. Hal itu diperjelas dengan komposisi hakim dalam pengadilan Tipikor yang terdiri dari hakim pengadilan negeri dan hakim ad-hoc.

Hal yang kemudian menimbulkan pertanyaan adalah apakah karena pengadilan negeri, pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan HAM yang juga secara explicit tidak disebutkan keberadaanya dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 bertentangan dengan UUD? Jika mengikuti penafsiran MK terhadap keberadaan pengadilan tipikor, maka seluruh pengadilan khusus tersebut juga semestinya ditiadakan.

Tapi mengabaikan keberadaan pengadilan-pengadilan khusus tersebut sama juga mengenyampingkan konstitusi dikarenakan kehadiran badan-badan pengadilan khusus tersebut juga demi menegakkan amanah UUD 1945. Pengadilan anak dan pengadilan HAM misalnya bertugas menjalankan seluruh amanat Pasal 34 dan Pasal 28 UUD 1945. Sehinga peniadaan itu tidak mungkin.

Oleh karenanya keberadaan Pengadilan Tipikor juga sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai sebuah extra ordinary body, keberadaan pengadilan Tipikor dipayungi oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang kemudian secara hierarkis perundang-undangan diatur dalam Pasal 15 UU No.4/2004 dan Pasal 54 UU No. 30/2002.

Korupsi Penafsiran

Putusan MK memiliki beberapa hal yang menimbulkan kerancuan. Pertama, MK mengabaikan keberadaan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 sebagai sebuah pasal yang berkaitan dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Kedua, putusan MK menimbulkan tanda-tanya tentang kapan putusan tersebut berlakunya. Tengat waktu 3 tahun yang diputuskan MK agar DPR dapat menyesuaikan UU No.30/2002 dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 bertentangan dengan Pasal 47 UU No.24/2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa; putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Hal tersebut membuat MK telah dua kali mengabaikan ketentuan di dalam UU yang mengatur MK sendiri, yaitu Pasal 50 UU No.24/2003 juga telah pernah diabaikan MK mengenai undang-undang yang dapat diuji di MK. Pengabaian ini membuat MK mencampakan asas hakim tidak boleh mengadili perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri.

Penafsiran-penafsiran MK yang cenderung kontroversial akhir-akhir ini menunjukan terjadinya interpretasi terlalu jauh dari maksud pembuat konstitusi sendiri. Apakah dari pelbagai peristiwa tersebut, MK dapat dianggap melakukan korupsi penafsiran terhadap pasal-pasal di dalam UUD tentu perlu kita jawab bersama tidak hanya melalui Pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan saja tetapi juga melalui hati nurani yang ketentuannya tidak diatur dalam UUD 1945. Wallahu a’lam

SBY JUGA MANUSIA INDONESIA !

Oleh:

Feri Amsari

Manusia Indonesia, Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universita Andalas, Padang.

Ketika penulis sedang bersedih menghadapi pelbagai polemik hidup yang bersumber dari kenaikan BBM, tiba-tiba saja penulis diingatkan dengan ceramah Mochtar Lubis di Taman Ismail Marzuki, berjudul “Manusia Indonesia” yang diulas hebat pada penghujung tahun 1970-an. Ceramah Mochtar Lubis itu kemudian dibukukan dengan judul ‘Manusia Indonesia, Sebuah Pertanggungjawaban”. Buku tersebut mengulas mengenai 6 (enam) ciri-ciri utama manusia Indonesia dan ciri-ciri tambahan lainnya yang aneka rupa.

Ciri manusia Indonesia pertama menurut Mochtar Lubis adalah munafik (hipokrit). Munafik dimaknai dengan sederhana melalui idiom; “lain di bibir lain di hati”. Itu sebabnya masih ada juga hingga saat ini manusia-manusia Indonesia yang masih saja menganggap dirinya sebagai negarawan walaupun jelas-jelas kebijakkannya menyengsarakan rakyat. Ciri kedua ialah manusia Indonesia itu enggan bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya. Kalau dulu, ketika manusia Indonesia berkampanye, maka janji-janji akan mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan lainnya diteriakkan dengan lantang tanpa sungkan akan diwujudkan ataupun tidak. Jika suatu saat janji itu diminta pertanggungjawaban, maka cukup saja dijawab kondisi minyak dunia memaksa kita mengabaikan penderitaan rakyat. Ciri ketiga kata Mochtar Lubis yaitu manusia Indonesia itu memiliki jiwa feodal. Feodalisme yang dimaksud Lubis bukanlah cara para penjajah bertingkah di negeri ini pada masa lalu, melainkan sebuah penjajahan ‘new style’. Feodalistik gaya baru itu juga terlihat pada saat ini, diantara antrian rakyat akan kebutuhan BBM ternyata di sisi lain bumi Indonesia terdapat beberapa manusia-manusia Indonesia yang hidup bermewah-mewahan, berpesta-pesta, foya-foya, teler dan dugem setiap malam, parade publikasi mesum para wakil rakyat dengan wanita yang dibayar sejuta kali subsidi BLT.

Ciri keempat manusia Indonesia berkaitan dengan paganisme, yaitu percaya sungguh-sungguh akan takhyul. Setinggi-tinggi apapun pendidikan manusia-manusia Indonesia, jabatannya menteri sekalipun tetap saja ia percaya takhyul. Itu sebabnya iklan-iklan memohon agar mama Laurent dan Ki Joko Bodo dikirimkan sms masih bertahan dalam tayangan televise kita. Rakyat yang kelaparan dan kesusahan tentu tiada waktu untuk ber-sms dengan dukun-dukun fasik tersebut, namun para manusia-manusia Indonesia yang tuhannya adalah jabatan-jabatan dengan harta berlimpah ruah (bahkan dijuluki paling kaya se-Indonesia) bisa jadi adalah pelaku-pelakunya. Ketuhanan terhadap hal-hal yang mistik itu tentu sesuai era juga dapat berganti dengan sosok lain. Misalnya, dalam hal ekonomi maka manusia-manusia Indonesia lebih suka menyembah-nyembah dewa penghasil hutang seperti IMF dari pada hidup dengan sederhana dan apa adanya. Hidup apa adanya itu penting, jika kita memang adalah negara miskin, maka tidak perlulah gaji para pejabat mencapai ratusan juta rupiah. Kalau perlu demi penghematan, para juru bicara Presiden untuk sementara ditiadakan dulu karena lebih banyak menjadi beban keuangan negara, toh Presiden punya mulut sendiri.

Manusia Indonesia memiliki jiwa artistik sebagai ciri kelima yang oleh Mochtar Lubis dianggap sebagai sumber harapan masa depan manusia Indonesia. Jiwa artistik itu dekat dengan kreatifitas, inovatif, pintar mencari solusi dan alternative. Tidak tertumpu kepada suatu hal yang sudah stuck, buntu. Sifat itu mungkin dapat dibenarkan jika melihat rakyat kelas bawah negeri ini, bagi rakyat ‘tak ada rotan akar pun jadi’, ‘tak ada kayu jenjang dikeping’, tidak antri BBM biarlah antri BLT, tak ada beras biarlah makan jagung. Rasa kreatifitas itu juga dimiliki oleh para manusia-manusia Indonesia yang berkasta ‘tahta’. Mereka juga sangat kreatif dan inovatif, buktinya jika harga minyak dunia naik maka subsidi ditarik, jika tempe hilang tiba-tiba dari pasar maka segeralah kampanyekan perlunya menanam tempe. Bahkan sifat jenius dan kreatif manusia Indonesia dapat diketahui apabila harga BBM diputuskan naik dengan penolakkan besar-besaran, maka tiba-tiba dengan sangat kreatif isu tolak BBM beralih kepada pembubaran FPI. Media-media terpengaruh yang muncul di layer kaca bukan lagi wajah bohong manusia Indonesia yang dulu pernah berjanji tidak menaikkan BBM tetapi beralih kepada wajah Habib Rizieq yang juga manusia Indonesia.

Ciri utama yang ke-enam dari manusia Indonesia ialah sifat yang tidak teguh pendirian. Hari ini ngomong tidak naik BBM demi kepentingan rakyat besok bukan berarti BBM tidak dinaikkan. Tetapi dari sifat ke-enam versi Mochtar Lubis tersebut dapat juga diketahui bahwa sifat manusia Indonesia lainnya adalah suka berdalih, selalu saja memiliki alasan pembenar. Sifat tambahan ini memperlihatkan bahwa manusia Indonesia berbakat berbohong, misalnya berbohong tentang angka kemiskinan, berbohong tidak tahu siapa pembunuh Munir, berbohong ikut sedih melihat penderitaan rakyat antri BBM, bohong dan bohong.

Manusia Indonesia Terkini.

Berbicara tentang karakter manusia Indonesia terkini, sesungguhnya kita tidak usah jauh-jauh berkontemplasi. Karakter manusia Indonesia sesungguhnya adalah manusia-manusia jalan ditempat, alias tidak pernah maju. Hal itu dapat dianalogikan dengan perbandingan sederhana berikut ini; dari dulu para aktivis dan kritikus bangsa ini doyan sekali ‘menyinggung’ para manusia-manusia Indonesia dengan lagu-lagu Iwan Fals. Lagu-lagu tikus kantor untuk mengkritik korupsi, lagu manusia setengah dewa untuk menyadarkan para calon Presiden serta puluhan lagu Iwan Fals lainnya yang ternyata hingga saat ini masih bisa dilantunkan. Artinya, manusia-manusia Indonesia masih saja korup, miskin pemimpin yang peduli serta sangat ‘mempedomani’ lagu-lagu Iwan.

Oleh karenanya, sebagai rakyat kecil kita harus maklum, memahami, dan berlapang hati mengenai segala penderitaan kita atas kenaikkan BBM kali ini. Sabarlah, sebab suatu waktu nanti kenaikkan BBM pasti akan terulang kembali karena begitulah para ekonom kita diajari dalam perkuliahannya untuk mengatasi manipulasi ekonomi global. Dari semua penderitaan ini yang harus kita ingat dan pahami bahwa sesungguhnya pembuat kebijakan negeri ini adalah juga manusia Indonesia sejati sebagaimana juga penulis dan SBY.

10 Responses to “Hukum Tata Negara”

  1. Mr Donal Says:

    NOT BAD…


  2. mantap bang…
    semoga presiden RI 2009 nanti bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat indonesia


  3. dicari Presiden Beriman????

  4. RUDY H PAKPAHAN Says:

    ARE YOU REMEMBER ME FER???
    bY : RUDY H PAKPAHAN, SH, MH

    1. feriamsari Says:

      ingat dong rud..gmana kabar mu..mantaf kan jadi pegawe tu hehehe

      1. RUDY H PAKPAHAN Says:

        lebih mantap kayaknya jadi peneliti dan dosen Fer… Hehehehehe… Sukses selalu yah, dan semoga Bung Feri Amsari kelak menjadi salah satu pemikir bangsa yang akan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang berguna untuk perubahan Negara Indonesia ke depannya… Go…!!!!

      2. feriamsari Says:

        wahahahaha siap pak rudi perintah dilaksanakan🙂

  5. UI Says:

    pembahwasan DICARI: PRESIDEN PINTAR! anda mengutip kata2 dari TOPO SANTOSO “kerangka hukum harus memastikan semua partai politik dan kandidat diperlakukan secara adil…” tdk ada korelasi pembahasan anda dengan pernyataan beliau. TOPO SANTOSO yg anda maksud itu, apakah seorang DOSEN pidana??

    1. feriamsari Says:

      Kawan UI yang berhormat, kutipan itu hanya memberikan garis bawah bahwa perlakuan yang adil adalah suatu yang mesti, sehingga sasaran kutipan itu adalah asas perlakuan tersebut, tentu saja topo santoso tokoh muda inspiratif kita di kompas minggu lalu, yang adalah guru kawan UI…namun kritik kawan saya terima dgn tangan terbuka…mohon kritiknya berlanjut…terima kasih

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s