buku-mahfud

BUKU  I :

Judul : Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (edisi revisi)

Pengarang : Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH, SU.

Penerbit : Rineka Cipta (Juni 2001)

Bab I;

Bab pertama buku ini membahas perdebatan antara kelompok Soekarno dan Natsir mengenai dasar negara. Mahfud menjelaskan bahwa perdebatan mengenai dasar negara sudah berlangsung jauh sebelum rapat-rapat di BPUPKI.

“Keributan” antara dua kelompok tersebut umumnya dalam literatur-literatur lain juga disebut sebagai pertentangan antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Dua kelompok ini disebagian lain disebut sebagai pertentangan antara kelompok Islam dan Sekuler.

Soekarno digambarkan Mahfud yang memulai “topik” yang menjadi perdebatan awal mengenai dasar negara Indonesia ke depan. Tulisan-tulisan Soekarno yang dimuat di majalah-majalah ketika itu (salah satunya Panji Masyarakat) menjadi awal polemik. Soekarno dengan lugasnya memuja-muji apa yang telah dilakukan oleh Kemal Attaturk. Kemal berhasil memisahkan dengan baik antara agama dan negara dalam sistem bernegara di Turki. Soekarno coba meyakinkan bahwa negara tidak dapat disusupi oleh nilai-nilai agama karena itu akan menyebabkan kehancuran sistem bernegara. Misalnya ia contohkan kasus turki sebelum Kemal Attaturk berhasil menjadikannya sebagai negara Sekuler. Orang-orang di Turki menjadikan nilai-nilai agama sebagai alasan kelalaian dalam profesionalitas kerja. Ketika puasa orang-orang seringkali menggunakannya sebagai alasan untuk terlambat masuk kantor atau mereka tidak menyelesaikan pekerjaan karena telah masuk waktu sholat. Oleh Kemal kondisi tersebut harus diselamatkan melalui konsep sekulerisme.

Soekarno menulis diantaranya seperti berikut ini;

dan bukan saja turki, tetapi di mana-mana sahaja, di mana pemerintah campur tangan di dalam urusan agama, di situ ia menjadi halangan yang besar yang tak dapat dienyahkan. Maka oleh karena itu, menurut pemimpin-pemimpin Turki, justru buat kesuburan Islam itu, maka Islam dimerdekan dari pemeliharaan pemerintah“.

Natsir melalu nama samaran kemudian membalas tulisan-tulisan Soekarno tersebut. Ia menyebutkan bahwa Soekarno hanya melihat kelemahan individu bukan melihat substansi apakah nilai-nilai agama benar-benar mampu untuk menjalankan negara. Natsir, menurut Mahfud, kemudian menyayangkan pandangan Soekarno yang dangkal tersebut dengan menulis:

“…maka terbayang sudah di matanya seorang bahlul (bloadyfool) duduk di atas singasana, dikelilingi oleh haremnya, menonton tari dayang-dayangnya. Terbayang olehnya yang duduk mengepalai kementerian kerajaan beberapa orang tua bangka memakai serban besar, memegang tasbih sambil meminum koga. Sebab memang begitulah gambaran ‘pemerintah Islam’ yang digambarkan dalam kitab-kitab (buku-buku- pen) Eropa yang mereka baca dan diterangkan oleh guru-guru bangsa Barat selama ini”.

Dalam buku ini Mahfud kemudian menjelaskan pandangan-pandangan atau lebih tepat disebut penjelasan Natsir terhadap pola fikir Soekarno. Menariknya diakhir BAB buku ini, entah sengaja atau tidak Mahfud mengutip pandangan Deliar Noer mengenai perdebatan tersebut. Deliar Noer menganggap dua bapak bangsa tersebut terjebak ke dalam perdebatan yang mengarah kepada pertentangan konsep pemisahan antara negara dan agama sebagaimana di Barat. Padahal sesungguhnya hal itu tidak bisa terjadi di Indonesia dikarenakan Indonesia tidak memiliki pertentangan konsep terhadap campur -tangannya gereja kepada negara sebagaimana di Barat. bahkan menurutnya yang dipertentangkan di Barat itu adalah campur-tangan gereja sebagai salah satu institusi agama kepada persoalan negara, bukanlah pertentangan antara agama dan negara.

Catatan penting dari Mahfud adalah dua perdebatan founding fathers tersebut merupakan titik awal dari perdebatan-perdebatan mengenai dasar negara di BPUPKI.

Bab II;

Mahfud dalam Bab ini menguraikan perdebatan antara kelompok Islam dan Nasionalisme dalam sidang-sidang BPUPKI.  Rumitnya menurut Mahfud adalah dalam naskah Moh. Yamin hanya terdapat pidato-pidato kelompok Nasionalis saja. Sedangkan pidato-pidato kelompok Islam dan Moh. Hatta sama sekali tidak dimuat. Namun bukan berarti pidato itu tidak ada di dalam persidangan dikarenakan dalam naskah pidato Soekarno, Soepomo dan Yamin disinggung mengenai pidato-pidato dari kelompok Islam terutama Ki Bagoes Hadikoesoemo.

Bab ini terus terang menarik dibaca. Selain beberapa pandangan penting mengenai dasar negara itu sendiri. Juga kita bisa mencerna silang-sengkarut mengenai 7 kalimat Piagam Jakarta dan pancasila kekinian. Tentu saja Mahfud memartisikan pandangan-pandangan para founding fathers tersebut agar lebih mempermudah pembaca. Berikut saya sederhanakan pandangan-pandangan para bapak bangsa itu dalam resensi ini.

I. Soekarno

Pandangan Soekarno tidak berbeda dengan apa yang telah dikemukannya sebelum sidang-sidang BPUPKI dalam artikel-artikelnya terdahulu.

2. Soepomo

Pola pikir Soepomo dalam rapat BPUPKI ini sangat terkenal dalam bidang Hukum Tatanegara. Dari sinilah bermula konsep negara integralistik yang disebut sebagai suatu Stateside (begripstaat). Konsep yang menjadi dasar negara kesatuan ini tentu saja menolak gagasan negara Islam. Dalam buku ini Mahfud memaparkan beberapa konsep Stateside yang dikemukakan Soepomo dalam rapat tertanggal 31 Mei 1945.

Soepomo juga memaparkan mengenai tiga aliran staatside yaitu;

  1. teori individualistik ; negara disusun berdasarkan kontrak sosial yang berdasarkan individualisme (JJ. Rosseau, Herbert Spencer, HJ. Laski);
  2. teori golongan; negara menjadi alat bagi golongan kuat, pemodal (kapitalis) untuk menekan kelompok lemah. Oleh Karl Marx kondisi ini dibalik, dimana kaum yang lemah harus mampu menguasai kaum borjuis. (K. Marx, Engels, Lenin);
  3. Teori integralistik; negara dalam paham ini ditujukan bukan untuk golongan tertentu dari masyarakat melainkan diperuntukan bagi kesejahteeraan seluruh golongan. (Hegel, Adam Muller, Spinoza);

Soepomo berkata bahwa;

“Negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Yang terpenting ialah dalam negara yang berdasar aliran pikiran integral ialah penghidupan bangsa seluruhnya”

Kemudian melalui beberapa alasan Soepomo menolak konsep negara Islam. Alasan tersebut ialah;

  1. Indonesia memiliki kekhasan tersendiri yang tidak sama dengan negara-negara Islam di Timur tengah.
  2. Masih terdapatnya perbedaan pendapat dalam negara-negara Islam bagaimana seharusnya negara modern diimplementasikan.
  3. Mendirikan negara Islam berarti menjauhkan konsep negara kesatuan karena negara Islam hanya berdasarkan kehendak golongan agama terbesar yang dianut penduduk Indonesia.

3. Yamin

Pola pikir Yamin yang diulas dalam buku ini berkaitan dengan dasar-dasar negara menarik diperdebatkan dalam konteks sejarah ketatanegaraan. Usulan Yamin mengenai dasar negara telah dulu diusulkan sebelum pidato Soekarno dan Soepomo. Hanya saja walau usulan Yamin sangat mirip dengan dasar-dasar yang ada saat ini, namun secara penamaan Soekarno-lah yang memberikannya. Sehingga konsep Pancasila lebih terarah kepada Soekarno walaupun usulannya sangat berbeda dengan Pancasila yang ada kini.

Sehingga sebagian pihak berpendapat (misalnya Dardji Darmodihardjo) bahwa hari lahir Pancasila tidak tepat pada tanggal 1 Juni 1945 (didasari pidato Soekarno) melainkan lebih tepat pada tanggal 29 Mei 1945 (pidato Yamin).

Namun tidak pula semua pihak sependapat dengan pandangan tersebut. Moh. Hatta menyatakan bahwa apa yang disampaikan Yamin dalam bukunya tidaklah benar karena pernyataan Yamin itu merupakan perbaikan dari pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945.

Yamin pulalah yang mengganti 7 kata Piagam Jakarta “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hanya saja sayang teks yang menurut Hatta dirangkai oleh panitia 9 ternyata juga tidak diketemukan.

Menarik memang pemaparan dalam buku Mahfud ini. Banyak hal dalam sejarah ketatanegaran kita ternyata masih menyimpan banyak misteri. Buku ini juga menceritakan bagaimana polemik yang terjadi mengenai Piagam Jakarta. Juga diulas sedikit mengenai kejanggalan bahwa tokoh Islam, Wachid Hasym dianggap hadir dalam mufakat bulat mengenai penghapusan 7 kata Piagam Jakarta padda rapat tanggal 18 Agustus 1945. Hatta dianggap adalah tokoh yang melakukan lobby untuk menghilangkan 7 kata tersebut. Bahkan dalam kesepakatan lebih lanjut kalimat “Atas berkat rahmat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” pada pembukaan juga sempat dihilangkan dan telah disepakati oleh semua golongan diganti menjadi “atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa.”

Kemudian usulan tersebut diterima dalam siding PPKI dan telah dibacakan Soekarno. Akan tetapi entah apa sebabnya kalimat “Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa”

BAB III. Perkembangan Rumusan

Pada Bab ini diutarakan mengenai perkembangan pandangan ketatanegaraan di Indonesia dari perubahan bentuk Negara kesatuan hingga menjadi berbentu federal dan kemudian kembali lagi kepada konsep negara kesatuan yang dimulai dari Mosi Integral Natsir. Buku ini juga menguraikan mengenai kondisi bahwa Pancasila juga mengalami perubahan. Konstitusi RIS 1949 menyebutkan susunan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut selengkapnya sebagai berikut; 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Peri Kemanusiaan 3. Kebangsaan 4. Kerakyatan 5. Keadilan Sosial Dipaparkan juga bahwa dalam UUDS 1950, bunyi sila-sila Pancasila masih sama dengan apa yang dicantumkan dalam Konstitusi RIS 1949. Persamaan tersebut semakin memperlihatkan bahwa terdapat perubahan bunyi sila-sila Pancasila yang pada dasarnya pernah diakui ada oleh bangsa dan Negara Indonesia. Buku ini juga mengungkapkan terdapat bentuk sila-sila Pancasila yang beredar luas di masyarakat yang berbeda dengan yang ada pada Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Pancasila tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut; 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Peri Kemanusiaan 3. Persatuan 4. Kedaulatan Rakyat 5. Keadilan Sosial Kondisi perdebatan mengenai Pancasila terus berlangsung bahkan ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945. Dalam konsideran dekrit tersebut disebutkan bahwa Piagam Jakarta adalah bagian yang tidak terpisah dari UUD 1945. Oleh karena itu beberapa orang yang mendukung Piagam Jakarta menyatakan bahwa Pancasilan yang benar adalah yang pada sila pertamanya mencantumkan kalimat; “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Namun perdebatan tersebut diakhiri dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No.12 Tahun 1968 yang menyatakan bahwa Pancasila yang digunakan adalah Pancasila yang disahkan oleh PPKI dalam sidang tertanggal 18 Agustus 1945, yaitu Pancasila tanpa 7 kata Piagam Jakarta. BAGIAN KEDUA: SEGI-SEGI KETATANEGARAAN

BAB IV. Arti dan Lingkup Hukum Tata Negara

Bab ini menuturkan mengenai pengertian Negara dan unsur-unsurnya. Negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Unsur-unsur Negara terdiri dari 3 unsur konstruktif dan 1 unsur deklaratif. Unsure konstruktif yaitu; adanya rakyat, adanya wilayah, dan adanya pemerintah yang berdaulat. Sedangkan unsure deklaratif yaitu pengakuan dari Negara-negara lain.BAB V. Konstitusi sebagai Unsur Pokok Hukum Tata Negara

Bagian ini menjelaskan mengenai konstitusi dan muatannya. Dijelaskan pula secara semantik asal kata konstitusi dan perbedaan penggunaan istilah konstitusi di beberapa Negara. Sebagaimana beberapa pakar yang membagi konstitusi dalam Bab ini konstitusi juga dibagi atas dua, yaitu; a. Konstitusi tertulis; dan b. Konstitusi tidak tertulis Di Inggris dan Kanada yang memiliki konstitusi tidak tertulis juga dinyatakan sebagai Negara konstitusional. Hal itu dikarenakan, menurut M. Ivor Jennings terdapat dua hal pokok, yaitu; a. Tentang wewenang dan cara bekerjanya lembaga-lembaga Negara (system pemerintahan Negara) b. Tentang perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (hubungan antara Pemerintah dan Warganegara) Dikarenakan setiap Negara yang memiliki konstitusi tertulis mengatur hal tersebut, maka Inggris dan Kanada yang memiliki konstitusi tidak tertulis juga mengatur dua ketentuan tersebut, maka Inggris dan Kanada juga dapat digolongkan sebagai Negara Konstitutional. Buku ini juga menjelaskan mengenai konsep pembagian kekuasaan Negara. Dua ilmuwan terkemuka yang mengungkapkan mengenai teori pembagian kekuasaan Jhon Locke dan Montesquieu menjadi acuan utama pemaparan mengenai paham separation of power. Kemudian dijelaskan mengenai sistem pemerintahan, baik presidensiil, parlementer, dan referendum. Juga dipaparkan mengenai konsep Pemilihan umum sebagai bagian utama dari teori demokrasi modern. Pada bagian sub Bab buku ini juga dikisahkan mengenai system ketatanegaraan Indonesia dari Zaman Hindia Belanda, Zaman Penjajahan Jepang, dan Zaman Kemerdekaan.BAB VI. Dasar dan Sistem Pemerintahan di Indonesia

Indonesia adalah Negara yang menganut asas demokrasi. Hal itu terbukti dari unsur-unsur atau prasyaratsebuah Negara demokrasi sudah dapat dilihat dalam UUD 1945. Salah satu asas demokrasi yang berkaitan dengan konsep representative selain dikemukakan dalam UUD 1945 juga dicantumkan dalam falsafah bangsa yaitu Pancasila. Asas yang berkaitan dengan asas demokrasi adalah asas Negara hukum. Sudah dipahami bahwa demokrasi sangat erat kaitannya dengan adagium “dari, oleh, dan untuk rakyat” yang merupakan manfestasi dari konsep kedaulatan rakyat. Untuk menjaga kedaulatan rakyat tersebut agar penguasa tidak sewenang-wenang, maka dibutuhkanlah hukum. Pada Bab ini juga dijelaskan kekhasan demokrasi di Indonesia dan perkembangan demokrasi.BAB VII. Lembaga-lembaga Negara (Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Hubungan Tata Kerja)

Dijelaskan dalam buku mengenai lembaga-lembaga Negara yang ada dan kaitannya dengan paham kedaulatan rakyat. Juga dipaparkan mengenai fungsi, tugas dan kewenangan masing-masing lembaga-lembaga Negara.BAB VIII . Hak-hak Asasi Manusia sebagai Unsur Konstitusi

Bab singkat ini menuturkan mengenai pentingnya muatan konstitusi yang berhubungan dengan penegakan hak-hak asasi manusia. Mahfud menuturkan bagaimana perkembangan perjuangan hak asasi manusia termaktub di dalam dokumen-dokumen penting sebuah bangsa. Hal itu pula yang menyebabkan terdapat paham yang menyatakan bahwa sebuah konstitusi harus memiliki aturan yang melindungi konstitusi, tidak hanya warganegara tetapi juga manusia.BAB IX. HAM di Indonesia

Bagian ini menjelaskan mengenai muatan HAM yang terdapat dalam UUD 1945. Juga dijelaskan mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Mahfud menduga banyaknya terjadi pelanggaran HAM pada masa pra reformasi, walaupun terdapat muatan perlindungan HAM dalam konstitusi dikarenakan dua faktor; 1. Karena pemerintahan yang tampil adalah pemerintahan yang tidak demokratis 2. Karena pencantuman materi HAM itu sendiri di dalam konstitusi merupakan hasil kompromi sehingga tidak mengatur secara ketat.BAB X. Perubahan Undang-Undang Dasar

Mahfud menuturkan pada Bab ini tentang pentingnya perubahan UUD 1945. Namun dipaparkan juga pembagian konstitusi berdasarkan sifat berlakunya, yaitu konstitusi fleksibel dan dan rigid (kaku). Mahfud juga menjelaskan kondisi-kondisi yang menyebabkan UUD 1945 tidak mengalami perubahan dikarenakan banyaknya faktor-faktor, terutama masih terdapatnya pelbagai pihak yang menolak perubahan. Bab ini menjelaskan terjadinya perubahan pertama UUD 1945 dikarenakan memang buku ini merupakan edisi revisi yang diterbit ulang kembali pada tahun 2000.

***

resensi2

Buku II :
Judul : Models of Democracy (terjemahan)
Pengarang : David Held
Penerbit : Polity Press, UK/ The Akbar Tandjung  Institute

Demokrasi “ala” David Held

(Resensi ini dimuat pada Majalah Konstitusi edisi April 2009)

Dalam catatan ilmu politik dan ketatanegaran, dikenal pandangan Polybius mengenai siklus perubahan bentuk negara. Siklus yang meperlihatkan bahwa negara yang otoriter dapat berubah menjadi negara demokratis. Saat ini, demokrasi dianggap sebagai sistem yang terbaik. Tidak ada negara di dunia saat ini yang tidak mendeklarasikan diri sebagai negara demokrasi. David Held dalam karyanya ini, Models of Democracy, mencoba mengurai bentuk yang menjadi idaman banyak negara tersebut. Dari bentuk demokrasi klasik hingga ke demokrasi kosmopolitan. Dari bentuk demokrasi di Athena pada abad 15-SM hingga bentuk demokrasi di Amerika pada penghujung abad  20-M.

Held juga menuturkan bagaimana demokrasi di Athena dibangun, serta peristiwa apa yang membuat negara itu runtuh. David Beetham memuji kemampuannya itu, terutama terhadap kajian mengenai deliberative democracy, telah sesuai dengan kapasitas Held, menurut Beetham, sebagai ujung tombak pemikir demokrasi terkemuka saat ini.

Buku ini juga memaparkan faktor-faktor apa saja yang membuat pelbagai corak negara itu tumbuh dan runtuh. Misalnya, pemaparannya mengenai masuknya pengaruh agama dalam negara. Sebuah negara tidak memiliki otoritas utuh interpretasi doktrin agama, akibatnya Gereja dapat ’menegakkan sebuah keputusan’ lebih kuat dari penguasa. Bahkan pemberontakan melawan seorang penguasa dibenarkan jika hukum alam secara berulang dilanggar (hlm.27). Pada bagian ini, Held merangkai asal-usul konsep pertentangan antara agama dan negara yang melahirkan sekulerisme negara. Sebuah konsep pemisahan praktik penyelenggaraan negara dari doktrin agama.

Model-model Demokrasi

Demokrasi pertama versi Held disebut sebagai Demokrasi Klasik. Partisipasi langsung rakyat dalam fungsi-fungsi legislatif dan yudikatif merupakan ciri utama demokrasi ini. Model demokrasi kedua adalah Republikanisme. Bentuk republikanisme ini terbagi dua, yaitu Republikanisme Protektif dan Republikanisme dan perkembangan, dimana partisipasi politik terhadap rakyat menjadi ciri keduanya. Model ketiga juga dibagi dua, yaitu Demokrasi Protektif dan Demokrasi Developmental. Protektif menitik beratkan kepada perlindungan kepada warga negara oleh para pemimpinnya. Sedangkan Developmental adalah sebuah tatanan yang berupaya membangun karakter warga negara. Pemimpin berupaya agar warganya terlibat dalam proses politik kebijakan pemerintahan. Model keempat adalah Demokrasi Langsung dan Akhir dari Politik. Model ini menitikberatkan kepada pembangunan yang ”bebas dari semuanya,” namun diiringi dengan kesetaraan politik dan ekonomi. Model kelima disebut Demokrasi Kompetisi Elite yang fokus kepada persaingan sehat antara elite di pemerintahan. Demokrasi ini akan menghambat para pemimpin yang tidak mampu menyejahterakan rakyatnya maju dalam pemerintahan. Model Pluralisme adalah bentuk demokrasi keenam. Bentuk demokrasi ini memberikan jaminan kepada kalangan minoritas untuk memimpin dalam pemerintahan. Sedangkan model ketujuh yaitu model Demokrasi Legal tetap mengedepankan fungsi kelompok mayoritas dalam menjalankan pemerintahan. Model kedelapan adalah Demokrasi Partisipatif yaitu sebuah tatanan demokrasi yang menekankan partisipasi publik. Selanjutnya Demokrasi Deliberatif adalah model kesembilan yaitu bentuk demokrasi yang menekankan kepada ”justifikasi mutual” keputusan politik dalam upaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan kolektif. Model kesepuluh juga terbagi dua yaitu Otonomi Demokrasi dan Demokrasi Kosmopolitan. Otonomi Demokrasi adalah konsep yang menitik beratkan kepada kemerdekaan individu selama tidak mengganggu hak-hak individu lainnya. Sedangkan Demokrasi Kosmopolitan menegakkan prinsip otonomi demokrasi yang didukung oleh jaringan-jaringan global maupun pemerintahan lokal dan nasional.

Demokrasi Feminisme

Salah satu kajian yang menarik dari buku ini adalah upaya Held menghidupkan kembali peran pemikir demokrasi wanita yang sempat terlupakan. Harus diakui bahwa selama ini naskah-naskah yang menuturkan tentang demokrasi selalu menempatkan pemikir-pemikir ”maskulin” di bagian terdepan. Hampir dikatakan tidak terdapat pemikir perempuan dalam khazanah perkembangan demokrasi dunia. Mary Wollstonecraft (1759-1797) yang menulis esai berjudul Vindication of The Rights of Woman dipandang Held patut dipertimbangkan sebagai tokoh kunci pembuat teori demokrasi (hlm.53). Oleh karena itu, buku ini jelas menarik, tidak hanya bagi para “pejuang” demokrasi secara umum, tetapi juga bagi para pejuang demokrasi ”feminisme”. (Feri Amsari)

One Response to “Resensi Buku”

  1. taufik hidayah tanjung Says:

    sangat bagus hasil resensinya abangnda..!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s