gam_2

BENCANA KUNKER DPRD

Oleh:

Feri Radin Amsari

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas

Kunjungan kerja (Kunker) Komisi A DPRD Kabupaten Solok dan beberapa komisi di DPRD Sumbar (Padang Ekspres 14/03) mengikis pemahaman mengenai konsep ‘wakil rakyat’. Wakil rakyat yang ditasbihkan melalui teori konstitusionalime sebagai aspirator yang menampung segala gundah gulana rakyat menjadi termentahkan dengan mudah dengan fenomena kunker tersebut. Ketika rakyat dalam kondisi sulit, ratap-tangis belum lagi usai dan kemungkinan gempa lanjutan masih saja mengancam, disaat itu pula anggota DPRD angkat kaki, ‘berwisata’ ke kota-kota yang secara kultur dan nuansa sosial-politik jauh berbeda dengan kondisi sosial ‘minang kabau’.

Wakil rakyat telah menjadi sekumpulan orang-orang yang tidak peka terhadap kondisi rakyat sekitarnya. Bencana yang menimpa rakyat dihindari dengan kunjungan yang semestinya dapat ditunda, setidaknya setelah korban bencana di daerah ini dapat menarik nafas dengan lega. Kunker telah dijadikan sarana untuk melarikan diri dari tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

Kunker berbau Wisata

Masih tersimpan dalam ingatan, ketika beberapa anggota DPR RI mengunjungi Mesir dengan alasan studi banding yang akhirnya diketahui kunker tersebut akhirnya hanya sekedar proyek belanja para wakil rakyat. Peristiwa tersebut bukan satu-satunya karena telah menjadi budaya yang tak terpisahkan dalam setiap kunker para wakil rakyat. Budaya hedonisme yang melestarikan mentalitas konsumeristis tersebut jelas bertolak belakang dengan kondisi negara.

Keberangkatan Kunker DPRD kabupaten Solok dan Provinsi Sumbar lebih mengecewakan lagi. Bagaimana tidak, disaat rakyat sendiri sedang ditimpa kemalangan, studi banding (baca; kunker) menjadi hal yang ‘dipertuhankan’, sehingga tak mampu lagi ditunda.

Kunker tersebut secara logika tidak bisa dibenarkan dari beberapa sudut pandang. Pertama, biaya Kunker sangat besar, sedangkan saat ini daerah-daeerah yang dilanda bencana gempa membutuhkan biaya untuk rekonstruksi atau relokasi tempat tinggal penduduk pasca bencana. Kedua, masalah efisiensi, keberangkatan anggota DPRD tersebut jelas sangat bertentangan dalam konsep penghematan anggaran. Semestinya tidak perlu puluhan anggota DPRD harus berangkat menyambangi daerah lain dalam rangka studi banding pembentukan rancangan peraturan daerah (ranperda), cukup saja mendatangkan beberapa orang dari daerah percontohan yang memahami konsep ranperda yang akan dibuat. Dengan mekanisme tersebut anggaran daerah akan terhindar dari ‘pemubaziran’ ratusan jutaan rupiah yang akan dikeluarkan untuk akomodasi dan tunjangan kerja puluhan anggota DPRD. Ketiga, kunker yang berkaitan dengan pembentukan ranperda manajemen penanganan bencana merupakan konsep yang tidak berlandaskan pola pikir yang matang. Semestinya jika ingin memahami sebuah kondisional penanganan bencana, maka DPRD harusnya lebih aktif berada didaerah bencana dan kondisi tersebut telah tersedia di daerah sendiri.

Oleh karena itu kunker tersebut lebih berbau sebagai sebuah kunjungan wisata daripada studi banding, bagaimana tidak dikarenakan daerah yang dikunjungi tersebut lebih dikenal sebagai daerah wisata dibandingkan sebagai daerah yang pernah menangani bencana. Bisa jadi hal tersebut merupakan konsep melarikan diri dari amanah sebagai wakil rakyat, menyedihkan !

Bencana Wakil Rakyat

Keberadaan wakil rakyat dalam teori demokrasi modern memang penting. Keseimbangan pemisahan kekuasaan negara menjadi tidak lengkap tanpa kehadiran institusi wakil rakyat. Wakil rakyat adalah tumpuan harapan bagi rakyat agar mimpi-mimpi mereka dapat diperjuangkan.

Teori tersebut tentu kontradiktif dengan peristiwa keberangkatan beberapa anggota DPRD untuk kunker. Sebuah bencana besar tentu adalah apabila terdapat rasa ketidakpedulian pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinnya. Apabila keberadaan wakil rakyat menjadi sebuah bencana bagi rakyat, tentu saja tidak ada gunanya rakyat diwakili.

Untuk itu perlu dipikirkan kembali mengenai cara bagaimana menarik keterwakilan rakyat itu sendiri dalam sistem ketatanegaraan kita apabila para wakil rakyat menyimpang dari apa yang telah diamanahkan. Tanpa mekanisme tersebut wakil rakyat seringkali menyimpang dari patron yang semestinya. Oleh karenanya ranperda yang mesti didahulukan oleh wakil rakyat adalah ranperda tentang mekanisme recall anggota DPRD oleh rakyat. Konsepnya bisa jadi melalui mekanisme class action atau gugatan pada peradilan mengenai penarikan keterwakilan.

Hal itu penting diatur dalam sistem bernegara kita jika tidak wakil rakyat bisa menjadi bencana tersendiri bagi rakyatnya.

Penutup

Kekurangan dalam sistem perwakilan menciptakan wakil rakyat sebagai sebuah kelas atas yang asing bagi komunitas sosial kemasyarakatan lainnya. Anggota dewan menjadi kelompok yang jauh dari rasa kepedulian, rakyat dianggap sebagai kelompok yang hanya butuh santunan. Dengan sedikit sumbangan, maka wakil rakyat telah menganggap kewajibannya telah dilaksanakan.

Wisata dengan ‘kedok’ kunker tersebut telah menghabiskan harapan kita terhadap wakil rakyat. Kunker telah menjadi bencana yang menbuncah ditengah-tengah bencana alam yang menimpa rakyat. Jika bencana diciptakan oleh wakil rakyat, lalu kepada siapa rakyat harus mengadu.

Bukti bahwa kantor rakyat KOSONG ditunjukan oleh seorang aktivis mahasiswa

Bukti bahwa kantor rakyat KOSONG ditunjukan oleh seorang aktivis mahasiswa, Rifki dari LAM & PK Fak. Hukum Univ. Andalas

KY TANPA KPK

Oleh:

Feri Amsari

Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Menjelang akhir masa tugasnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan shock therapy luar biasa bagi publik penegakkan hukum di Indonesia. Irawady Joenoes, anggota Komisi Yudisial (KY), Koordinator Bidang Pengawasan Kehormatan, Keluhuran Martabat dan Perilaku Hakim di tangkap tangan oleh Penyidik KPK ketika menerima suap dari Freddy Santoso, bos PT. Persada Sembada, pemilik tanah dimana akan dibangun gedung baru kantor KY.

Setelah melakukan pengamatan selama dua bulan, akhirnya Penyidik KPK menemukan waktu yang tepat untuk menciduk Irawady. Hasilnya Penyidik KPK menemukan uang sebesar Rp.600 juta didalam tas dan US$ 30 ribu di kantong Irawady pemberian Freddy. Sebuah bentuk suap yang menjadi bagian dari tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peristiwa tersebut menyulut Ketua KY, Busyro Muqoddas untuk beraksi dan menyatakan dengan keras kepada publik bahwa besar kemungkinan Irawady akan dipecat dengan tidak hormat. Jika hal itu benar adanya, maka tindakan tersebut telah sesuai jalurnya demi menjaga integritas KY sebagai cleaner tool of judge yang selama ini menjadi identitas publiknya. Sapu kotor tidak akan mampu membersihkan lantai yang kotor pula, pekerjaan sia-sia. Tindakan KPK setidaknya demi membenahi KY agar lebih baik lagi kedepan, agar mampu menjalankan tugasnya sebagaimana diamanahkan UU No 22/2004 tentang KY.

Irawady dan Hakim Nakal

Boleh dikatakan selama KY ‘bernafas’, tujuan pembenahan moralitas dan perilaku hakim di Indonesia masih jauh sekali dari harapan publik agar mafia peradilan, khususnya hakim dan hakim agung dapat menjadi ranah yang kembali suci dari noda hitam money games. Jika Penangkapan KPK terhadap Irawady tidak salah kaprah, maka besar kemungkinan harapan publik tersebut tinggal menunggu waktu lama untuk diwujudkan.

Dipelbagai kasus-kasus yang terjadi di daerah dan pusat, laporan terhadap penyimpangan perilaku hakim telah begitu menumpuk, namun anehnya sedikit sekali hakim yang ditindak melalui sanksi yang memadai. Masih segar diingatan kita hakim yang terlibat kasus Pilkada Depok ternyata malah dipromosikan di daerah lain sebagai Ketua Pengadilan Negeri. Walau tidak sepenuhnya hal tersebut adalah tanggung-jawab KY tetapi KY memiliki peran penting untuk membenahinya.

Kesemua laporan penyimpangan hakim itu bermuara di ‘meja’ Irawady selaku Koordinator Bidang Pengawasan Kehormatan, Keluhuran Martabat dan Perilaku Hakim KY. Jika melihat hubungan penangkapan Irawady dengan masih buruknya peradilan di Indonesia, maka berlaku asas kausalitas yang dapat menjelaskannya.

Terhadap asumsi yang menyatakan bahwa hakim-hakim, baik diperadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung (MA) akan bergembira-ria menyaksikan ‘kemalangan’ KY bisa jadi salah. Faktornya, ‘kehitaman’ Irawady bisa saja telah diketahui para hakim dikarenakan jenjang karirnya sebagai Jaksa dipelbagai daerah yang memungkinkan hakim-hakim telah mengetahui siapa sesungguhnya Irawady dan biasanya kejahatan tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh karenanya penangkapan Irawady bisa saja menjadi jalan bagi terbukanya ‘kedok’ hakim-hakim nakal yang selama ini bisa saja masih tersimpan diatas meja Irawady.

Irawady adalah contoh buruk pembenahan peradilan kita. Carut-marutnya sistem pengawasan dalam ranah peradilan menjadikan upaya pembenahan tempat pencari keadilan bernaung tersebut sulit untuk dilakukan. Kondisi seperti itulah yang menyebabkan mafia peradilan masih hidup subur, tak lapuk dimakan hujan tak lekang oleh panas, hidup subur di jaman otoriter (Orde Baru) berkembang pesat dikala reformasi.

KPK dan Penyelamatan KY

Oliver Wendel Holmes, mantan Hakim Agung Amerika pernah mengucapkan bahwa hukum yang sesungguhnya itu adalah putusan hakim. Oleh karenanya hakim adalah penentu penegakkan hukum, tanpa hakim perundang-undangan hanyalah omong kosong belaka, catatan tanpa arti, ilmu tanpa amal, peradilan tanpa keadilan, alias sia-sia belaka. Untuk itulah KY lahir untuk mewujudkan hakim yang bermakna, bukan hakim omong-kosong belaka, menjadikan hakim sebagai penegak hukum yang sesungguhnya.

Selain itu, setidaknya penangkapan tersebut bisa dikatakan preventive strategy bagi tugas KPK sendiri, yaitu membersihkan dunia peradilan di Indonesia dari penyakit korupsi, hanya saja jalan yang ditempuh tidak langsung kesasaran yaitu hakim-hakim nakal tetapi terlebih dahulu pengawas nakalnya yang dibersihkan. Disisi lain KPK telah menjadi penyelamat tugas KY yang diamanahkan oleh UU No.22/2004 sebagai pengawas hakim. Tanpa penangkapan tersebut bisa jadi KY hanya jadi ‘macan ompong’ belaka, tidak memberikan rasa pertakut kepada para hakim. Oleh karena itu KPK telah menjadi penyelamat bagi KY. Apa jadinya KY tanpa KPK.

Penutup

Tentu saja penangkapan tersebut harus memiliki tindak lanjut yang jelas. Kekosongan tugas pengawasan perilaku hakim tidak bisa dibiarkan kosong, harus segera di isi, Presiden dan KY sendiri berperan penting untuk melakukan tindakan nyata untuk itu. Tindakan lain tentu saja di peruntukan bagi KPK, jangan hanya KY saja yang dibersihkan tetapi juga lembaga-lembaga negara lain tanpa mempedulikan kekuatan politik apa yang mendukungnya.

Di sudut lain penangkapan ini juga memberikan penyadaran kepada publik yang menunggu gebrakan KPK ke depan atau seperti apakah KPK jika ditinggalkan oleh komisioner-komisionernya dan digantikan oleh orang-orang baru yang penuh tanda-tanya. Setanda-tanya, apa jadinya KY tanpa KPK?

KEJAHATAN TERSELUBUNG PP NO.37/2006

OLEH : FERI RADIN AMSARI

ANGGOTA BADAN PEKERJA BADAN ANTI KORUPSI (BAKO) SUMBAR DAN PENELITI PADA PUSAT STUDI KONSTITUSI (PUSaKO) FAKULTAS HUKUM UNAND

Untuk korupsi, ‘banyak jalan menuju Roma’. Ungkapan tersebut mungkin cocok menggambarkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.37 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dulu PP 110/2000 tidak mampu memayungi hasrat anggota DPRD dipelbagai daerah untuk bergaji tinggi, sehingga PP tersebut ‘dimodifikasikan’ oleh DPRD melalui APBD. Akibatnya mereka dituduh melakukan penyimpangan anggaran yang tak semestinya. Saat ini kehadiran PP No. 37/2006 jika dicermati memiliki motif yang lebih ‘halus’ untuk mengkapling keuangan daerah (yang utamanya untuk rakyat) menjadi seluas-luasnya dipergunakan untuk kepentingan anggota dewan yang terhormat. Walaupun itu jelas bertentangan dengan spirit Pasal 33 dn 34 UUD 1945 sebagai pondasi utama setiap produk perundang-undangan di Indonesia.

Korupsi Terselubung

Menurut Pasal 10 PP No.37/2006, penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas; Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan kehormatan dan Tunjangan Alat kelengkapan lainnya.

Uniknya, jenis-jenis penghasilan tersebut ditambah lagi melalui ketentuan Pasal 10A PP tersebut, berupa Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional. Tunjangan komunikasi intensif besarnya paling tinggi 3(tiga) kali uang representasi Ketua DPRD. Sedangkan besaran Dana Operasional yang diperuntukan untuk pimpinan DPRD berkisar 4 (empat) sampai 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD. Sedangkan menurut Pasal 11 ayat (2), besarnya uang representasi Ketua DPRD adalah setara dengan gaji pokok Gubernur (untuk kabupaten/kota setara dengan bupati/walikota).

Berdasarkan ketentuan PP No.37/2006 tersebut, besar gaji para legislator daerah Sumatera Barat bisa saja mencapai 41 juta untuk Ketua DPRD, 31 Juta untuk Wakil Ketua dan 21 Juta untuk anggota. Jumlah yang sangat fantastis jika dibandingkan jumlah penghasilan daerah. Bahkan jika diterapkan bulat-bulat dibeberapa daerah (kabupaten/kota) jelas tidak akan mampu untuk memenuhi amanat PP No.37/2006 tersebut.

Faktanya, lebih menyakitkan lagi bahwa anggota DPRD, baik di provinsi maupun kabupaten/kota tidak pernah memperlihatkan kinerja yang dapat dikatakan memperbaiki sistem ekonomi, politik, sosial maupun budaya yang ada melalui program legislasi daerah. Bahkan tidak terlihat dari anggota DPRD di Sumatera Barat ini yang mengeluarkan ‘fatwa’ menentang kelangkaan minyak tanah maupun mempermasalahkan kenaikan harga beras yang saat ini masih berlangsung. Oleh karenanya jika dilihat antara hak dan kewajiban, tentu antara gaji dan tugas tidak berimbang. Boleh dikatakan gaji yang akan diterima oleh anggota dewan tidak lebih dari harta ‘riba’ (menerima yang bukan hak).

Dilihat dari segi hukum positif, keberadaaan PP tersebut jelas bertentangan dengan asas kepentingan umum yang merupakan salah satu pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana termaktub dalam UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan menurut Pasal 22 UU tersebut disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, (pemerintah-pen) daerah mempunyai kewajiban mewujudkan keadilan dan pemerataan. Kenaikan gaji anggota DPRD tersebut membuat semakin jauhnya jarak tingkat ekonomi antara rakyat dan orang yang mewakilinya.

Pertanyaannya kemudian adalah; apakah kenaikan gaji dewan ini bisa diindikasikan sebagai sebuah ‘korupsi’? Secara normatif legal form, bisa jadi tidak ada ketentuan yang dilanggar, karena kehadiran PP No.37/2006 ini jelas untuk ‘menghalalkan’ pencatutan uang rakyat oleh anggota DPRD. Namun jika dilihat melalui pandangan hukum yang berpedoman kepada keadilan, maka jelas hal tersebut sebuah penistaan terhadap keadilan. Menurut Pasal 3 UU No.31/1999 (sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No.20/2001) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara seumur hidup…

Berdasarkan aturan tersebut, jika gaji DPRD naik, jelas hal tersebut dapat dikenakan delik korupsi, yaitu penyalahgunaan kesempatan karena jabatan. Oleh karenanya tidak ada keraguan sedikitpun, dalam persepsi saya, bahwa PP No.37/2006 ini dapat mengundang kembali kisah kelam perjalanan legislatif didaerah seperti sejarah PP 110/2000.

Peranan SBY dan Kepala Daerah

Melihat ketentuan Pasal 3 UU No.31/1999 tersebut, maka SBY dapat pula dikenakan delik korupsi. Secara politis lawan-lawannya di legislatif pusat (DPR) memiliki kesempatan untuk melakukan impeachment (pemakzulan) Presiden (lihat Pasal 7A UUD 1945). Namun hal itu tidak terjadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan DPR bersikap demikian; pertama, anggota DPR (terutama kalangan oposisi) tidak menyadarinya. Kedua, kenaikan gaji anggota DPRD tersebut bisa jadi kesepakatan politik DPR dan Presiden demi kesejahteraan anggota partainya di daerah. Opsi kedua ini merupakan pilihan paling masuk akal. Politik balas budi ini akhirnya mengenyampingkan rakyat ditempat paling asing dalam cakrawala berpikir politikus di pusat maupun daerah.

Lalu bagaimana pula partisipasi kepala daerah? Jelasnya anggaran tersebut tidak akan berjalan dikarenakan kepala daerah memiliki kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah (baca Pasal 156 ayat1 UU No.32/2004). Untuk itu jika kepala daerah menyetujui anggaran tersebut, otomatis berlaku pula baginya ketentuan Pasal 3 UU No. 31/1999. Oleh karenanya bersiap-siaplah kita untuk melihat anggota legislatif dan eksekutif menjadi terpidana kasus korupsi.

Penutup

Akhir-akhir ini korupsi telah menemukan wajah dan bentuknya yang baru. Kehadiran PP No. 37/2006 adalah contohnya, sebuh genre baru cara merugikan keuangan negara. Harta rakyat yang dipungut melalui retribusi maupun pajak (baca Pasal 157 UU No.32/2004) dimanfatkan untuk mensejahterakan anggota DPRD semata. Taktik tersebut merupakan kejahatan terselubung yang menghalalkan korupsi. Bila korupsi telah mampu ‘terputihkan’ oleh produk perundang-undangan buatan pejabat negara, maka gerakan rakyatlah lawannya.

Kematian Virus Padang

Oleh :

Feri Amsari

Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas

Mantan Aktivis Mahasiswa FHUA

Tahun 2002 ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Barat ditetapkan oleh DPRD, masyarakat Padang bergolak menentang ke ganjilan mata anggaran. Seketika itu juga akademisi, aktivis lembaga swadaya masyarakat, dan mahasiswa di Padang bersatu padu, satu suara menentang kebijakan anti kerakyatan tersebut. Pos-pos anggaran ‘hitam’ yang diindikasikan berbau korupsi karena melanggar PP 110/2000 menjadi jalan untuk membuktikan telah terjadinya korupsi di DPRD Sumbar. Kejaksaan berhasil diyakinkan oleh kelompok kalangan intelektual dan aktivis Sumbar yang tergabung dalam Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) untuk melakukan penyidikan yang berujung dipidanakannya 43 anggota DPRD Sumbar.

Aksi itu di puja-puji sebagai gerakan sosial luar biasa menentang kezaliman para politkus daerah. Dalam sekejap daerah-daerah lain tersentak, sadar bahwa hal yang sama juga dilakukan oleh DPRD mereka. Penentangan merambah, menyebarkan semangat anti korupsi yang menakjubkan. Satu persatu koruptor di daerah di dakwa tindak pidana korupsi. Korupsi menjadi hal yang paling ditakutkan, seluruh pejabat daerah berhati-hati, enggan bermain uang haram. Prof. Satjipto Rahardjo menyebutkan fenomena tersebut sebagai virus Padang. Sebuah virus positif yang harus disebarkan dan dihidupkan terus-menerus ke pelbagai daerah.

Namun 10 Oktober 2007 lalu, 5 tahun setelah menunggu begitu lama, Mahkamah Agung (MA) menjungkir-balikan semangat tersebut. Melalui putusan Majelis Kasasi dibawah pimpinan Bagir Manan, permohonan kasasi 10 (sepuluh) anggota DPRD Sumbar diterima. Putusan ini menjadi virus baru yang berefek negatif bagi upaya pemberantasan korupsi di daerah. Meminjam istilah Saldi Isra, putusan tersebut telah menjadi alat pembunuh massal terhadap gerakan antikorupsi (Republika, 19/10). Putusan itu juga menimbulkan ketidak-pastian hukum, semakin membantu kejaksaan untuk pura-pura bingung dalam proses eksekusi 33 orang anggota DPRD yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Padahal menurut asas hukum; ubi ius incertum, ibi ius nullum, dimana tidak ada kepastian hukum, disanalah hukum tiada.

Sandiwara

Sandiwara!, hal itulah yang terlihat dari proses penegakkan hukum kasus korupsi yang bermula di Sumbar hingga berujung di MA. Sandiwara politik untuk menyelamatkan koruptor didaerah tersebut adalah kombinasi permainan terselubung politik luar biasa, the extra-ordinary hidden political agenda.

Berawal dari proses 43 terdakwa kasus korupsi APBD Sumbar tersebut dibagi 5 berkas, hal itu katanya berguna untuk memudahkan jalannya persidangan. Pengadilan tingkat pertama dan banding menjatuhkan pidana penjara bagi terdakwa. Terdakwa terpaksa menempuh jalur kasasi, uniknya eksekusi tidak dilaksanakan oleh Kejaksaan, walaupun kasasi tidak menunda pelaksanaan eksekusi (Pasal 270 KUHAP)..

Pada 2 Agustus 2005, 4 berkas kasasi (33 anggota DPRD) diputuskan tidak diterima, namun lagi-lagi tidak ada eksekusi, kejaksaan beralasan menunggu MA memutuskan 1 (satu) berkas lagi. Malangnya publik Sumbar dipaksa menunggu 2 tahun lamanya untuk mengetahui nasib berkas yang tersisa.

Nuansa drama tingkat tinggi kian terasa ketika selama dua tahun menunggu, di Sumbar sendiri terjadi konflik-konflik yang mengarah kepada upaya ‘pembebasan’ para terdakwa. Berawal dari diciptakannya isu publik bahwa upaya penuntutan para anggota DPRD Sumbar merupakan gerakan nasional untuk menghancurkan ketokohan orang minang di daerahnya sendiri. Fitnah tidak masuk akal tersebut menjalar luar biasa memberikan masyarakat pandangan baru, merusak kenyataan sesungguhnya.

Dagelan politik terus berlanjut, untuk mempertahankan isu beberapa kelompok masyarakat membentuk lembaga tandingan bagi FPSB yaitu FPSB Putih. FPSB Putih ditugaskan untuk meniupkan ‘cerita’ bahwa korupsi mata anggaran DPRD hanyalah kebohongan belaka, tipu muslihat, upaya menjatuhkan citra ketokohan orang minangkabau.

Intrikpun semakin menarik ketika salah satu massa aksi mahasiswa, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumbar memisahkan diri dari koalisi mahasiswa penentang korupsi DPRD Sumbar. KAMMI bahkan menggerakkan aksi-aksi dalam mendukung isu FPSB Putih. Mahasiswa cerai-berai, komitmen terbelah, sebagian mencurigai yang lainnya. Tunjuk-menunjuk pengkhianat-pun terjadi, aras Sumbar berubah menjadi gelap, Virus Padang mati muda, kekuatan anti korupsi ‘mengurus’dan berlahan-lahan kehilangan jiwanya. Virus Padang yang sekarat itupun dipukul habis oleh ‘fatwa’ DPR-RI yang meminta seluruh penegak hukum mengabaikan perkara-perkara korupsi yang berkaitan dengan PP 110/2000.

Disaat itulah, dua tahun lamanya, ketika FPSB tak lagi sedaya dulu, LBH-Padang letih menahan beban sendirian, para akademisi sibuk urusan pribadi, mahasiswa di kampus berganti generasi, politikus pusat dan lokal (baca; koruptor pusat dan lokal) bersatu, MA akhirnya memutuskan 1 berkas (10 anggota DPRD) kasasi perkara korupsi berjamaah DPRD Sumbar yaitu diterima. Virus MA itu berjaya ‘mengrogoti ‘ virus anti korupsi di daerah-daerah terutama di Padang.

Bagi yang tidak berpikir tentu akan menganggap jalinan peristiwa ini sebagai hal yang biasa, tiada sketsa yang disengaja. Namun, jika dirangkai setiap peristiwa menjelang putusan MA tersebut dengan baik, maka akan terlihat jelas terdapat sandiwara luar biasa, sandiwara ‘hitam’ politikus pusat dan daerah, sandiwara yang menghalalkan korupsi di negeri busung lapar (Sumbar Tahun 2002 terjangkit marasmus).

Mari Bangkit

Dulu ketika penulis dan ratusan aktivis kampus berkeyakinan adanya ketidakadilan dalam mata anggaran APBD Sumbar 2002. Dimana DPRD Sumbar lupa diri dalam menciptakan pos-pos anggaran yang tidak diatur dalam PP 110/2000 padahal ketika itu Sumbar sedang disorot dikarenakan beberapa kabupaten terkena bencana busung-lapar. Wajah-wajah tirus dan perut yang membuncit itulah yang menjadi pendorong mahasiswa untuk bergerak maka terucap kata ‘kita harus bangkit berjuang’.

Para akademisi pada masa itupun ‘merah padam’ menahan geram, memukul-mukul meja perkuliahan dan berteriak ‘ada kedzaliman di tanah minang’, lalu melantangkan satu kalimat ‘mari bangkit berjuang demi keadilan praktis bukan teoritis’. Bersamaan dengan itu para aktivis lembaga swadaya masyarakat-pun (dipelopori LBH-Padang dan FPSB) terbakar semangat juangnya, menyatukan pandangan, mengkoordinir basis-basis massa penentang korupsi APBD Sumbar oleh DPRD-nya sendiri. Kekuataan tersebutlah yang bangkit ketika itu, menyebarkan virus-virus anti korupsi keseluruh penjuru tanah air. Bukan hanya Prof. Satjipto yang bangga dengan gerak juang tersebut, hampir seluruh pelosok tanah air mengagung-agungkan semangat virus Padang, bahkan hingga kenegeri jiran, ‘virus’ tersebut menjadi contoh semangat pemberantasan korupsi sesungguhnya.

Virus Padang memang telah mati, putusan MA tersebut akan menjadi virus baru yang akan mempengaruhi pula pemberantasan korupsi diseluruh daerah ditanah air. Oleh karenanya sebelum langit negeri ini menjadi pekat oleh koruptor-koruptor, maka kelompok-kelompok masyarakat yang dulu berjuang menuntut keadilan harusnya berpikir kembali untuk menyatukan semangat. Aktivis di daerah-daerah lain ‘mari bangkitkan’ virus anti korupsi tersebut di daerah kita masing-masing menentang kebangkitan kembali para koruptor di daerah-daerah pasca putusan MA.

Penutup

Ada benarnya ‘pepatah’ hukum yang mengatakan Quid leges sine moribus?, apa artinya undang-undang, kalau tidak disertai moralitas? Putusan MA tersebut adalah gambaran tepat untuk itu, moralitas menjadi diabaikan oleh Bagir Manan dan kawan-kawan dalam memutusakan nasib kepastian hukum di ranah minang dan di daerah-daerah lain dalam kasus korupsi yang sama.

Kematian virus Padang merupakan cerita yang telah usai, saat ini yang paling penting adalah menciptakan virus Padang yang baru, virus Jakarta, virus Yogjakarta, virus Bali, virus Makassar dan virus-virus anti korupsi yang kesemuanya diperbarui untuk menetang kezaliman putusan MA tersebut.

Pemberantasan Korupsi Ala Ayam Betina ?

Oleh:

Feri Amsari

Anggota Aliansi Anti Korupsi Sumbar

(pendapat pribadi)

Kamis (22/11) lalu, Kejaksaan Tinggi Sumbar ‘dihadiahi’ Ayam Betina Award (ABA) oleh Aliansi Anti Korupsi Sumbar. ABA bukan semata perlambang kekecewaan terhadap kinerja Kejati Sumbar, tetapi juga memiliki nilai philosophy yang harus ‘dicerna’ dengan baik. ABA menurut aliansi merupakan sebuah gambaran dari kepengecutan, kemunduran, kepayahan, kemunafikan, ketidak-tahumaluan, ketidakadilan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam filsafah orang minang-kabau, penyerahan ABA bisa jadi merupakan nilai kiasan (kieh) yang bermakna tajam. Kiasan adalah kata-kata ‘halus’ agar seseorang menyadari kesalahannya. Orang yang tidak mampu menangkap makna kias seringkali dianggap tidak tahu malu. Orang yang tidak tahu malu seringkali tidak menyadari kealpaannya, orang yang alpa tentu tidak akan pernah membenahi akhlak atau tingkah laku buruknya.

Dalam ranah hukum, apabila aparat tidak mampu berkaca kepada perbuatan buruknya, maka hasilnya adalah karut-marut keadilan. Tentu saja kita, publik pencinta keadilan, berharap banyak agar Kejati dan aparat hukum yang lain menerima ABA sebagai sebuah ‘cermin refleksi’.

Pemberantasan Korupsi

Indonesia adalah wadah korupsi, setiap daerah menampung para koruptor untuk mencuri kekayaan rakyatnya. Yakinlah, koruptor saat ini telah kembali menjadi penguasa tersembunyi, setelah diburu di masa awal reformasi. Mereka (koruptor) mampu membangun jejaring untuk mengatur seluruh ranah penegakkan hukum. Walau saat ini jejaring itu masih bersifat self defense. Artinya para koruptor baru akan merekayasa proses penegakkan hukum apabila mereka menjadi objek.

Penyimpangan tersebut tentu berkaitan dengan mentalitas para apparatus hukum itu sendiri. Acapkali, aparat mengangkat kasus korupsi dengan maksud menjadikan para pelaku sebagai ‘ATM’ hidup. Buktinya mudah saja, apabila antara aparat penegak hukum berbeda cara pandang dalam menangani sebuah kasus korupsi, maka itu adalah salah satu indikasinya.

Pengurasan uang itu mengakibatkan hubungan gelap antara pelaku dan aparat. Hubungan gelap tersebutlah yang membuat aparat tidak bisa lepas dari gengaman koruptor. Penegak hukum yang sudah terkena suap, tidak akan mau kedoknya diketahui publik. Disisi lain, koruptor ingin menyembunyikan aparat hitam tersebut demi dramatisasi proses peradilan. Dalam hubungan ini berlaku asas mutualism symbiosis (kerjasama saling menguntungkan). Relasi itu akan berakhir apabila satu pihak merasa dirugikan. Jika koruptor merasa dikhianati maka mereka menyebutkan permainan aparat ke publik, begitu juga sebaliknya, apabila aparat merasa dirugikan, maka si koruptor tinggal menunggu waktu masuk bui.

Permainan bak mafia peradilan ini juga terjadi dipelbagai kasus korupsi di Sumbar. Tidak perlu pembuktian nyata untuk itu, cukuplah menjadi tanda-tanya apabila kita melihat para hakim yang ‘bersilaturahmi’ ke kantor advokat tempat koruptor berlindung atau aparat yang sering bertemu di hotel berbintang dengan koruptor.

Ayam Betina

Kondisi pemberantasan korupsi tersebutlah yang berlangsung saat ini. Maka adalah wajar jika Aliansi Anti Korupsi memberikan kepada Kejaksaan Tinggi sebuah simbol tidak tahu malu, yaitu ayam betina yang telah di cukur bulunya. Lalu pertanyaannya adalah kenapa aliansi mengejar eksekusi kasus korupsi DPRD Sumbar sebagai tuntutan utamanya. Jawabnya sederhana saja, keberanian pihak Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi di Sumbar dapat di ukur dari pelaksanaan proses eksekusi terhadap penjahat berdasi, pelaku korupsi APBD Sumbar 2002.

Perdebatan mengenai proses PK 33 terpidana dan lepasnya 10 anggota lain harus disingkirkan. Keadilan tidak bisa dilihat dari sisi ini. Winedi Darwis, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar beralasan bahwa adalah tidak adil jika mengeksekusi 33 orang sedangkan yang 10 lagi lepas menghirup udara segar. Logika hukum itu lemah sekali. Pertama, pandangan Winedi tidak ada dasar hukum formilnya. PK tidak menunda eksekusi sebagaimana ditentukan KUHAP dan lepasnya 10 orang tidak ada korelasinya dengan proses eksekusi terhadap 33 terpidana, sebagaimana dijelaskan dalam yurisprudensi 388/K/1981. Kedua, kejaksaan telah menghancurkan proses penuntutan hukum yang dibuatnya sendiri dengan susah payah. Tujuan penuntutan itu tentu saja untuk menghukum si terdakwa. Namun setelah tujuan itu tercapai Kejaksaan malah enggan melaksanakannya. Plin-plan itu namannya.

Jika Kejaksaan tetap bersikeras untuk mengabaikan kritikan Aliansi, maka ‘selamat jalan’ harus diucapkan pada proses pemberantasan korupsi di Sumbar. Di titik ini, Kejaksaan telah mempertunjukan sebuah pola pemberantasan korupsi ala Ayam Betina, penakut dan hanya berani berkotek-kotek.

PERAN PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI ANGGARAN

OLEH : FERI AMSARI, S.H.

A. Pendahuluan

Dalam teori pemisahan kekuasaan negara (separation of power) pengawasan antar pemegang kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara itu sendiri. Konsep yang umum disebut sebagai check and balances system yang merupakan ajaran Charles Louis et de Montesquieu. Ajaran Montesquieu merupakan suatu usaha untuk menemukan cara penempatan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dapat memberikan jaminan tidak terpusatnya kekuasaan negara dalam satu tangan (organ), sebagai reaksi atas kemutlakan kekuasaan raja, yaitu bahwa untuk menghindari penyalahgunaan pemerintahan agar hak-hak dan kebebasan individu tetap terpilihara[1].

Penjagaan hak-hak individu (rakyat) tersebut jika hanya melihat aturan-aturan produk perundang-undangan tentu saja sulit dibayangkan akan terjadi penyalahgunaan. Apalagi mekanisme saling mengawasi tersebut didasari melalui sebuah undang-undang dasar. Namun jika melihat kinerja pemerintah (eksekutif maupun legislative) yang dipilih langsung oleh rakyat, nampaknya masih jauh dari harapan rakyat sesungguhnya. Naskah normatif undang-undang dasar yang demokratis hanyalah huruf-huruf mati yang setiap hari dapat diucapkan oleh para pejabat Negara dan pemerintah dalam pidatonya. Namun, apakah ia sungguh-sungguh dipraktikan dalam kenyatasan adalah persoalan lain[2].

Lalu siapakah yang dapat benar-benar mampu melindungi hak-hak rakyat ? Dapatkah rakyat untuk berperanserta dalam menentukan arah kebijakan pemerintah? Terdapat dua teori dalam hal melihat peranserta masyarakat dalam menentukan  arah kebijakan pemerintah, yaitu; teori demokrasi elit dan teori partisipasi demokrasi.

Menurut Teori Demokrasi elit (elit democracy), bahwa ruang lingkup demokrasi adalah sebatas pada keikutsertaan warga dalam pemilihan umum yang bebas dan jujur, maka untuk seterusnya warga mempercayakan penyelenggaraan pemerintahan kepada mereka-mereka yang terpilih menjadi anggota legislative[3]. Teori ini tidak memberikan tempat bagi warganegara untuk berperanserta dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat yang dipilihnya. Teori tersebut menggambarkan bahwa ketika rakyat telah mempercayakan amanahnya melalui pemilihan umum yang demokratis, maka peranserta rakyat telah tersalurkan melalui perwakilannya. Penyimpangan yang wakil rakyat lakukan kedepan dapat diperbaiki dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan teori partisipasi demokratis memiliki perbedaan dalam menempatkan peran serta masyarakat.

Teori partisipari demokrasi (participatory democracy) di pihak lain berpendapat, bahwa warga, baik secara perorangan maupun secara kelompok, bukanlah semata-mata konsumen kepuasan (consumers of satisfaction), tetapi membutuhkan kesempatan dan dorongan untuk pengungkapan dan pengembangan diri (self expression and development)[4].

Menyadari bahwa partisipasi rakyat dalam pelaksanaan pemerintah adalah bagian dari pengembangan diri dan kesempatan dalam mengemukakan pendapat atau ekspresi masyarakat itu sendiri sebagai pemegang kedaulatan mutlak, maka peranserta masyarkat dalam sebuah negara menjadi teramat penting.

B. Peran Publik Daerah

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa; “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Pasal tersebut memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat berperanserta dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya[5].  Salah satu prinsip terpenting dari good governance adalah terdapatnya peranserta/partisipasi masyarakat itu sendiri dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan. Partisipasi masyarakat adalah menempatkan semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka[6].

Masyarakat yang berada didalam lingkungan maju (kota/kabupaten besar) memiliki kesempatan dan sarana yang luas  dalam berperanserta. Namun akan sangat berbeda dengan kondisi yang diperoleh oleh masyarakat daerah yang terbatas dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Hal itu disebabkan oleh pelbagai permasalahan, baik berupa pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain hal yang menghambat mereka untuk ikutserta dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Salah satu bagian terpenting yang kerap diabaikan oleh pemerintahan didaerah adalah memberikan sarana agar mudahnya masyarakat daerah dalam memberikan pendapat kepada pemerintahan didaerah.

Partisipasi aktual dalam proses pemda tergantung pada keterbukaan-keterbukaan yang ada dalam kerangka hukum. Memang berguna memilah-milah pelbagai aspek yang berbeda-beda dari sistem hukum. Dalam hal ini, kerangka pemberdayaan –seperangkat hak-hak yang mendukung aksi warga- adalah sangat perlu. Hal-hal ini mencakup kebebasan berserikat, mengeluarkan pendapat dan hak media, yang bersama-sama memungkinkan para warga berorganisasi, memperoleh informasi, dan memproyeksikan pandangan mereka melalui media. Hak atas informasi tentang proses pemerintahan sangatlah penting untuk menjamin keterbukaan dan akuntabilitas[7].

Dengan demikian disadari bahwa partisipasi publik sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang baik. Penyimpangan yang kerap terjadi dari kinerja pemerintahan adalah tidak terdapatnya tranparansi dalam pelaksanaan pemerintahan dan terselubungnya kegiatan-kegiatan koruptif yang ‘menggerogoti’ keuangan daerah.

Dalam konteks ini mestilah dipahami bahwa misi otonomi daerah adalah memperkuat posisi masyarakat atau rakyat di daerah (baik secara politik, ekonomi, dan budaya), dengan menjadikan pemerintah sebagai fasilitator dan pelindung masyarakat; bukan sebaliknya memperkuat posisi negara (aparat pemerintah) dengan berbagai perilakunya yang selama ini sarat KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), dan sangat centralistic oriented, dengan muatan kepentingan dari kalangan pengusaha (multinasional, nasional, dan atau lokal) serta tentara yang berpolitik dan berbisnis[8]

Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintah yang baik. Perwujudan tataf pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses pengambilan kebijakan publik, khususnya dalam penggunaan berbagai sumber daya yang berkaitan secara langsung dengan kepentingan public. Tanpa adanya proses yang transparan, kolaborasi antarberbagai stakeholder sebagai salah satu unsur penting bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik akan sangat sulit untuk terwujud. Adanya transparansi memberikan jaminan pada masyarakat akan adanya persebaran informasi kebijakan sehingga memudahkan masyarakat dan stakeholder untuk melakukan kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan[9].

Fenomena KKN dapat menajdi indikator dari rendahnya akuntabilitas pemerintah kabupaten dan kota yang menjadi salah satu ciri penting dari tata pemerintahan yang baik. Keberadaan praktik KKN membuat pemerintah kabupaten dan kota bukan hanya tidak akuntabel di mata warganya, namun dapat juga membuat pemerintah semakin kehilangan kepercayaan dan legitimasi[10].

Bedasarkan fakta diatas, disadari bahwa peran publik dalam meluruskan kinerja pemerintahan menjadi sangat penting. Namun bagaimana mengatur agar publik mampu mengawasi pemerintahan di daerah terutama yang berkaitan dalam penyusunan anggaran yang kerap terjadi kecurangan-kecurangan dari penyelenggara negara harus kita kaji untuk disesuaikan dengan keterbatasan-keterbatasan masyarakat daerah yang ada.

Pengawasan anggaran daerah sangat penting dalam system desentralisasi pemerintahan yang memberikan wewenang bagi daerah untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah lebih bebas dengan minimalnya campur tangan pusat. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu ; perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Melihat dari sudut konsekuensi tersebut, maka disadari bahwa terjadinya penyimpangan anggaran didaerah akan semakin besar.

C. Pelajaran dari PP 110/2000 dan PP 37/2006.

Pengalaman dalam mewujudkan system desentralisasi yang sesuai dengan harapan rakyat kebanyakan merupakan tantangan yang sangat besar bagi bangsa ini. Tidak mudah mewujudkan reformasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah  tersebut sesuai dengan semangat otonomi yang diharapkan, jangan malah menciptakan raja-raja baru yang berdomisili di daerah. Kebebasan aparat daerah (dulu dibawah kontrol Pusat) dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dapat menimbulkan implikasi negatif dengan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dipelbagai bidang termasuk masalah keuangan.

Dari awal sudah banyak yang memperkirakan bahwa desentralisasi kebijakan dan keuangan tanpa diikuti dengan upaya memberikan kesempatan kepada public untuk melakukan kontrol akan memberikan peluang meluasnya praktik korupsi di daerah[11].

Peristiwa yang menimpa para anggota DPRD di pelbagai daerah berkaitan dengan pelanggaran PP 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, merupakan bukti nyata bahwa kebebasan dalam menyusun anggaran daerah dapat menjadi ‘kebablasan’ anggaran daerah. Korupsi yang terjadi dikarenakan PP tersebut dikarenakan niat para anggota dewan untuk menaikan tunjangan yang mereka terima, ketika PP tersebut membatasi ‘upah’ DPRD, maka DPRD berinisiatif mengembangkan tunjangan yang mereka terima di Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pengalaman PP 110/2000 tersebut terulang dengan lebih elegant dengan diterbitkannya PP No.37/2006 tentang Perubahan kedua dari PP No.24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

PP No. 37/2006 menjadi aturan hukum yang melegalkan ‘pemborosan’ keuangan daerah yang dilarang di PP 110/2000. Korupsi menjadi sesuatu yang telah dihalalkan. Akibatnya di beberapa daerah kabupaten/kota kemungkinan besar untuk membayar gaji dewan dapat menyebabkan devisit anggaran keuangan daerah.

Menyadari hal tersebut, semakin disadari bahwa perlunya keikutsertaan masyarakat untuk mengawasi kinerja aparat daerah, terutama yang berkaitan dengan anggaran keuangan. Dikarenakan hanya desakan masyarakat luas sajalah yang akan mampu mempengaruhi kebijakan politik dari pemerintahan yang tidak memihak kepada rakyat.

D. Pengelolaan Partisipasi Publik Daerah dalam Pemantauan APBD

d.1.Masyarakat Adat.

Dalam hal melibatkan masyarakat yang mampu berperanserta dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran daerah maka keikutsertaan masyarakat adat merupakan bagian penting. Lalu bagaimana membentuk masyarakat adat yang kritis tersebut ?

Kekurangan pemberdayaan adat kita adalah menempatkan masyarakat adat sebagai masyarakat yang selayaknya tertinggal, tidak diikutsertakan dalam tata pemerintahan yang modern ini. Padahal masyarakat bias menjadi tameng terakhir dalam membendung aturan pemerintahan yang menyimpang. Di Sumatera Barat, masyarakat memiliki peraturan nagari (Perna) yang merupakan bagian terendah dari strata perundang-undangan pemerintahan yang dipengaruhi oleh kebudayaan-kebudayaan masyarakat adat. Dalam kasus yang berkaitan dengan pembalakan hutan didaerah Sumatera Barat, misalnya, maka masyarakat adat dijadikan ‘tameng terakhir’ untuk menghentikan kegiatan tersebut yang bisa jadi disahkan oleh ketentuan pemerintah kabupaten/kota. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan penyadaran masyarakat adat dipelbagai daerah untuk melakukan penolakan terhadap segala sesuatu yang bertentangan dengan moralitas masyarakat.

Melihat dari permasalahan PP No.37/2006 sebenarnya posisi masyarakat adat dapat digunakan untuk menolak anggaran yang dapat menghabiskan anggaran daerah dikarenakan pemborosan anggaran di kabupaten/kota mempengaruhi anggaran untuk masyarakat adat itu sendiri. Kehadiran PP No. 37/2006 tersebut disebagian besar kabupaten/kota di Sumatera Barat jelas sekali akan menjadikan divisitnya anggaran daerah hanya untuk membayar gaji para anggota dewan. Oleh karenanya menjadikan masyarakat adat sebagai bagian terpenting dalam pemantauan anggaran daerah yang menyimpang maupun kegaiatan pemerintahan yang tidak sesuai asas-asas pemerintahan yang baik dapat dilakukan sebagai pengelolaan partisipasi publik daerah. Olehkarenanya pemberdayaan masyarakat daerah perlu dilakukan dengan lebih sungguh-sungguh lagi.

Di Tahiland misalnya, LSM yang melakukan pembinaan sampai wilayah pedesaan yang beskala nasional. Suatu perkembangan penting di LSM adalah berdirinya sebuah badan koordinasi tingkat nasional pada 1985. Badan itu awalnya terdiri dari organisasi-organisasi yang bekerja untuk pembangunan (LSM-CORD = Coordinating Committee on Rural Development)[12].

d.2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Saat ini disadari bahwa LSM lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dibandingkan pemerintah. Kenyataan tersebut menjadikan posisi LSM sangat penting dalam pelaksanaan pemantauan penyimpangan anggaran di daerah.

Oleh karena peran ‘pencerdasan’ masyarakat digantungkan kepada LSM, maka LSM harus lebih bergiat diri untuk melakukan pembenahan masyarakat terutama di daerah. LSM dapat melakukan pembinaan untuk membentuk kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan komunitas-komunitas masyarakat itu sendiri. Kelompok-kelompok tersebut benar-benar dibina agar dapat mandiri dan tentu saja melalui dukungan dana yang dapat membuat mereka mandiri.

Latar belakang historis dari hubungan ‘negara-warga’ di provinsi-provinsi Thailand ditandai dengan ‘peng-alienasi-an’ masyarakat dari struktur pemerintahan negeri dan control kuat otoritas-otoritas atas kegiatan masyarakat madani[13] . Hal yang sesungguhnya sama sebagaimana dialami di Indonesia. LSM –LSM yang ada di Indonesia saat ini juga mengalami pengekangan-pengekangan tersebut, bahkan dianggap musuh pemerintah. Oleh karenanya butuh benar-benar penyatuan LSM secara national untuk sungguh-sungguh menjadi bagian lain dari system tata negara Indonesia yang melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dipelbagai daerah dan menjadi sarana kesatuan gerak.

d.3. Inisiatif dan Referendum dalam Pembuatan Kebijakan Daerah

Terjadinya penyimpangan pembentukan kebijakan oleh pemerintah yang ujungnya menimbulkan pertentangan dengan masyarakat dalam pelaksanaannya merupakan hal yang kerapkali menjadi fenomena pengabaian hak-hak warga sebagai kedaulatan tertinggi di Negara ini. Kondisi tersebut memerlukan alternative lain dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya ide memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan usul inisiatif masyarakat dalam pembuatan perundang-undangan perlu apresiasikan. Selama ini usulan pembuatan peraturan perundang-undangan memang bias dilakukan tetapi tidak ada ketentuan bahwa usulan tersebut harus dibahas. Oleh karena itu harus terdapat aturan yang mewajibkan lembaga legislative untuk membahas usul inisiatif masyarakat tersebut dan memberikan alasan hukum yang jelas apabila usul tersebut diabaikan.

Sedangkan mekanisme referendum menjadi ukuran penting bahwa suara rakyat tidak diabaikan dalam suatu system kenegaraan suatu bangsa. Referendum dapat dilakukan apabila terdapat aturan perundang-undangan yang menimbulkan pertentangan yang luas dari masyarakat. Mekanisme referendum tidak harus serumit pemilihan umum, bisa jadi misalnya di Sumatera Barat referendum dilakukan pada setiap tingkat nagari (desa) setelah dilakukan sosialisasi dan pengkajian terhadap dampak peraturan perundang-undangan tersebut. Setiap Walinagari (kepala desa) setelah melakukan musyawarah dengan masyarakat menjadi wakil rakyatnya untuk menyampaikan pandangan daerahnya terhadap sebuah peraturan perundang-undangan. Konsep ini berkaitan dengan konsep pemberdayaan masyarakat adat, oleh karenanya  referendum belum dapat dilakukan dengan baik apabila tidak ada pembenahan masyarakat pada strata paling bawah.

E. Penutup

Pemantauan terhadap penyimpangan anggaran daerah menjadi suatu kerangka yang penting dalam konsep desentralisasi, tanpa hal itu sistem otonomi daerah hanya akan menciptakan penguasa-penguasa otoriter baru yang sesuka hatinya memperkaya diri dan keluarga.

Mekanisme pemantauan yang melibatkan publik tentu harus didukung oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya sistem yang demokrasi juga harus melibatkan pemerintah, tanpa kesungguhan pemerintah melibatkan masyarakat luas semakin menjauhlah negara kita dari demorasi yang sesungguhnya.



[1].Prof. A. Mukthie Fadjar, Tipe Negara Hukum,  Bayumedia Publishing, Malang, 2004, h.62-63.

[2].Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tatanegara Indonesia, Gema Insani Press, Jakarta 1996, h.134.

[3].Takdir Rahmadi, Pengaturan Peranserta Warga Dalam Pengambilan Keputusan Pemerintahan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Makalah disampaikan pada Semiloka Dosen pendidikan kewiraan se-kodam I Bukit Barisan, 10-11 April 2000, Padang, h.2.

[4]. Ibid, h.3.

[5]. Badan Anti Korupsi (Bako) Sumbar, Pelayanan Publik oleh Pemerintahan di Daerah, Makalah disampaikan pada Rapat kerja Bako Sumbar, 2006. Lihat juga  Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.

[6]. Baca Good Governance: http://www. Transparansi.or.id.

[7].  Hans Antlov dkk, Bila Warga Ikut menata Negara : Wacana Negeri-negeri Jiran, Thailand, Indonesia, Filipina, dialih-bahasakan oleh Frits Pangemanan, Logo Link, Manila Filipina, 2005, h.27.

[8]. Zulfan Heri dalam Pemulihan Ekonomi dan Otonomi Daerah, Lembaga Studi Pembangunan Indonesia, 2001, h. 307.

[9]. Agus Dwiyanto. Dkk, Reformasi Tata Pemerintahn dan Otonomi Daerah, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada,2003, h. 129.

[10]. Ibid, h.105.

[11]. Saldi Isra, Kampanye dengan Uang Haram, Citra Budaya Indonesia, Padang, 2004, h.39.

[12]. Opcit, Hans Antlov, dkk, h. 116.

[13]. Ibid, h. 129.

NEGARA NARAPIDANA

(opini ini merupakan pandangan pribadi)

Oleh :

Feri Radin Amsari

Anggota Aliansi Tolak PP No.37/2006, Anggota Badan Anti Korupsi (BAKO) Sumbar

Menegakkan kebenaran berarti siap dengan resikonya. Socrates adalah contoh martir penegakkan kebenaran. Dipenjarakan dan mati untuk berucap yang benar. Sejarah keotoriteran (dibelahan dunia manapun) tidak membuka pintu-pintu untuk dikritik. Kritik berarti ‘hama’ yang harus dibasmi, dimatikan dan ditakut-takuti.

Banyak negarawan disuatu negara hidup dari penjara ke penjara. Untung jika perubahan dapat melumat kekuasaan otoriter, kemudian perubahan mengagungkan sang negarawan. Tapi adakalanya mereka tetap dilupakan atau tetap bermukim dipenjara. Namun perjuangan untuk membela hak-hak publik tetap wajib untuk dilakukan, bahkan dari penjara sekalipun.

Oleh karenanya narapidana bukan berarti pelaku kejahatan. Bisa jadi seorang narapidana adalah kebanggan sebuah bangsa, seperti Aung Sang Suuki, yang dipenjara demi kehidupan demokrasi di negerinya. Oleh karena itu penjara bukan lagi hal asing bagi cerita menyuarakan kebenaran.

Namun, pertanyaannya adalah kapan penjahat bangsa sesungguhnya dapat dipenjarakan ? Para koruptor yang berlindung pada payung-payung hukum imitasi yang melihat rakyatnya sebagai musuh.

Narapidana Bangsa

Para pendiri bangsa (the founding father and mother) ini juga adalah contoh absolut bahwa penyampaian kebenaran memiliki resiko. Terpenjara dan diasingkan dari komonitasnya. Jika melihat para pendiri bangsa ini tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas mereka semua adalah narapidana. Dipenjarakan karena berjuang atas nama rakyat bangsanya. Sebuah politik penjajah untuk membungkam yang benar, menjadikan pejuang kebenaran sebagai narapidana bangsa.

Penjajahan gaya baru juga dilahirkan bangsa sendiri. Orde Baru memenjarakan dan menghilangkan ratusan nyawa demi membasmi kritik. Tak ada ampun untuk kritik demi langgengnya kekuasaan. Munir adalah contoh ‘segar’ ingatan kita, bahwa di negara ini, berkata benar begitu bersahabat dengan kematian.

Di China, ratusan ribu mahasiswa dilindas tank-tank perang hidup-hidup untuk mematikan kritik mereka terhadap kesewenang-wenangan pemerintah. Hingga hari ini lapangan Tianamen, tempat pembantaian tersebut menjadi saksi bahwa menegakkan kebenaran mendapat tantangan dari penguasa-penguasa bertangan dingin yang anti kritik.

Jika begitu, menkritik adalah pertaruhan besar, sebuah pilihan. Menkritik berarti nyawa atau fisik yang terpenjarakan. Diam berarti sentosa, dekat dengan penguasa. Oleh karenanya tidak banyak pilihan untuk memperjuangkan nasib bangsa,  menkritik atau diam membiarkan penguasa sewenang-wenang melupakan rakyat banyak.

Perjuangan demi rakyat tersebut juga merupakan pilihan bagi para penguasa, membiarkan kritik sebagai sebuah masukan atau menindas para pengkritik dengan memenjarakan atau menghilangkan nyawanya. Menjadi penguasa yang terbuka menerima kritik sebagai keberagaman atau menjadi otoriter yang melihat kritik sebagai sebuah ancaman, lalu membuat rencana bagaimana membuat para pejuang kebenaran menjadi narapidana bagi bangsanya.

Bangsa Terpidana

Resistensi penguasa antikritik terhadap para penyuara kebenaran seringkali penuh dengan kebencian. Terlalu lelah kita menghitung karena begitu banyaknya korban-korban yang mati dan terpenjara untuk melanggengkan kepentingan para penguasa. Kita ini adalah bangsa yang terpidana oleh pemimpin bangsanya. Rakyat kita dihisap darahnya oleh pemimpinnya sendiri.

Bagaimana mungkin ditengah kemelaratan rakyat, para wakil rakyat dengan tanpa merasa bersalah sedikitpun malah berjuang mati-matian untuk meningkatkan pendapatannya. Wakil rakyat ‘memenjarakan’ kepentingan rakyat banyak dan memerdekakan kepentingan pribadi dan golongannya tanpa ‘setetespun’ memikirkan kemelaratan bangsa. Itu terbukti dengan tidak ada satupun anggota DPRD dalam kemelut Peraturan Pemerintah (PP) No. 37/2006 yang menyuarakan kepentingan rakyat. Otak dan hati tiba-tiba menjadi buntu dan membatu, kekayaan yang terlihat didepan mata melupakan pelbagai hal yang lebih penting, misalnya menaikan Upah Minimum Profinsi (UMP) atau menambah anggaran pendidikan yang diwajibkan konstitusi sebesar 20 %.

Adalah wajar jika terjadi perlawanan terhadap pelbagai kebijakan menyimpang wakil rakyat (eksekutif maupun legislatif). Penyuara-penyuara kebenaran menjadi hilang rasa takut dan siap menjadi terpidana demi bangsa. Menjadi bangsa terpidana oleh penguasa bangsa lupa diri.

Jika revisi PP No.37/2006 hanya menghilangkan pasal 14 (d) yang mengatur tentang dana rapel semata, maka hal tersebut membuktikan penguasa bangsa hanya memikirkan dirinya sendiri. Pembentangan spanduk Sarang Koruptor adalah perlawanan terhadap selfishisme pemimpin bangsa lupa diri. Jika tidak terdapat perubahan berarti, maka hanya tinggal tunggu waktu, pemasangan spanduk sarang koruptor jilid ketiga pasti berulang lagi.

Pilihan

Ancaman penjara yang mencoba menakut-nakuti Aliansi Tolak PP No.37/2006 merupakan bukti bahwa perjuangan kebenaran mengandung konsekwensi. Sebagai negara yang dibangun oleh para narapidana, maka penjara bukanlah hal yang terlalu mengkhawatirkan. Yang menakutkan adalah perampok-perampok uang rakyat telah menciptakan basis kekuatan yang mampu menghalalkan segala tindak kejahatannya. Korupsi telah mampu dihalalkan melalui jalur hukum.

Upaya mengkriminalisasi aksi Aliansi Tolak PP No. 37/2006 adalah jelas sebuah gerakan Corruptor fight back. Jika upaya pertakut itupun benar, maka tidak ada sedikitpun yang perlu dicemaskan. Penjara juga pilihan dari opsi lain yaitu kesuksesan dicabutnya PP No. 37/2006.

Jika penjara mampu menyadarkan rakyat banyak betapa mentalitas para penguasa telah rusak. Maka, with arms wide open, silahkan penjarakan. Penjarakanlah kebenaran karena kebenaran sejati tidak dapat dikurung oleh ruang-ruang penjara sempit sekalipun. Menjadi Narapidana demi Negara Narapidana adalah pilihan perjuangan kebenaran.

DIMANA MENCARI MAHASISWA ANTI KORUPSI[1] ?

Oleh : Feri Amsari[2]

Ya! Ada yang jaya.

ada yang terhina.

Ada yang bersenjata.

ada yang terluka.

Ada yang duduk.

ada yang diduduki.

Ada yang berlimpah.

ada yang terkuras.

Dan di sini kita bertanya:

”Maksud baik saudara untuk siapa?

Saudara berdiri di pihak yang mana?”

(W.S.Rendra)

”Lebih baik diasingkan daripada

menyerah pada kemunafikan” (SOE HOK GIE)

Pendahuluan

Kita tahu korupsi adalah sumber kemiskinan, setidaknya salah satu penyebab utama, kita juga tahu bahwa korupsi membuat lemahnya kinerja aparat negara, kita tahu bahwa korupsi juga membuat rakyat semakin sakit dan sakit, korupsi juga malapetaka yang tak mengenal zaman, tapi tahukah kita, kita semua juga punya potensi besar untuk memberantasnya?

Ditahun 60-an pergerakan mahasiswa gencar-gencarnya mempermalukan para Menteri yang korup dengan aksi-aksinya. Di tahun 70-an berlaku hal yang sama tuntutan pemberantasan korupsi juga ‘membara’ oleh Mahasiswa. Tahun 1998-2000 semangat itu menyala kembali dengan slogan reformasinya. Tapi apakah korupsi berkurang di negara ini?

Korupsi adalah Bunglon didalam pelbagai bidang baik hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kemampuan itulah yang membuat korupsi terus lestari dalam kurun waktu yang tak terhingga dan menemukan cara-cara luar biasa dalam metode pelaksanaannya.

Yang kurang dari gerakan pemberantasan korupsi adalah seringkali para aktivis yang  peduli ‘hilang’ semangat pemberantasan korupsinya. Mahasiswa yang dulu menjadi pejuang korupsi malahan setelah menyelesaikan perkuliahan, korupsi menjadi ‘darah-daging’ kehidupannya. Regenerasi anti korupsi tidak ‘wujud’ dengan baik. Lalu salah siapa? Kita semua mungkin jawaban benar tapi salah besaar menurut saya adalah mahasiswa.

MAHASISWA selalu menjadi bagian dari perjalanan sebuah bangsa. Roda sejarah demokrasi selalu menyertakan mahasiswa sebagai pelopor, penggerak, bahkan sebagai pengambil keputusan. Hal tersebut telah terjadi di berbagai negara di dunia, baik di Timur maupun di Barat[3]. Namun saat ini adakah mahasiswa yang memiliki ruh tersebut?

Anti Korupsi dan Mahasiswa.

Mahasiswa adalah seorang ‘empu’ pemberantasan korupsi. Ada waktunya mahasiswa turun dari ‘semedi’ panjangnya untuk ikut berperan menghancurkan kejahatan korupsi. Menurut Denny Indrayana dalam dies natalis ke-43, Universitas Brawijaya, Saat ini Indonesia sedang dalam keadaan darurat korupsi. Jadi sudah saatnya para empu-empu sakti bernama mahasiswa untuk turun dari gunung-gunung kesibukan perkuliahan dan menjadi pemimpin pergerakan anti korupsi di tanah juang ini.

Mahasiswa Indonesia saat ini, khususnya Sumatera Barat kalau kita ingin jujur, maka telah terpecah menjadi dua kelompok besar yaitu; dari yang tetap berjuang melawan korupsi dan menjadi pendukung para koruptor. Perilakau mahasiswa dari dulu hingga sekarang secara umum sama. Saat ini juga banyak, bahkan bertambah banyak mahasiswa yang menurut Bramastia, politisi berkartu mahasiswa[4]. Lalu jika kita cermati dimakah lingkungan kampus yang benar-benar hidup semangat anti korupsinya ? Perlu ada pembenahan yang sungguh-sungguh dan paling penting adalah segera melakukan pergerakan.

Menurut saya, jika mengambil istilah Muhammad Qodari dalam mengelompokkan partai-partai yang ada, maka mahasiswa juga dapat dikelompokan menjadi golongan yang sama, yaitu;

Mahasiswa frustasi, mahasiswa zombie, mahasiswa reinkarnasi, mahasiswa inovasi.

Mahasiswa frustasi menurut saya adalah mahasiswa yang frustasi melihat kawan-kawan mereka yang dulu berteriak-teriak lantang memperjuangkan reformasi tapi saat ini menjadi antek-antek kekuasaan. Kefrustasian itu menyebabkan mereka putus asa dan tidak melakukan apapun untuk perbaikan.

Mahasiswa Zombie adalah mahasiswa yang tidak menyadari dirinya adalah ‘MAHASISWA’, mereka sibuk dengan perkuliahan belaka, tidak tahu apa yang sedang diperjuangkan kawan-kawannya, tidak mau tahu dengan kondisi bangsa, seolah-olah tidak punya ruh dan akhirnya menjadi zombie-zombie suruhan para penguasa ketika bekerja nanti.

Mahasiswa reinkarnasi maksudnya adalah mahasiswa yang merupakan reinkarnasi dari kepentingan politik yang ada, mereka umumnya adalah manusia-manusia yang haus akan darah kekuasaan, sehingga menjadikan arah gerak juang mahasiswa sebagai kendaraan untuk mereka menjadi penguasa politik nantinya, mereka lebih jahat dari zombie mungkin bisa disebut juga mahasiswa monster/drakula.

Sedangkan mahasiswa inovasi adalah mahasiswa yang tahu bahwa ia adalah pewaris peradaban dan pejuang kerakyatan. Yang tidak mudah putus asa dengan permasalahan yang ada selalu bergerak mencari inovasi-inovasi baru tanpa mengenal lelah. Mahasiswa jenis ini tidak akan pernah takut dengan apappun, siapapun dan dimanapun mereka berada nantinya.

Tentu kita semua berkeinginan menjadi mahasiswa yang inovasi, itupun jika jika punya hati nurani. Bagaimana menjadi mahasiswa yang inovasi dalam pemberantasan korupsi, jawabnya berpikir, bergerak jangan biarkan gerakan anti korupsi mati ditempat[5]

Untuk itu menurut saya ada beberapa hal yang harus dilakukan mahasiswa untuk perjuangan ini;

Pertama,Susun kekuatan anti korupsi perkampus, kemudian bergerak.

Kedua harus ada manifesto mahasiswa di Sumatera Barat yang menyatakan bahwa saat ini Sumatera Barat sedang dalam bahaya korupsi dan menentukan sikap untuk menentangnya. masyarakat diberanikan membuat gerakan antikorupsi massal, dengan mulai tidak mau menyuap, berani menegur pejabat yang korupsi, mogok bila dimintai uang suap, dan terus demo antikorupsi. Bila gerakan nasional ini pelan-pelan berkembang, maka akan menjadikan masyarakat sebagai pemantau korupsi yang kuat dan dapat menjadi penekan bagi para pelaku korupsi[6].

Ketiga, mengagendakan pembentukan gerakan mahasiswa anti korupsi di kampus sebagai wadah regenerasi pergerakan anti korupsi di kampus.

Keempat, membersihkan kampus dari korupsi. Kelima, mahasiswa harus menghidupkan wacana sebagaimana disampaikan Perdana Menteri China, Zhu Rongji; “ Sediakan sepuluh peti mati bagi saya kelak! Itu jika di akhir jabatan nanti, saya terbukti melakukan secuil korupsi “. Semangat ini penting untuk memutus mata rantai pelaku korupsi, jika mahasiswa calon intelektual bangsa sudah menanamkan sedari dini anti korupsi setidaknya dapat mengurangi populasi koruptor di Indonesia.

Dalam catatan sejarah, peran strategis kaum muda menjadi tolok ukur semua perubahan signifikan yang menghiasi perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam menemukan jati dirinya sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Sebagai ilustrasi, pra-kemerdekaan gerakan kaum muda dipelopori oleh Dr Cipto dengan skala gerakan lokal. Pada dekade berikutnya Ir Soekarno dan kawan-kawan dengan skala perjuangan yang bersifat nasional memperjuangkan kesatuan Indonesia melawan agresivitas kolonial. Di Jawa Timur, gerakan perlawanan tersentral pada sosok Bung Tomo[7]. Lalu di Sumatera Barat saat ini bagaimana dalam melawan kolonialis baru bangsa sendiri yaitu KORUPTOR?

Panutup

Dalam pemberantasan korupsi diperlukan tindakan tegas dan sungguh-sungguh. Untuk itu saya tanyakan kepada anda semua…Lawan atau Kawan ?

Temukan diri anda sendiri dengan menanyakan kepada hati nurani, dimanakah mahasiswa anti korupsi dan segera jawab; “ tuan tidak perlu mencari jauh…sayalah mahasiswa yang tuan cari itu”.


[1]. Disampaikan pada Pelatihan Mahasiswa Anti Korupsi yang dilaksanakan oleh BEM Fakultas Hukum UNAND, Minggu,  24 Desember 2006.

[2]. Mahasiswa Pascasarjana UNAND, anggota BP Badan Anti Korupsi (BAKO) SUMBAR.

[3]. M. Ikhsan Shiddiegy, Mempertegas Peranan dan Fungsi Mahasiswa, Mimbar (sebuah Webmail bernama Kampus)

[4]. Bramastia dalam Catatan (Dusta) seorang Demonstran, dapat ditemukan dalam situs Googel.

[5]. Solgan ini meminjam slogan UKM Pengenalan Hukum dan Politik (PHP) UNAND, aslinya yaitu berpikir, bergerak jangan biarkan idealisme mati ditempat

[6]. Paul Suparno, Memberantas Budaya Korupsi Lewat Pendidikan? Kompas – Selasa, 11 Maret 2003

[7]. Ach Faidy Suja’ie, Terseret Kepentingan Politik Senior , Jumat, 13 Oktober 2006 dapat ditemukan dalam situs Google.

EQUALITY BEFORE THE LAW

ASAS UTAMA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA DUNIA PERADILAN INDONESIA

(Sudut Pandang Hayekian Teori)

Oleh :

FERI AMSARI[1]

The Law is not in the book, but the law is application in environtment of humanity. Equality before the law as a theory is not important without paintstakingly application by aparatus of law. Hayekian theory did not believe all men are born equal, but did believe that the widely held uniformity theory of human nature would in time undermine the very basic ideals of freedom (Hayek 1960:86). Because people are very different it follows that, if we treat them equally, the result must be inequality in their actual positions, and that the only way to place them in an equal position would be to treat them differently (Hayek 1960:87). In enforcement of the law, including to combat corruption, equality before the law many time used by people to abuse the law. In other that, not only extra ordinary bodies or extra ordinary bill that we need, but also extra ordinary view about how to enforce the law especially equality before the law.

Pendahuluan.

Keadilan sudah menjadi barang lama yang dipertanyakan dalam dunia hukum Indonesia. Dewi Justicia seolah-olah bimbang menutup mata keadilannya, ragu untuk tidak pandang bulu, akibatnya selalu terjadi perbedaan perlakuaan dalam pelbagai perkara di negeri yang mengaku negara hukum ini. Melihat proses peradilan Soeharto, atau kegagalan menghadapkan Bagir Mannan dalam perkara Harini Wijoso, atau absurd-nya pelaksanaan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi APBD Sumbar, telah memperlihatkan peradilan yang tidak malu-malu untuk berpihak.

Ketimpangan perlakuan hukumlah yang memperlebar jurang antara rakyat yang proletar dengan kaum penguasa yang borjuistis. Jarak tersebut pada akhirnya ‘membunuh’ asas hukum dasar, yaitu perlakuan adil untuk semua. Asas equality before the law yang kita kenal dalam ranah hukum tersebut berlaku universal. Namun sering kali peradilan tetap saja memihak atau menentukan sikap yang bersebrangan dengan perasan keadilan kebanyakan (common justice). Seolah-olah nilai dan rasa keadilan terbatas untuk suatu kelompok dalam suatu batas ruang waktu tertentu ( for a particular people and particular time and place). Barang kali hipotesis seperti ini sudah alamiah. Semua pihak mendakwakan nilai-nilai yang dipunyainya yang benar dan adil. Sedang yang ada pada orang lain, tidak beradab dan bersikap penindasan. Oleh karena itu, sehubungan dengan alam pikiran diatas perlu dipertanyakan, hukum dan keadilan yang bagaimana yang hendak ditegakkan di bumi Indonesia.[2]Dalam bahasa lain adalah seperti apakah ‘cita rasa’ keadilan yang berprinsip pada persamaan dihadapan hukum (equality before the law)

Disinilah fungsi seorang hakim, penentu utama kepuasan para pencari keadilan di dunia. Kegagalan dunia peradilan membentuk opini masyarakat sebagai sebuah wadah harapan kebenaran sesungguhnya tidak terlepas dari peran hakim. Selama ini kegagalan hakim mewujudkan harapan tersebut tidak terlepas dari aplikasi para hakim terhadap pemahaman bahwa hukum tidak mengenal personalitas. Peradilan dengan hakimnya saat ini masih menjadi icon bahwa hukum masih dapat dibeli. Oleh karenanya penguasa dan pengusaha seolah tak tersentuh dunia peradilan ditengah keterpurukan moralitas bangsa, korupsi dan kolusi merajalela, namun yang dipenjarakan karena perbuatan tersebut masih terhitung oleh jari. Kontra dengan penjara yang penuh dengan penjahat kecil kambuhan. Kondisi satir yang merusak wajah peradilan kita.

Pandangan terhadap asas equality before the law yang baik harus tertanam dalam jiwa aparat hukum, terutama para hakim. Untuk pemenuhan asa tersebut pembentukan Komisi Yudisial (KY) menjadi salah satu kerangka penting dalam menciptakan peradilan ‘sesungguhnya’. Diharapkan mereka dapat menyokong moralitas hakim dalam menegakkan kebenaran terutama dalam upaya pemberantasan korupsi yang tidak hanya terjadi di masyarakat umum tetapi juga didalam lingkungan peradilan, korupsi yang dalam ilmu hukum telah memiliki 5 kembaran yaitu; penyuapan (bribery), kegiatan dalam praktek bisnis yang mengacaukan perekonomian negara (illegal profit), transaksi rahasia (secret transaction), kolusi (collusion), donator dan receiver (dalam praktek pemilihan). Sebagai sebuah tindak pidana yang bersifat extra ordinary, pemberantasan korupsi telah memiliki alat-alat kelengkapan yang bersifat extra ordinary tetapi jarang sekali para hakim yang mampu menyeimbangkan dengan juga berpikir dan bertindak extra ordinary dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi terutama menyangkut pemahaman equality before the law yang sesungguhnya dalam memberantas korupsi. Koruptor merupakan pelaku tindak pidana yang mendapat tempat istimewa, padahal hal ini tidak boleh terjadi di dalam penegakkan hukum.

KY memiliki peran pula dalam hal ini yang merupakan amanat konstitusi, hanya saja sayang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KY sepertinya terpaksa ‘memandulkan’ diri dalam upayanya membersihkan dunia peradilan Indonesia dari penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme yang menyelubungi ranah peradilan.

Equality Hayek Sebagai Acuan Moralitas Hakim Serta Peranan KY

Asas equality before the law sebagaimana juga asas rule of law berkembang tidak terlepas dari perubahan arah politik pada masa yunani kuno sekitar 1.200 sebelum masehi.[3] Kemudian semakin pesat mewarnai kehidupan hukum di negara barat. Pembicaraan mengenai kesamaan dihadapan hukum ini semakin menjadi bagian penting dalam wacana para pemikir barat seperti David Hume, John Locke, Adam Smith, atau Adam Ferguson yang mulai mempengaruhi pandangan hukum masyarakat modern. Tapi dalam perkembangannya mungkin Friedrich August von Hayek-lah yang memberikan pengaruh luas dan dalam mengenai pemahaman terhadap asas penting hukum tersebut. Para pakar dunia berpijak kepada pemahamannya mengenai kesamaan sesungguhnya dalam sudut pandang hukum. Hayek mendefenisikan sikap equality bukan berarti menganggap setiap orang adalah sama, sebagaimana yang dijelaskan dalam seminar mahasiswa di Independent institute tahun 2005 lalu, yaitu :

Hayek did not believe all men are born equal, but did believe that the widely held uniformity theory of human nature would in time undermine the very basic ideals of freedom (Hayek 1960:86). Because people are very different it follows that, if we treat them equally, the result must be inequality in their actual positions, and that the only way to place them in an equal position would be to treat them differently (Hayek 1960:87).

Pada prakteknya pemahaman perlakuan yang berbeda untuk meciptakan keadilan bagi setiap person tersebut seringkali ‘terjatuh’ kedalam jurang pemahaman yang sesat. Di Indonesia perlakuan khusus  dan cenderung istimewa diberikan kepada pelaku yang melakukan tindak kejahatan berskala besar yang dilakukan oleh petinggi negara atau pengusaha. Hal itu kontras terhadap perlakuan ‘semena-mena’ yang cenderung diterima oleh masyarakat, dimana mereka seringkali terpaksa berbuat jahat karena tuntutan kemelaratan hidup mereka. Kita dapat menyaksikan dengan transparent bagaimana seorang koruptor akan mendapatkan perlakuan istimewa berlebihan mulai dari pemberlakuan undang-undang sampai bentuk penjaranya. Terlalu berseberangan dengan pencuri kelas ‘copet’ yang bahkan beresiko meregang nyawa oleh perlakuan aparat.

Perbedaan perlakuan dalam menciptakan keadilan harusnya berjalan seimbang dengan kualitas kejahatan, dampak kejahatan dan siapa pelakunya serta pertimbangan-pertimbangan lainnya. Sangatlah tidak adil jika selalu saja para pembesar dan pengusaha menjadi istimewa dalam perlakuan ketika mereka melakukan tindak kejahatan yang seringkali menimbulkan dampak besar bagi masyarakat banyak. Korupsi, kejahatan terhadap lingkungan, black business, negative policy by the government without have basic thinking for the people bagaimanapun adalah jenis kejahatan yang kerap dilakukan penguasa dan pengusaha yang menimbulkan dampak luar biasa bagi kehidupan kerakyatan, bahkan tidak hanya berdampak dalam kurun yang pendek tapi memakan kesejahteraan hidup sampai kepada generasi-generasia berikutnya. Jenis kejahatan dengan pelaku seperti itu semestinya diberikan special treatment yang ‘menakutkan’ bagi si pelaku jangan memberikan perlakuaan yang malahan semakin menguatkan keyakinan si pelaku mereka adalah orang yang tidak tersentuh hukum (untouchable people by the law) atau diistimewakan hukum. Ketika pola penyelidikan sampai di lembaga pemasyarakatan (penjara) mereka diistimewakan maka secara tidak langsung itu menyatakan bahwa mereka tidak bisa disentuh hukum semudah masyarakat kebanyakan, itu merupakan perlakuan khusus yang salah. Seharusnya mereka diperlakukan tidak istimewa, misalnya seorang pelaku korupsi dipenjara seumur hidup dalam penjara bawah tanah tentu akan lebih berkeadilan dibandingkan dipenjarakan dalam kamar sekelas hotel.

Russell Madden dalam makalahnya yang berjudul Equality before the law memberikan contoh bagaimana kehidupan yang dikuasai kalangan borjuis juga pernah mendera kehidupan Amerika, ia mengomentari sebagai berikut[4]:

“…men such as J. D. Rockefeller, Cornelius Vanderbilt, Andrew Carnegie, J. P. Morgan, and J. J. Hill were labeled as “Robber Barons,” implying none too subtly that they stole their wealth from the American people. One result of the vehemence directed against these productive men was the passage of the Sherman Antitrust Act of 1890 and the establishment of the Interstate Commerce Commission in 1887.”

Perbuatan para ‘pencuri’ yang pengusaha tersebut sebenarnya adalah kejahatan yang menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat. Oleh karenanya pembentukan badan khusus yang memberikan perlakuan tegas dibentuk untuk menciptakan keadilan pada era itu dinilai sebagai tindakan penting untuk menyelamatkan rakyat dari permainan hitam para penguasa dan pengusaha yang memegang segala sendi kehidupan termasuk penegakan hukum.

Begitu juga dalam dunia peradilan tindakan-tindakan khusus perlu segera dilakukan. Dalam tema pembersihan individu hakim sebagai person who is as God representative, kehadiran Komisi Yudisial dalam dunia penegakan hukum di Indonesia untuk membenahi mentalitas para hakim yang seringkali khilaf memberlakukan antara penjahat kelas teri dan kelas kakap menjadi tugas yang sangat berat. Hal tersebut dikarenakan kebobrokan dunia peradilan telah menjadi masalah umum di setiap tingkatan peradilan diseluruh Indonesia.

Pada pasal 13 UU No. 22/2004 tentang Komisi Yudisial dijelaskan mengenai wewenang KY yaitu; pertama, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR. Kedua, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Kewenangan mengawasi para hakim beralih dari intern environment (Mahkamah Agung) menjadi pengawasan independent.

Secara tidak langsung dapat dipahami bahwa keadilan penentu warna keadilan di Indonesia tidak hanya terletak ditangan hakim tetapi juga tidak lepas dari peran serta KY dalam mengawasi tindak-tanduk perangai para hakim. Diharapkan KY tidak hanya mengawasi perilaku hakim yang sesuai dengan standart baku dari perundang-undangan, bagaimanapun produk manusia ini selalu dikalahkan oleh ‘mesin waktu’ kejahatan yang tidak berhenti berputar. KY juga harus melihatnya dari perasaan keadilaan dalam sisi masyarakat. Diharapkan komisi ini tidak baku dalam menilai hukum dari perkara teks saja, sebagaimana menurut H.L.A. Hart bahwa[5];

We must now turn pure attention to the claim which, in the perennial discussion of the ‘essence’ or the ‘nature’ or definition of law, has been most frequently opposed to the simple imperative theory which we have found inadequate.

Kita menyadari bahwa bangsa ini sering kali terjebak dengan pola pikir yang memberanguskan perkembangan keadilan hukum, terjebak dengan formalitas belaka, sehingga keadilan menjadi sesuatu yang jauh antara law in the books dan law in actions. Melihat kerangka pola pikir tersebut tentu tugas KY tidak semudah membalikkan telapak tangan apalagi setelah keluarnya putusan MK yang menyudutkan wewenang KY pada suatu sisi yang menjadikan hakim (dalam lingkungan MA dan MK) seolah-olah sebagai salah satu untouchable person by the law yang tidak memiliki kekhilafan, tetapi itu bukan berarti bagi KY bagai menegakkan benang basah kebenaran atau mencari jarum keadilan diantara tumpukan jerami hitamnya dunia peradilan, melainkan seperti justicia sang dewi keadilan, tidak melihat tetapi dia mampu merasakan keadilan.

Prinsip-prinsip moral yang harus KY sematkan dalam jiwa hakim menjadi dasar tegaknya keadilan. Tanpa moralitas, peradilan tidak akan mampu mewujudkan keadilan yang tidak memandang kasta. Pada pertemuan para hakim di Den Haag, 25-26 November 2002 disepakatilah mengenai prinsip-prinsip Dasar Kode Etik Hakim yang memuat hal-hal sebagai berikut[6]:

  1. Prinsip kebebasan. Prinsip ini memuat kebebasan peradilan adalah suatu prasyarat terhadap aturan hukum dan suatu jaminan mendasar atas suatu persidangan yang adil. Oleh karena itu, seorang hakim harus menegakkan dan memberi contoh mengenai kebebasan peradilan baik dalam aspek perorangan maupun aspek kelembagaan.

Prinsip  ini sangat penting bagi hakim dalam memberlakukan para pencari keadilan secara setara. Jika hakim tidak dipengaruhi oleh pihak lain atau tidak mampu dipengaruhi oleh pihak lain maka hakim dapat berlaku sesuai dengan perasaan keadilannya. Kebebasan ini tidak seharusnya dapat di intervensi oleh pelbagai pihak-pihak termasuk Mahkamah Agung, ada baiknya penentu kenaikan pangkat, penempatan hakim, dan lain-lain  ditentukan pula oleh Komisi Yudisial. Fungsi MA ada baiknya hanya bersifat sebagai coordinator fungsi peradilan.

  1. Prinsip ketidak berpihakan. Prinsip ini sangatlah penting untuk pelaksanaan secara tepat darii  peradila. Hal ini tidak hanya berlaku terhadap keputusan itu sendiri tetapi juga terhadap proses dalam mana keputusan itu dibuat.

Peradilan Indonesia bagaimanapun telah menjadi rahasia umum seringkali memperlihatkan keberpihakan. Kasus DPRD Sumbar misalnya, bagaimana eksekusi yang seharusnya telah bisa dilakukan ketika dalam tahap kasasi, karena sebagaimana kita ketahui kasasi hanya dilakukan kepada kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan setiap kasus yang telah ‘betitel’ kekuatan hukum tetap telah dapat dilakukan eksekusi. Namun pada kenyataan hakim tidak memerintahkan jaksa untuk melakukan eksekusi walaupun tanpa pernyataan tersebutpun jaksa semestinya telah menyadari posisinya sebagai eksekutor putusan hakim menyadari setiap putusan hukum tetap, maka eksekusi harusnya dilaksanakan.

  1. Prinsip integritas. Prinsip integritas sangat penting untuk pelaksanaan peradilan secara tepat.

Hakim yang tidak memiliki integritas tentu saja dapat mengurangi kewibawaan peradilan. Setiap putusan hakim yang tidak memiliki integritas pastilah akan menimbulkan kotroversi yang akibatnya integritas peradilan yang akhirnya juga akan dipertanyakan. Ide untuk memperhatikan mahasiswa fakultas hukum dari sejak awal di universitas merupakan ide revolusioner positif untuk perbaikan integritas hakim, mahasiswa yang memiliki kemampuan bagus dapat saja diberikan kesempatan lebih luas untuk menjadi hakim. Tentu saja pemberian proses khusus untuk menjadi hakim kepada mahasiswa hukum berprestasi tidak semudah yang dibayangkan, perlu juga dipikirkan bagaimana hal tersebut malahan bukan jadi masalah baru, misalnya nepotisme dari fakultas yang merekomendasikan mahasiswanya.

Pilihan untuk memperhatikan mahasiswa berprestasi ini juga dilaksanakan oleh negara-negara maju, sebagaimana banyak dilakukan oleh kantor-kantor advokat juga melakukan hal yang sama untuk menjaring calon advokat yang memiliki kemampuan bagus di fakultas.

  1. Prinsip kesopanan. Kesopanan dan citra dari kesopanaan itu sendiri sangat penting dalam pelaksanaan segala kegiataan seorang hakim.

Jika kita bicara tentang moralitas para hakim, tentu saja kita juga harus bicara mengenai kesopanan para hakim dan tingkah laku para hakim di dalam maupun diluar persidangan. Dalam sebuah seminar, Deny Indrayana bercerita bahwa ketika ia menemani kunjungan komperatif para hakim Indonesia di Australia, Deny sempat terkejut ternyata para hakim di Indonesia tidak bisa menjaga sopan santunnya. Di ceritakan Deny bahwa ada hakim yang menggunakan telephone yang sebenarnaya tidak boleh digunakan untuk telephone ke luar negeri, namun ‘ajaibnya’ hakim Indonesia melakukan hal tersebut. Peristiwa itu menunjukan betapa merosotnya moralitas para hakim, walaupun hal itu tidak mewakili keseluruhan hakim tapi setidaknya hal itu adalah salah satu contoh dari ratusan contoh kemerosotan moral para hakim.

  1. Prinsip kesetaraan. Prinsip ini memastikan kesetaraan perlakuan terhadap semua orang dihadapkan pengadilan sangatlah penting guna pelaksanaan peradilan sebagaimana mestinya.

  1. Prinsip kompetensi dan ketaatan. Prinsip kompetensi dan ketaatan adalah prasyarat terhadap pelaksaan peradilan sebagaimana mestinya.

Dari prinsip-prinsip tersebut tetap saja yang paling utama adalah prisip kesetaraan (equal) yang disertai oleh semangat/penghargaan untuk pelaksanaanya oleh para hakim, sebagaimana Hart sampaikan; the general  principle latent in these diverse applications of the idea of justice is that individuals are entitled in respect of each other to a certain relative position of equality or inequality.[7]

Individual yang disebut Hart lebih suka penulis artikan pada kalangan hakim, karena sebagaimana telah dijelaskan diatas hakim merupakan posisi final bagi keadilan dunia. Jika individu puncak bagi pencarian keadilan telah memahami bagaimana memperlakukan setiap pencari keadilan sesuai dengan standart moralitas keadilan, maka setidaknya ada harapan dunia peradilan kita benar-benar bisa diharapkan oleh para pencari keadilan.

Prinsip-prinsip moralitas para hakim

Dalam term of references yang diberikan Komisi Yudisial untuk penyusunan Draf kode etik para hakim, enam prinsip diatas terdapat pula prinsip lain yang sangat penting dalam membentuk peradilan yang tidak memihak,yaitu;

  1. Berperilaku adil

Adil menurut draft tersebut adalah suatu perilaku atau tindakan yang tidak memihak. Tentu saja ketidakberpihakan tersebut tidak hanya berlaku kepada keputusan hakim tapi juga harus tercermin pada proses dimana keputusan tersebut dibuat. Lalu dimanakah posisi Komisi Yudisial atau masyarakat pencari keadilan dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku adil hakim ? Jangan upaya pengawasan tersebut malahan membuat kebebasan hakim menjadi terbatasi. Jika KY bisa melakukan intervensi terhadap prinsip perilaku adil hakim ini sebagai patokan moralitas atau perilaku hakim tentu ini menjadi masalah besar jika tidak terdapat acuan pasti terhadap keadilan. Sedangkan menurut KUHAP (Pasal 233 sampai Pasal 269), proses pengawasan terhadap ketimpangan perilaku adil hakim tersebut dilakukan melalui proses banding, kasasi dan peninjauan kembali. Lalu bagaimanakah pola pengawasan yang mesti dilakukan oleh KY terhadap perilaku adil hakim. Menurut penulis ini masih tetap memberikan kerumitan, jika KY tidak berhati-hati maka KY bisa menjadi sebuah lembaga yang terlalu jauh mengintervensi kemandirian dan kebebasan hakim dalam dunia peradilan Indonesia. Oleh karenanya, perilaku tidak adil ini dituntaskan apabila puncak sarana pencari keadilan tersebut ( upaya biasa dan upaya hukum luar biasa) telah terpenuhi dan kata lain seorang hakim dapat saja dipertanyakan perilaku adilnya oleh KY atau masyarakat apabila kekuatan hukum itu sudah tetap (incracht). Jangan sampai upaya dhukum belum mencapai kekuatan hukum tetap menjadi penilaian KY terhadap perilaku adil hakim yang dibubuhi nilai moralitas hakim.

  1. Mendengar kedua belah pihak

Suatu peristiwa menarik pernah terjadi dalam peradilan class action pedagang pasar raya kota padang dan walikota. Dimana hakim PN melakukan pertemuan dengan walikota tanpa dihadiri oleh pihak pedagang pasar raya kota padang. Ini merupakan pelangaran etika beracara dan harusnya hakinm tahu akan hal tersebut, namun sayangnya hakim seolah-olah mengabaikan perbuatan tersebut sebagai hal yang tidak adil dan tidak menegakkan prinsip persamaan dihadapan hukum.

  1. Berperilaku Jujur

Dalam Pedoman Perilaku hakim MARI 2006 dijelaskan mengenai prinsipin; Kejujuran bermakna biasa dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.

Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat tentang yang hak dan yang batil.

Dengan demikian akan mewujudkan sikap pribadi yang tidak berpihak kepada siapapun berkaitan dengan tugas atau profesinya, tidak menerima sesuatu pemberian dan atau menjanjikan sesuatu kepada para pihak.

Sikap equality before the law menjadi bagian penting dalam bersikap jujur, hanya saja sayang dalam Pedoman Perilaku Hakim yang dikeluarkan MARI tersebut tidak terdapat prinsip penting yang dicantumkan dalam the bangalour principles yaitu prinsip equality before the law itu sendiri.

Prinsip-prinsip moralitas pada pedoman perilaku hakim MARI tersebut agak aneh dikarenakan umumnya supreme court yang berada dipelbagai negara menetapkan prinsip equality sebagai prinsip yang dianut oleh para hakimnya.

Kejangalan ini seolah ingin memperlihatkan bahwa prinsip equal menjadi sesuatu yang diabaikan dalam dunia peradilan kita.

Pemberantasan Korupsi dan Kesamaan dihadapan Hukum

Rasa keadilan kita terusik ketika hukum semakin tidak mampu menyentuh para pembesar negeri ini. Orang-orang seperti Soeharto, Bagir Manan, Hawid Awalludin maupun Anas Urbaningrum seolah mampu melanggar asas kesetaraan dihadapan hukum. Di daerah pun kejadian yang sama juga tidak terelakkan, raja-raja kecil di daerah-daerah semakin mampu menjadikan hukum budak kekuasaan, tentu hal ini tidak lepas dari ‘permainan nakal’ campur tangan pusat. Kasus korupsi DPRD Sumatera Barat, misalnya, bagaimana 33 anggota DPRD yang telah dijatuhi hukuman sebagai terpidana dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (incracht) hingga saat ini tidak mampu dijangkau oleh aparatur hukum. Alasan yang digunakan oleh aparat hukum anehnya sama degan yang disuarakan oleh para terdakwa dan para pendukungnya. Para terpidana tersebut berpendapat bahwa dari 43 anggota DPRD yang telah menerima putusan kasasi baru 33 terpidana, sedangkan 10 orang lagi belum, maka eksekusi menunggu putusan kasasi 10 orang lagi yang belum diputuskan oleh Mahkamah Agung, alasannya persamaan dihadapan hukum, equality before the law. Pandangan tersebut bukan tidak menimbulkan benturan opini, bahkan telah mengarah kepada penurunan massa untuk mewacanakan kebenaran pendapat masing-masing pihak. Hebatnya MA seolah tidak memahami gejolak di daerah sehingga putusan kasasi terhadap sisanya entah kapan ‘jatuhnya’ dari langit puncak peradilan di Indonesia tersebut.

Oleh karenanya dalam kasus korupsi perlu juga dilihat pengertian Hayek tentang equality before the law sebagaimana telah diungkapkan diatas bahwa; Hayek did not believe all men are born equal, but did believe that the widely held uniformity theory of human nature would in time undermine the very basic ideals of freedom (Hayek 1960:86). Because people are very different it follows that, if we treat them equally, the result must be inequality in their actual positions, and that the only way to place them in an equal position would be to treat them differently (Hayek 1960:87).

Perilakuan terhadap anggota DPRD tersebut yang membawa-bawa prinsip kesamarataan, jika melihat sisi pandangan Hayek, maka kesamarataan yang dimaksud anggota DPRD Sumbar tersebut jelas salah kaprah. Kesamarataan tidak harus dilakukan sama, keadilannya terletak jika 33 anggota  DPRD yang telah dijatuhi hukuman tersebut didahului pelaksanaan eksekusinya, maka mereka akan lebih dulu juga dalam mengakhiri hukuman penjaranya.

Alasan para anggota DPRD tersebut hanya merupakan pandangan politik jadi bukan pendapat hukum yang mengemukakan pandangan persamaan dihadapan hukum.

Pemahaman equal dalam dunia peradilan di Indonesia harusnya mendapat tempat dalam ruang pengetahuan hakim dan aparat hukum lain (semisal Jaksa sebagai eksekutor) sehingga tidak terjadi kesalahan mendasar dalam memahami prinsip equal dan keadilan. Kesamaratan sesungguhnya bukan berarti serupa tetapi juga berlandasan rasa keadilan sesungguhnya yang melihat tidak hanya pada satu sisi tapi juga pada banyak sisi. Dalam kasus DPRD Sumbar 1999-2004, pemahaman tersebut tidak dimiliki oleh eksekutor dan hakim ang dapat memerintahkan Jaksa untuk segera melakukan eksekusi terhadap putusannya.

Dalam pemberantsan korupsi kepahamanan ini (equality before the law) menjadi absolute sifatnya, oleh karenanya para hakim dan para penegak hukum lain atau para aktivis yang peduli terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia tidak terjebak oleh asas equal yang tidak mendalam pemahamannnya. Tidak hanya alat kelengkapannya yang harus extra ordinary tetapi juga harus meliputi pola pikir pemberantasan yang extra ordinary, termasuk dalam memahami konsep equality before the law dalam pemberantasan korupsi.

Penutup

Sebagaimana yang pernah dilantangkan oleh Prof. Taverne yang juga menjadi ‘literatur’ bagi para lawyer (ahli/sarjana hukum), bahwa pada prinsipnya bukanlah yang kita butuhkan sebuah produk hukum yang luar biasa (produk perundang-undangan) tetapi pada hakekatnya yang dibutuhkan adalah aparat hukum (law aparatus) yang baik.

Dalam memahami apa itu kesamarataan dihadapan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi jelas kita tidak hanya bergantung kepada hakim yang baik tetapi juga semua kalangan yang menasbihkan dirinya sebagai pencinta penegakan hukum di Indonesia.

Oleh karenanya tidak ada artinya segala teori hukum yang ada jika tidak mampu menciptakan para penegak hukum yang mampu menjunjung hukum pada tingkatan yang sesuai dengan rasa keadilan sesungguhnya. Hal tersebut yang dimaksud dalam pandangan Hayek dalam melihat asas equality before the law, yaitu jangan perilakukan setiap orang sama karena hasilnya adalah ketidak-samaan, tetapi perilakukan mereka berbeda karena disitulah keadilan. Keadilan dimaksud bukanlah mengistimewakan para penguasa dan pengusaha tetapi meletakan rakyat kecil sebagai pedoman rasa keadilan, jika rakyat biasa dihukum berat dalam mencuri, maka pelaku korupsi (yang umumnya penguasa dan pengusaha) semestinya dihukum lebih berat. Disitulah letak kepahaman asas equality before the law yang berkeadilan.


[1]Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi (PUSaKo) Fakultas Hukum Universitas Andalas

-Aktiv di Badan Anti Korupsi (BAKo) Sumbar

– Komite Hukum Tetap Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumbar

[2] M. Yahya harahap, Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Sinar Grafika Jakarta, 2004. h. 65.

[3] . STUDENT PROGRAMS Independent Scholarship Fund Garvey Fellowships Essay Contest Summer Seminars Student Internships Independent Institute, November 4, 2005.

[4] Equality before the law, Russell Madden, papers dapat ditemukan pada situs google.com.

[5] The concept of law by. H.L.A. Hart, Oxfort University Pressinc, New York, 1994. h. 155.

[6] Rancangan Peraturan tentang pedoman etika dan perilaku hakim, Komisi Yudisial, h. 5.

[7] Opcit, h. 159.

WAKIL RAKYAT DAN GLOBALISASI KEMISKINAN

Oleh : Feri Radin Amsari

Peneliti pada Pusaat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum UNAND dan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNAND

Miskin jelas bukan pilihan. Namun 1,2 milyar (Kompas, 18/12) dari lebih kurang 6 milyar penduduk dunia dipaksa memilih hidup dibawah garis kemiskinan di era globalisasi ekonomi. Ini bukti bahwa globalisasi ekonomi tidak dapat diandalkan membuka ruang baru bagi rakyat miskin untuk mendapatkan pekerjaan layak.

Tidak pula dengan kampanye Millenium Development Goals (MDGs) yang gembar-gembor dikampanyekan negara-negara dunia dan PBB. Kampanye tersebut hanya menambah utang-utang baru negara miskin dan berkembang yang  memperhitungkan kalangan atas semata dan melupakan kaum papa.

Indonesia sendiri jelas mengalami tekanan-tekanan ekonomi yang menyesakan. Harga beras yang naik dan langkanya minyak tanah masih mewarnai dipelbagai daerah akhir-akhir ini. Cenkeraman globalisasi dunia akan semakin memberatkan, jika bangsa ini tidak mempersiapkan ‘benteng’ kokoh berupa kebijakan pemerintah dan produk perundang-undangan yang berpihak kepada rakyat kebanyakan. Jika tidak kemungkinan persentase kemiskinan dunia akan bertambah melalui rakyat bangsa ini. Lalu, dimana wakil rakyat ? Agaknya mereka lupa janji terhadap rakyat yang diwakilinya (baca Pasal 20 tentan sumpah/janji DPR dalam UU No.22/2003 tentang Susduk) ?

Anggaran non parlemen

Sistem parlemen diperuntukan tidak hanya untuk menyuarakan aspirasi rakyat tetapi juga memperjuangkan aspirasi tersebut dengan gigih hingga terimplementasi (baca Pasal 20A UUD 1945). Parlemen adalah jabatan berkorban bukan jabatan mencari keuntungan. Tapi sayangnya wakil rakyat bangsa ini lebih banyak melakukan kegiatan yang memuaskan diri sendiri. Hal itu terlihat dari kinerja Parlemen dua tahun terakhir (2004-2006).

Kunjungan keluar negeri yang tidak jelas relevansinya dengan tugas ke-legeslatif-an, kenaikan tunjangan DPRD dan miskinnya bukti kinerja parlemen pusat maupun daerah semakin menistakan fungsi lembaga perwakilan rakyat.

Naiknya gaji dan tunjangan DPRD (lihat PP No.37/2006) sebenarnya juga tidak hanya berhubungan dengan isu-isu kemungkinan akan terjadinya tindak pidana korupsi tetapi juga memperlihatkan terkikisnya kedekatan antara rakyat dengan orang-orang yang mewakilinya. Sebagai lembaga terhormat dengan tugas mulia (officium nobile) semestinya kenaikan gaji dan tunjangan tersebut menimbulkan penolakan dari kalangan DPRD sendiri atau protes dari DPR kepada Pemerintah yang mengeluarkan PP tersebut. Malangnya, politikus parlemen menjadi kehilangan gerak reflek untuk menolak jika berkaitan dengan keuntungan pribadi.

DPR dan DPRD memiliki kewajiban mulia untuk memperjuangkan rakyat dan meninggalkan kepentingan pribadi, kelompok, partai maupun golongan (baca Pasal 29 butir g dan Pasal 50 butir g UU No.22/2003 dan penjelasannya). Oleh karenanya pembentukan produk perundang-undangan yang mampu mengentasi kemiskinan dan membentengi rakyat dari bahaya globalisasi ekonomi akan berjalan timpang jika tidak diikuti oleh keprihatinan wakil rakyat itu sendiri dengan pembatasan anggaran untuk DPR/DPRD pada APBN/D.

Anggaran yang ’non-parlemen’ tersebut setidaknya bisa disalurkan kepada pemberian dukungan modal pada unit-unit kecil ekonomi kerakyatan. DPR/D juga bisa meniru jurus jitu peraih Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus misalnya, di Bangladesh  dengan membuka kesempatan memperoleh kredit mikro bagi rakyat miskin, tentu saja melalui ketentuan produk perundang-undangan.

Globalisasi kemiskinan

Selagi wakil rakyat tidak memperhatikan kepentingan rakyat, maka ancaman globalisasi kemiskinan akibat imbas kapitalisasi global dalam penentuan arah ekonomi dunia tentu dianggap sebelah mata. Sepengetahuan saya arah kebijakan produk perundang-undangan yang pro-ekonomi kerakyatan sejauh ini jelas belum ada atau tidak terlaksana dengan baik.

Padahal kita ketahui bersama bahwa kekuatan ekonomi yang ada baik itu sumber daya alam (baca pasal 33 UUD 1945) maupun kebijakan perundang-undangan ekonomi harusnya memiliki semangat kebangsaan sebagaimana diatur UU No.10/2004 tentang peraturan perundang-undangan, kesemuannya diharapkan kepada para wakil rakyat.

Tanda-tanda keterpurukan ekonomi Indonesia saat ini tidak akan terjadi jika wakil rakyatnya memiliki kepedulian terhadap nasib ekonomi rakyat. Jika Indonesia menjadi negara yang akan dilibas oleh globalisasi ekonomi dan menjadikan rakyatnya sebagai bagian dari kemiskinan global, maka salah satu yang harus menunjuk tangan bersalah adalah wakil rakyatnya.

UAN, NASIB PENDIDIKKAN DAN KORUPSI

Oleh :

FERI AMSARI

Wakil Koordinator Program Citizen Report Card (CRC) dalam dunia pendidikan pada Badan Anti Korupsi (BAKO) Sumbar

Pendidikan kita kembali menjadi sorotan. Kisruh ujian akhir nasional (UAN) menjadi menu utamanya. Permasalahan tersebut berawal dari yakinnya Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) dengan pola skala kelulusan per mata ajaran, yaitu 4, 26. Malangnya bencana 4,26 ini tidak hanya menggoncangkan angka kelulusan siswa tetapi juga mempertanyakan masa depan pendidikan kita.

Seolah telah menjadi role mode para Mendiknas per cabinet di setiap pemerintahan, dimana kebijakan-kebijakan pendidikan tidak menyelesaikan permasalahan mendasar, yaitu kualitas anak didik, namun yang hadir adalah kebijakan yang meniupkan masalah demi masalah.

Ada beberapa pandangan umum mengenai kebijakan UAN tersebut. Pertama, skala nilai sebesar 4,26 dianggap terlalu tinggi untuk dunia pendidikan Indonesia yang terkenal ‘melarat’ kualitasnya. Mendiknas sendiri memiliki mazhab bahwa hal tersebut juga penting untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan kita dari negara tetangga. Pendapat tersebut jelas ‘ngawur’ besar, karena dilogikakan bagaimanapun tidak ada hubungan sebab-akibat peningkatan kualitas pendidikan dengan meletakkan skala lebih besar untuk lulus dari sebuah ujian dengan meningkatnya standart nasional kepintaran siswa. Pendapat kedua, jika UAN berlangsung tanpa pertolongan para guru terhadap siswa, ada kemungkinan persentase kelulusan akan bertambah mengecil.. Ini bermakna kelulusan yang ada bergantung pula kepada ‘kemurahan’ hati para guru atau kepintaran mereka mengerjakan soal-soal UAN untuk di sharing dengan peserta ujian.

Pelbagai pandangan tersebut masih dalam wadah perdebatan. Namun yang jelas korbang-korban yang bernama masa depan generasi muda negeri ini telah berjatuhan. Perdebatan ini setidaknya harus diselesaikan dengan meletakkan kepentingan siswa diatas segalanya. Untuk itu penentu kebijakan (dalam hal ini Mendiknas) harus rela berbesar hati jika kebijakkannya dalam hal UAN ini merupakan kekhilafan yang mesti dibenahi.

Korupsi pendidikan.

Lepas dari permasalahan pokok tersebut, efek UAN ini semestinya tidak hanya dilihat dari satu sudut saja. Sisi yang lain yang harus menjadi pembenahan ialah pola pelaksanaannya yang boleh di vonis tidak adil.

Disisi lain, tidak bisa dipungkiri dunia pendidikan juga menjadi lahan segar sebagai santapan nikmat para koruptor. Dibeberapa daerah telah terungkap kejahatan yang merugikan keuangan negara tersebut yang melibatkan orang-orang besar, semacam kepala dinas pendidikan atau sejenis guru honorer sekalipun. Mekanismenya bisa berbentuk pengadaan buku wajib atau pengumpulan sumbangan yang tidak diketahui entah kemana keberadaan uang tersebut jadinya. Sebagaimana kita sadari, korupsi di sekolah dilakukan dengan jalan memanipulasi perbelanjaan sekolah yang dibebankan kepada orangtua murid, manipulasi dana PMR, penulisan ijazah, rapat guru, dan lain-lain sebagaimana juga disinyalir ICW (Sutedjo, 2006).

Korupsi dalam ranah pendidikan bisa terlihat jelas melalui kualitas dan kuantitas sarana pendidikan sebagai penompang peningkatan kemampuan siswa. Dibeberapa sekolah di kota Padang yang telah diteliti oleh Badan Anti Korupsi (BAKO) Sumbar, ternyata masih juga melakukan pelbagai pungutan yang memberatkan siswa. Beberapa sekolah bahkan mewajibkan siswanya untuk mengikuti les yang dilaksanakan gurunya, beberapa orang tua berpandangan hal itu harus dilakukan kalau tidak nilai siswa bisa terancam. Paling parah ialah telah terungkap dibeberapa daerah mengenai penyimpangan dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang notabenenya merupakan nafas baru bagi dunia pendidikan.

Pertanyaan yang timbul tentu saja bagaimana dengan UAN, terdapatkah permainan ‘uang’ disana ? Jika kita melihat kondisi pelaksanaan UAN kemungkinan kearah tersebut bisa saja terjadi. Pengaturan ketat skala kelulusan setiap mata kuliah menimbulkan kerumitan bagi kelulusan anak terpintar sekalipun. Itu berarti peluang transaksi oleh pihak-pihak yang dapat mengatur kelulusan dalam UAN terbuka lebar. Dikarenakan kegagalan siswa dalam meraih kelulusan merupakan aib besar bagi masyarakat kita, maka orang tua siswa akan melakukan apa saja agar anak mereka dapat lulus dari ujian yang sangat sulit tersebut. Transaksi kelulusan dapat terjadi antara orang tua siswa dengan para guru atau orang tua dengan panitia seleksi hasil UAN. Hal ini mungkin tidak berlaku bagi masyararkat golongan menengah kebawah, namun besar kemungkinan menjadi model yang dilakukan oleh masyarakat kelas atas.

Skala kelulusan  UAN saat ini jika dipertahankan bisa jadi akan menambah peluang untuk terjadinya korupsi dimasa yang akan datang. Para pelaku akan melihat kejadian saat ini sebagai peluang besar bagi pemasukan mereka. Pemerintah –dalam hal ini Mendiknas- seolah memberi jalan besar untuk peluang terciptanya lahan baru korupsi dalam dunia pendidikan. Jika kebijakan tersebut dibatalkan, maka dampaknya akan besar sekali. Ini merupakan proses pendidikan untuk melibatkan masyarakat terlibat dalam gerakan antikorupsi (P.Bambang Wisodo, Kompas 2005)

Pembatalan

Perlu jiwa besar sebagai pemimpin untuk mengakui kebijakan yang salah. Masyarakat tentu akan menyambut baik apabila Mendiknas mengakui kekhilafannya. Dalam negara demokrasi lain pembatalan kebijakan yang salah kaprah adalah lumrah. Di Indonesia disinilah malangnya, pemimpin kita sekolah mempertahankan egoismenya dalam menentukan kebijakkan.

Kebijakan mengenai skala nilai yang harus dipenuhi oleh siswa pada setiap mata ajaran dalam ujian tersebut dapat diganti dengan skala keseluruhan dari nilai ujian. Ini jelas membuka kelulusan yang adil, karena tidak semua anak pintar menguasai semua pelajaran. Anak-anak juga giat belajar suatu mata pelajaran berdasarkan kesukaan atau ketertarikan mereka terhadap suatu pelajaran, ini berkaitan juga cara penyajian para guru. Hal tersebaut tentu saja berbeda-beda apalagi kualitas guru daerah dan pusat juga berbeda, tentu saja minat anak-anak juga berbeda terhadap suatu pelajaran. Adalah khilaf dan melanggar hak anak jika memaksakan anak harus pintar dalam setiap materi mata pelajaran.

2 Responses to “Pemberantasan Korupsi”

  1. Nanang Says:

    ayo berantas korupsi sampai ke penentang-penentangnya…nah.. lho?

  2. feriamsari Says:

    Ah mas eh uda nanang bisa aja…kalau penentang korupsi ikut diberantas maka pasti nanang yang diberantas terlebih dahulu..ya khan haha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s