Koran Tempo, Senin, 17 Februari 2014

Oleh Feri Amsari

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas,

Pelajar William and Mary Law School, Virginia  

 

Mengejutkan, Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara pengujian UU Nomor 4/2014 tentang Penetapan Perpu Nomor 1/2013 (baca: Perpu penyelamatan MK) hanya dalam waktu 37 hari. Kecepatan memutus itu sesuai dengan asas peradilan: cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Sebab adagium hukum menyatakan, keputusan yang lamban adalah ketidakadilan, justice delayed is justice denied.

Putusan itu mengejutkan karena kecepatan yang sama tidak diterapkan dalam beberapa perkara penting lainnya. Misalnya dalam perkara kontroversial pengujian UU Pemilu Presiden, MK malah memutus dalam tempo yang sangat lama. Putusan dibacakan setelah sepuluh bulan disepakati dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH). Itu sebabnya meski dikabulkan (sebagian), Pemohon merasa ada ketidakadilan dalam putusan tersebut.

Perkara yang diputus lamban sesungguhnya “melimpah” di MK. Jika disimak sejumlah perkara, MK acapkali lamban dalam memutus perkara pengujian undang-undang (PUU). Misalnya dalam PUU Intelijen Negara, MK baru membacakan putusan setelah persidangan berlangsung sepuluh bulan (12 Januari–10 Oktober 2012). Aliansi masyarakat adat nusantara (AMAN) merasakan berlarutnya PUU Kehutanan yang diputus setelah menunggu 13 bulan lamanya (20 April 2012-16 Mei 2013). Bahkan dalam perkara pembubaran badan anggaran (Banggar) DPR, Pemohon dibiarkan menunggu tanpa kepastian kapan putusan dibacakan meskipun persidangan telah berlangsung sembilan bulan.

Keterlambatan putusan itu terasa janggal jika dibandingkan dengan beberapa putusan lain. Misalnya dalam perkara yang dimohonkan Hambit Bintih (Tersangka suap MK) yang menguji UU Kehutanan, MK hanya butuh waktu kurang enam bulan untuk memutus perkara (10 Agustus 2011-21 Februari 2012). Kecepatan yang sama juga terjadi dalam PUU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang diuji oleh anggota DPD. Perkara tersebut diputus MK hanya dalam waktu enam bulan saja (24 September 2012-27 Maret 2013).

Perbedaan kecepatan membaca putusan perkara-perkara itu berindikasi tiga kemungkinan. Pertama, adanya protes publik yang memaksa MK mempercepat pembacaan putusan. Itu sebabnya ketika Effendy Ghazali (Pemohon PUU Pemilu Presiden) protes terhadapa lambannya pembacaan putusan perkaranya, MK terkejut dan secepat kilat membacakan putusan.

Kecepatan membacakan putusan kerap dilakukan MK untuk memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perkara PUU KPK (kasus pemberhentian sementara Bibit-Chandra), MK diduga mempercepat perkara karena ditonton ribuan pasang mata. Tentu saja dalam perkara Bibit-Chandra tersebut terdapat pula faktor agar keadilan cepat terpenuhi. Faktor itulah yang diduga memaksa MK memutus cepat perkara Bibit-Chandra dalam waktu kurang dari satu bulan (26 Oktober-25 November 2009). Contoh-contoh tersebut menunjukan bahwa cepatnya putusan perkara ditentukan oleh siapa yang mengajukan permohonan dan mendapat perhatian publik atau tidak.

Kedua, adanya pelayanan “khusus” terhadap Pemohon tertentu. Dugaan pelayanan khusus itu setidaknya terbukti ketika kasus suap Ketua MK terbongkar. Sebagaimana diungkap dalam contoh perkara di atas, Hambit Bintih hanya membutuhkan waktu kurang dari enam bulan agar perkaranya diputus. Jika dibandingkan dengan Pemohon AMAN yang menguji UU yang sama, aliansi masyarakat adat itu harus menunggu lebih dari setahun. Pelayanan khusus itu juga terjadi dalam perkara yang berkaitan dengan kelembagaan MK. Selain pengujian UU “Penyelamatan MK” yang diputus sangat cepat, MK juga memutus pengujian UU Nomor 8/2011 tentang MK dalam waktu 43 hari (5 Agustus-18 Oktober 2011, Perkara Nomor: 49/PUU-IX/2011). Kecurigaan publik bertambah ketika memutus cepat perkara tersebut, Hakim MK juga terbukti membuat amar yang menguntungkan diri mereka sendiri. Pada titik itu, wajar publik mulai “gerah” dengan Hakim MK.

Kemungkinan ketiga penyebab putusan terlambat cukup legalistik formil. Keterlambatan diduga disebabkan UU tidak memberikan pembatasan waktu yang tegas dalam proses persidangan PUU. Padahal dalam perkara perselisihan hasil Pemilu (PHPU), pembatasan persidangan ditegaskan dalam UU yaitu selama 30 hari (14 hari untuk Pemilu Presiden).

Mempercepat siput berlari

            Sulit membantu agar siput berlari kencang disebabkan faktor alamiah yaitu: siput memang dicipta lamban. MK tentu saja memiliki kondisi berbeda karena peradilan memang dirancang untuk “berlari” (baca: proses perkara) dengan cepat. Kecepatan MK memutus perkara PUU dapat dibantu dengan pembenahan administrasi peradilan. Sebagai nyawa profesionalitas peradilan, administrasi MK tak akan lamban jika tidak terdapat oknum hakim yang memengaruhi jadwal persidangan.

Hakim-hakim politik dan rentan disuap acapkali memainkan ranah administrasi untuk transaksi putusan. Bisa jadi sebuah perkara sudah diputus dan diketahui pemenangnya, lalu hakim-hakim memperlambat pembacaan putusan itu agar “bunyi putusan” dapat “dijual-belikan” kepada pihak-pihak tertentu.

Untuk mencegah terjadinya permainan putusan yang lamban itu maka pembatasan waktu persidangan memang perlu dilakukan. Pembatasan itu dapat dilakukan dengan menentukan bahwa pembacaan putusan harus dilakukan dalam waktu tiga bulan setelah permohonan diajukan. Sehingga tidak ada lagi pemohon di MK yang menunggu keadilan seperti menunggu siput berlari.

Tentu saja semua upaya itu sangat bergantung kepada Sembilan orang Hakim MK. Jika Sembilan hakim bertindak bak siput maka keadilan tak akan sampai tepat pada waktunya. MK harus mampu membantah tidak ada faktor khusus yang mempercepat putusan perkara selain faktor keadilan. Jangan lagi MK berlari kencang disebabkan perkara berkaitan dengan dirinya saja. Apakah “siput” sudah dapat berlari kencang jika hendak menyelamatkan diri sendiri?


Koran Tempo, 5 Juli 2013

Oleh Feri Amsari

Dosen Hukum Tata Negara dan Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)

Fakultas Hukum Universitas Andalas

                                                                                                                                               

Konflik fungsi legislasi antara DPR dan DPD bisa “membara”. Penyebabnya, DPR tak sudi melibatkan DPD dalam pembentukan undang-undang. Padahal melibatkan DPD adalah kewajiban konstitusional DPR.

            Kewajiban untuk melibatkan DPD tersebut dikuatkan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan nomor: 92/PUU-X/2012. Melalui putusan itu, DPD memiliki 4 (empat) kewenangan konstitusional yang berkaitan dengan fungsi legislasi, yaitu: (1) merancang undang-undang (RUU); (2) ikut membahas RUU; (3) terlibat dalam penyusunan program legislasi nasional (prolegnas); dan (4) memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diusulkan DPR dan/atau Presiden.

Namun Senayan tak sudi mematuhi putusan itu, “anggota partai politik” (baca: DPR) enggan berbagi kewenangan yang diduga menjadi tempat “mengais” rezeki. Bahkan untuk hal-hal berbau administrasi pembentukan undang-undang, DPD acapkali tak dilibatkan. Buktinya, tiga bulan paska MK “mengetuk” palu (27/3/2013), DPD tak sekalipun diberi “tempat” agar terlibat dalam rapat/sidang yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang. Bukan hanya acapkali diundang terlambat, bahkan anggota DPD pernah diminta duduk di balkon ketika pembahasan rancangan undang-undang. Itu bukan saja pelecehan terhadap institusi DPD, tetapi juga menganggap para Senator menjadi “tamu” di rumah sendiri. Tindakan DPR itu membuat konsep dua kamar yang sederajat (DPR dan DPD) kian menjauh.

Dua kamar sederajat

Perubahan UUD 1945 mencita-citakan pembentukan dua kamar sederajat di parlemen (sistem bikameral). DPR dan DPR dirancang menjadi dua lembaga yang sama kuat berdasarkan mekanismechecks and balances. Ide dua kamar sederajat itu agar kewenangan saling mengoreksi di parlemen dapat terwujud. Termasuk pulachecks and balances dalam menjalankan fungsi legislasi (baca: pembentukan undang-undang). Diharapkan kedua lembaga saling melengkapi kekurangan ketika membentuk undang-undang.

            Pembentukan undang-undang dengan konsep parlemen kamar ganda itu diharapkan mampu memenuhi mimpi demokrasi agar “warga Senayan” berpihak kepada kepentingan rakyat. Secara teori, dua kamar membuka peluang terjadinya tindakan saling mengoreksi ketika salah satu kamar berbuat salah. Jika DPR berniat membentuk undang-undang tidak pro-rakyat, maka DPD akan berupaya menghambat niat itu terlaksana. Demikian sebaliknya, andaikan DPD melakukan kejahatan konstitusional, maka DPR akan menentang tindakan tersebut. Konsep ini berpotensi menahan lahirnya kebijakan parlemen yang “asing” dari aspirasi konstituen (baca: rakyat).

            Aspirasi konstituen tentu tidak mungkin terjembatani apabila parlemen didominasi salah satu kamar. Bahkan parlemen yang timpang sebelah dianggap sebagai konsep yang kuno. Cristina Leston-Bandeira menyebutkan bahwa parlemen yang didominasi oleh satu kelompok dan membuat kelompok lain tidak bermakna (powerless) merupakan sistem yang tradisional dan merupakan masalah krusial parlemen (From Legislation to Legitimation; 2004). Membuat masalah krusial itu mewarnai hubungan DPR dan DPD terus-menerus merupakan sikap yang “keras kepala”.

Politik keras kepala DPR yang mengabaikan fungsi legislasi DPD itu patut dipertanyakan. Ada apa dibalik itu? Bukan tidak mungkin dugaan bahwa DPR merasa lahan bancakannya terganggu akan menguat. Sebagian kalangan berpendapat bahwa melibatkan DPD membentuk undang-undang akan membuat DPR sulit bermain-mata. One man show DPR di parlemen harus diakhiri. Sayangnya, DPD belum berani “melawan”. Padahal publik menanti DPD yang bertaring.

Sifat putusan MK

Ironis, apabila DPR melakukan pengabaian terhadap putusan MK. Sebab, DPR merupakan lembaga utama (bersama Presiden) yang membentuk undang-undang MK itu sendiri. Berdasarkan Pasal 10 UU tentang MK, lembaga bertiang-sembilan itu diberikan kekuataan putusan yang bersifat final dan binding (mengikat).

            Sifat putusan final dan mengikat itu membuat MK dapat menentukan konstitusionalitas atau tidaknya sebuah polemik ketatanegaraan. Artinya, secara ketatanegaraan MK dapat menyatakan sebuah peristiwa/kebijakan berkesesuaian atau tidak dengan UUD 1945. Konsekuensi dari itu, penentangan terhadap putusan MK merupakan tindakan penentangan terhadap konstitusi (baca: UUD 1945). Apakah DPR memang berencana menentang UUD 1945 dengan mengabaikan kewenangan konstitusional DPD dalam membentuk undang-undang? Tidak mungkin!

            Itu sebabnya, DPR tak punya pilihan lain selain mematuhi putusan MK. Jika tidak, DPR terancam mengingkari UUD 1945. Tentu saja tindakan pengingkaran itu tidak dituduhkan kepada institusi, melainkan akan diarahkan kepada individu. Setiap anggota DPR yang “melawan” kehendak konstitusi termasuk putusan MK, merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban anggota DPR yang ditentukan Pasal 79 UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Upaya anggota DPR yang menggunakan institusi parlemen untuk menentang putusan MK dapat dianggap sebagai tindakan terencana menentang konstitusi. Bukankah tidak ada “kejahatan” lebih berat daripada pelanggaran UUD 1945. Presiden saja dapat diberhentikan, apalagi anggota DPR.

            Sebelum konflik legislasi DPR dan DPD semakin meruncing, DPR harus bijaksana sebagai saudara tua DPD di parlemen. Tak layak jika DPR terus mencontohkan perbuatan politik tak dewasa dengan menganggap DPD sebagai anak tiri parlemen. Waktunya bagi DPR mengakhiri perdebatan mengenai kewenangan legislasi DPD. Sebelum DPR dituduh menentang putusan MK!


Koran Tempo, Senin, 06 Januari 2014

Feri Amsari, Dosen Universitas Andalas 

“Pembersihan” Mahkamah Konstitusi (MK) memasuki tahap berikutnya. Setelah dihujat masalah korupsi dan diwabahi hakim partai politik, MK mulai “diobati” agar lebih merdeka dalam menjalankan fungsi peradilannya.

Paling baru, pembenahan MK dilakukan melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Majelis hakim PTUN yang dipimpin Teguh Satya Bhakti memberhentikan hakim konstitusi Patrialis Akbar dan Maria Farida Indarti melalui pembatalan Surat Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013. Menurut majelis hakim PTUN, proses pengangkatan hakim konstitusi melalui jalur presiden memiliki kekurangan yuridis (geen jurisdische in de wilsvorming) yang mengabaikan keterbukaan dan partisipasi publik. Padahal asas keterbukaan dan partisipasi dalam seleksi hakim MK merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung (MA) selaku lembaga yang berwenang mengajukan calon hakim MK.

Apabila putusan PTUN itu dimaknai lebih dalam, pada dasarnya hakim PTUN juga “melarang” proses pemilihan hakim MK yang dilakukan dengan cara penunjukan langsung. Sehingga proses pemilihan hakim MK yang dilakukan tiga lembaga pengusul (Presiden, DPR, dan MA) harus diperbaiki.

Presiden menyadari kealpaan itu. Itu sebabnya pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan UU MK untuk membenahi proses seleksi hakim MK agar lebih terbuka dan partisipatif. Seluruh proses seleksi akan dilakukan oleh panel ahli yang dibentuk lembaga independen Komisi Yudisial (KY).

Kini, setelah Perpu disetujui DPR sehingga menjadi undang-undang, Presiden malah melakukan langkah banding untuk menolak pemberhentian Patrialis dan Maria. Apakah langkah banding yang ditempuh pemerintah (baca: Presiden) dan Patrialis merupakan langkah yang tepat dalam upaya membenahi MK? Bukankah upaya itu berkesan menentang produk hukum buatannya sendiri?

Ibarat menepuk air di dulang hingga membasahi diri sendiri. Upaya banding terhadap putusan PTUN itu hanya akan melecehkan produk hukum yang dibentuk Istana. Setidaknya terdapat dua kerugian upaya banding terhadap putusan PTUN yang dilakukan Tergugat (Presiden) dan Tergugat intervensi (hakim konstitusi Patrialis).

Pertama, upaya banding bertentangan dengan ketentuan UU MK yang baru (baca: Perpu MK) yang dibuat Istana. Sikap mempertahankan jabatan individu tertentu di MK menjelang Pemilu 2014 hanya akan menimbulkan kesan tak baik.

Kedua, upaya banding yang dilakukan oleh hakim konstitusi Patrialis dapat merusak citra kenegarawanannya. Negarawan tak pantas “berebut” jabatan. Langkah yang ditempuh hakim MK, Maria Farida, patut diacungi hormat. Tak hanya tak mau ribut, Yang Terhormat Hakim Maria juga tidak sudi melakukan banding. Ia memahami bahwa marwah hakim MK bukanlah jiwa para pencari kerja. Hakim Maria juga tidak merasa bahwa, tanpa kehadirannya, lembaga MK akan “mati-suri”.

Sehingga alasan banding demi menyelamatkan persidangan MK karena ditinggal banyak hakim (Akil Mochtar, Patrialis, dan Maria) patut ditelisik. Jangan sampai itu menjadi alasan pembenar untuk mempertahankan orang partai di tubuh MK. Pertanyaannya adalah, apakah MK tak dapat bersidang dengan jumlah hakim yang minim?

Secara praktis, persidangan MK acap kali menyimpang dari kehendak UU MK dengan bersidang pleno (lengkap) dengan jumlah hakim lebih-kurang 5 orang. MK menyebutnya sebagai pleno yang diperluas. Ketika pola persidangan itu dikritik publik karena bertentangan dengan UU, MK bergeming dengan alasan hal itu telah dilegalkan melalui Peraturan MK (PMK). Padahal ketika itu banyak hakim yang membolos sidang hanya ingin melakukan “road show” ke daerah-daerah demi meninggalkan tugas utamanya: bersidang. Walaupun dalam PMK yang baru Nomor 2 Tahun 2012 tentang Persidangan MK “diam-diam” dilakukan pembenahan, sehingga persidangan MK hanya dapat berlangsung jika dihadiri 7 (tujuh) hakim dalam keadaan luar biasa.

Namun, sekali lagi secara praktek, terbukti bahwa MK dapat tetap melakukan persidangan meskipun jumlah hakim minus dari tujuh melalui pembentukan PMK. Apalagi MK tak harus melakukan sidang pleno, tetapi dapat melakukan sidang panel (kelompok kecil) dalam perkara-perkara tertentu sampai hakim MK baru terpilih. Persidangan hanya akan “sedikit terlambat”. Bukankah sudah menjadi rahasia umum, setelah masa kepemimpinan Jimly Asshiddiqie, MK acap kali terlambat dalam memutuskan perkara.

Lepas dari kemungkinan-kemungkinan tersebut, kewenangan mengatur persidangan diserahkan saja kepada kepaniteraan MK yang terbukti andal “merangkai” ratusan persidangan dalam waktu sempit meskipun banyak hakim yang membolos. Sehingga kekhawatiran bahwa MK akan mati suri selama ditinggalkan beberapa hakim politik, tidak sepenuhnya benar. Apalagi pemberhentian hakim politik bertujuan untuk membenahi MK agar lebih baik. MK akan baik-baik saja tanpa Pak Patrialis. Percayalah!


By:

Feri Amsari

Student at LLM Program, William Mary Law School

Constitutional Law Lecturer at Faculty of Law, Andalas University, Indonesia

 

I. Introduction

Like a seed, the concept of rule of law (RoL) spreads in various ways. It is brought through “the wind of discourse” by philosopher from ancient time to the post-modernist thinkers. Those RoL concept can be traced through many manuscripts, modern debate, fairy tales,[1] and religions.[2]

The seed turned into a tree which has shaded RoL implementation in the society. It is undeniable that each country builds its own concept of the rule of law. Because RoL concept is not always deploying with writing manuscript, we cannot find certain source of RoL.

Although there are experts who argue that RoL originally concept from ancient Greece,[3] but there are others strong argument refuting that classical opinion. Brian Z. Tamanaha elegantly explains that it is difficult to argue that the ancient Greeks provide an important role for RoL concept but He said the concept can not be identified as belonging to any country.[4]

Tamanaha above viewpoint is supported by looking at the historical record thinkers. The role of the great Greek thinkers such as Socrates, Plato, and Aristotle does not show that RoL concept found only in the people of Athens where the ancient Greek civilization lived. But other experts in different era also mention that RoL concept is always rooted by the culture of each country. Albert Venn Dicey, British thinker, loudly mentions that RoL concept is a concept that just fits into force in United Kingdom.[5] Another statement is also conveyed by the German expert about a special application on the concept of “rechtsstaat” (German, mean: the state of law). According to Lorenzo von Stein, rechtsstaat concept is an idea that was conceived specifically for Germany (1869).[6] So that specificity in every statement shows RoL concept is developed by “the taste” of each country where the concept is applied.

Nonetheless, Tamanaha argues that each country is also influenced by the idea of popular philosopher in the world. According to Tamanaha, the ideas of John Locke in “The Second’s Treatise of Government (1690)”, the idea of ​​Montesquieu in his “Spirit of the law (1748)”, and the thought of James Madison, Alexander Hamilton, and John Jay through their work on “the Federalist Papers,” are the important masterpiece that give effect to the development of RoL concept in the West.[7]

Tamanaha’s opinion reinforces the view that initiators of RoL concept in every country design their RoL new concept based on ideas from other thinkers. So RoL concept can not be declared as belonging to a single specific thinker or a particular country.

In this post-modern era, each country’s RoL concept shows a universal elements of RoL because every concept is interplay. Firstly, it will be easy in this essay if RoL universal elements is determined based on constitutional law impelementation in civilized country in the world.

 

The Rule of Law Elements

Stipulation of RoL universal element is not easy. Moreover, it is not a tangible element but an idea that can only be traced from the enactment of law and its daily application. The difficulty is quite similar when we try to homogenize RoL definition which can be accepted by all parties.[8] But to define RoL can be easily done when the universal elements of RoL can be agreed. Obviously, it is impossible to find a single agreement in law.

That condition make we realize that an efforts to define and to find similarity in defenition and universal elements of RoL cannot be implemented. Although there are some experts who formulate the universal elements of RoL but still their opinion may not be mutually agreed. Moreover, it must be understood that it is concerned with the formulation of each country’s socio-political conditions. However, some experts believe the law is political product.[9]

Law enforcement is often determined by political interest. If politician play the games by using good manner, it will make RoL implementation will be easily implemented. Whilst, good politician came from good society. In sum, any universal element of RoL will be nothing if politician and people activity have been damaged.

So in that condition, stipulation of RoL will be incorrect and any effort to evaluating the implementation of RoL will be improper. But decision what universal element of RoL must be appointed to help analyzing the object of research. I decided to compare any element of RoL from several experts. Thomas Carothers explains that RoL can be conceived broadly or narrowly elements dependent to the system of such country.[10]

Dicey explains there are four essential elements that must be owned by British to be RoL country which are: (a) the protection of human rights, (b) no one above the law, (c) the separation and limitation of government power, and (d) independent judicial power.[11]

Similar elements are also expressed by John Locke which are: (1) individuals enjoyed perfect freedom and equality, and (2) governed by natural . According to these natural laws, one must preserve oneself, and not harm others in their ejoyment of life, health, liberty, and possessions… (3)…form a government and accord it the power to make, execute, and apply laws for public good….[12]

World Justiced Project is explaining the elements of the rule of law as (1) the level of legal accountability of government officials; (2) whether laws are enacted and administered in a fair and efficient manner; (3) the degree to which law are clear and stable and protect fundamental rights; and (4) whether access to justice is administered by fair and independent judicial officers.[13]

Daniel Hall and John Feldmeier explain three fundamental elements that any legal system will achieve the rule of law if the following elements are present:

–          There is fundamental law;

–          That limits the authority of government and;

–          Is enforceable by citizens.[14]

Every expert will be giving different opinion about which elements that should present in the rule of law countries, so I need to decide which universal elements that will be accepted generally in many countries. According to Neil MacCormick, although there are two poles of RoL: rechtsstaat in Germany and the rule of law in the UK, but both of them have similarities in terms of substance. MacCormick explains the equation is as follows: (i) the principle of legality, the which is the same in the different context, (ii) the principle of the general validity of legal precepts, (iii) the principle of the public nature of laws; and (iv) the principle of non- retroactivity.[15]

(more…)


Majalah Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Nomor 81-November 2013

Oleh Feri Amsari

Pelajar William and Mary Law School, Dosen Hukum Tata Negara dan Peneliti PUSaKO Fakultas Hukum Univ. Andalas

pintu darurat

Penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) menjadi “simalakama”. Isinya dianggap baik, namun caranya dinyatakan salah. Satu pihak berpendapat bahwa Presiden menggunakan kewenangannya secara berlebihan, sedangkan pakar lain berpendapat Perpu “berpotensi” menyelamatkan MK.

Jika disigi “permukaan” masalah, Perpu Nomor 1/2013 itu jelas lebih maju dibandingkan undang-undang MK bentukan DPR. Misalnya terkait proses seleksi hakim MK, Perpu telah mereduksi kewenangan politik Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung (MA) dalam menyeleksi hakim MK. Perpu menghendaki seleksi hakim MK harus melewati Panel Ahli yang dibentuk Komisi Yudisial (KY). Perbaikan lain juga dirasakan pada proses pengawasan hakim MK. KY diberikan wewenang membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang “bermarkas” permanen di kesekretariatan KY. Namun, benarkah itu sudah baik?

Jika ditelusuri lebih dalam, Perpu memiliki kegamangan sikap dalam membenahi MK. Kegamangan pertama berkaitan dengan ketentuan seleksi hakim MK. Perpu menentukan posisi Panel Ahli seperti posisi KY pada seleksi hakim MA. Posisi itu bekerja ibarat pencari bakat, setelah Panel Ahli (tanpa unsur komisioner KY) menemukan kandidat potensial untuk hakim MK maka keputusan final tetap berada pada Presiden, DPR, dan MA. Dalam proses pemilihan hakim MA, DPR bahkan mengulang kembali proses seleksi yang telah dilakukan KY. Bukan tidak mungkin skenario yang sama akan dilakukan Presiden, DPR, dan MA. Padahal, pengembalian kandidat kepada tiga lembaga itu berpotensi menciptakan transaksi politik. Semestinya Perpu MK secara tegas membatasi Presiden, DPR, dan MA hanya berhak mengajukan jumlah hakim MK yang dibutuhkan kepada Panel Ahli. Sedangkan, seluruh tahapan proses seleksi diserahkan kepada Panel Ahli yang hasilnya langsung disahkan ketiga lembaga tersebut. Dengan demikian, Perpu dapat “menghapus warna” partai pada jubah hakim MK.

Kegamangan kedua dapat dirasakan pada ketentuan syarat hakim MK. Perpu mengatur bahwa kandidat hakim MK telah keluar dari partai selama 7 (tujuh) tahun. Ketentuan itu tak bernilai. Sebab, administrasi partai yang tertutup dapat menipu prasyarat itu dengan mudah. Partai dapat saja membuat surat keterangan bertanggal mundur 7 tahun tanpa diketahui siapapun. Secara teknis, Panel Ahli yang memiliki waktu kerja terbatas akan sulit mencium aroma partai politik dari kandidat tertentu. Jika ingin berani, Perpu dapat dengan tegas melarang calon hakim MK yang pernah terlibat pencalonan diri dan/atau dicalonkan oleh partai untuk “kursi” legislatif dan eksekutif tingkat pusat dan/atau daerah serta tidak pernah duduk dikepengurusan partai selama kurun dua kali Pemilu (10 tahun). Jarak waktu dua kali Pemilu itu memberikan ruang yang cukup bagi seseorang “membersihkan diri” dari “taklik” partai tertentu. Pencarian data tentang keterlibatan seseorang di partai cukup mudah dengan menggunakan data pencalonan dan kepengurusan partai yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Masalah ketiga, Perpu masih gamang dalam membenahi proses pengawasan hakim MK. Jika ditelusuri, awalnya Presiden melalui pidato menyatakan akan mengembalikan kewenangan pengawasan KY terhadap hakim MK sebagaimana maksud asli (orginal intent) UUD 1945. Faktanya, Perpu malah mengatur hal berbeda dari isi pidato tersebut. Kewenangan pengawasan tidak diserahkan kepada KY tetapi kepada Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) sebagai lembaga permanen baru. Sebagai kamuflase, pemilihan anggota MKHK dilakukan oleh KY yang kesekretariatannya berada di gedung KY. Padahal KY malah tidak terlibat dalam kinerja MKHK.

Perpu sama sekali tidak menghendaki unsur komisioner KY dapat duduk menjadi anggota MKHK. Padahal MKHK yang dibentuk MK untuk mengadili perkara suap Ketua MK ternyata menempatkan satu unsur komisioner KY di dalamnya. Pada persoalan MKHK ini, Perpu bentukan Istana malah “berjalan” mundur.

Sifat kegentingan memaksa

Apabila Perpu tidak memasukan unsur komisioner KY dalam Panel Ahli dan MKHK, maka unsur kegentingan memaksa tidak terpenuhi. Mengenai apa saja unsur kegentingan memaksa telah ditetapkan secara konstitusional melalui putusan MK.

Menurut putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, penerbitan Perpu dapat dianggap sah apabila memenuhi 3 (tiga) unsur kegentingan memaksa: pertama, ketiadaan undang-undang yang mengatur sebuah masalah baru. Kondisi ini dapat dilihat dari proses lahirnya Perpu Terorisme. Akibat ketiadaan aturan untuk “melawan” kejahatan terorisme, Presiden menerbitkan Perpu. Kedua, Perpu dapat diterbitkan jika keberadaan sebuah aturan mendesak disahkan namun proses pembentukan normal undang-undang akan sangat panjang dan berbelit. Jika Perpu itu tidak hadir akan menyebabkan proses bernegara terganggu. Perpu semacam ini bisa lahir, misalnya ketika kondisi perang yang tidak memungkinkan bagi DPR untuk melaksanakan persidangan.

Ketiga, Perpu dapat diterbitkan apabila kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat dengan aturan yang setingkat undang-undang. Misalnya dalam kasus kejahatan tekhnologi informasi (TI) yang berkembang pesat, kuat kemungkinan undang-undang bentukan DPR, DPD, dan Presiden akan tertinggal dari kecanggihan perangkat lunak TI. Untuk mengejar ketertinggalan itu, Presiden dapat membentuk Perpu yang berlaku sementara sebelum disetujui DPR dan DPD menjadi undang-undang.

Dalam kasus Perpu MK, ketiga unsur kegentingan memaksa itu hanya akan terpenuhi jika Perpu mengatur kembali kewenangan KY untuk mengawasi hakim MK. Alasannya sederhana, dengan terungkapnya suap kepada Ketua MK telah membuktikan bahwa UU MK dan Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Nomor 49/PUU-IX/2011 yang menciptakan kekosongan pengawasan hakim MK telah menjadi produk hukum ketinggalan jaman. Sehingga peraturan itu perlu diperbaiki dengan menerbitkan Perpu. Jika alasan itu digunakan maka aspek formalitas (keabsahan cara pembentukan) Perpu MK telah terpenuhi dan Perpu menjadi konstitusional.

Jika aspek formalitas Perpu tidak terpenuhi maka aturan tersebut dapat dibatalkan seluruhnya oleh DPR atau MK. DPR berhak menolak Perpu secara keseluruhan menjadi UU namun akibatnya “nilai positif” Perpu akan lenyap sama sekali. Untuk menghindari “main mata” DPR mengagalkan nilai positif tersebut, MK dapat memperbaiki lebih jauh Perpu sebagaimana dimaksud di atas dan menyatakan konstitusionalitasnya. Dengan demikian, jika DPR menghapus konstitusionalitas nilai positif Perpu setelah “disahkan” MK, perbuatan DPR dapat dianggap pelanggaran UUD 1945.

Namun sudikah MK membenahi dirinya melalui putusannya sendiri? Ditengah merosotnya kepercayaan publik, putusan MK terkait pengujian Perpu tidak boleh salah langkah. Jika tidak ingin dilema simalakama pembenahan MK semakin membesar.

Dilema simalakama

Ibarat “buah simalakama”, pembenahan MK melalui Perpu bisa berujung kepada dilema rusaknya sistem ketatanegaraan. Jika pembentukan Perpu didasarkan kehendak mutlak Presiden tanpa menimbang syarat-syarat kegentingan memaksa, maka negara dapat menjadi sangat otoriter di tangan pemimpin yang salah. Perpu adalah alat kenegarawanan seorang Presiden. Di tangan yang salah, Perpu bisa jadi bencana sehingga proses penerbitannya tak boleh tanpa alasan yang jelas.

Simalakama yang lain, berharap pembenahan MK melalui DPR bagaikan mimpi siang bolong. Hasrat politik anggota DPR terlalu kuat, acapkali kepentingan bangsa malah dikalahkan kehendak partai. Rumitnya lagi, sulit pula meminta MK untuk “berjiwa besar” membenahi dirinya sendiri agar mau diawasi KY.

Pilihan itu semakin menjadi simalakama jika dilakukan perubahan Pasal 24C UUD 1945 tentang MK. Presiden sebagai pemimpin partai koalisi tak mau memerintahkan anggotanya serius untuk mengamandemen satu pasal MK itu saja. Apalagi perubahan konstitusi menguras waktu dan tenaga.

Jika sudah demikian, pembenahan MK hanya bisa berharap kepada “niat tulus” hakim MK menggunakan putusannya. Saat ini, pengujian Perpu di MK dapat menjadi momentum untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada MK. Putusan MK itu harus membuat publik kembali bangga punya Mahkamah Konstitusi!


By : Feri Amsari

American direct democracy lies in the state. There are 19 states that implement direct democracy where the people can choose to recall the executive and legislative branches. While not a majority, the concept of direct democracy in some parts of the country should be observed.

That concept is not only dismissing elected officials but also the people can directly cancel the act that has been passed by the regional parliaments (referendum). Even the people can directly propose what kind of the act to be established by the parliament (initiative).

However, the Federal Government imposed a different concept. President is not elected directly and cannot be dismissed from the office, except through congress impeachment. Legislature is elected directly but they can not be dismissed by the public who elected them.

Important questions need to be asked through that difference. Why the people cannot recall Federal Government? They are also elected by the people. That different choices lead to consequences that bring necessarily different to the concept of people sovereignty.

Debate

Direct democracy brings a lot of praise and criticism. Elizabeth Garret considers that direct democracy is important for the improvement of local governance (Campaign Finance in the Hybrid Realm of Recall Election, Minnesota Law Review, 97 Minn. .L.Rev. 1654, May, 2013., P.2). As stated by Hiram Johnson, the concept of direct democracy would make elected officials will work for the public interest and not for the benefit of a political party (Larry N. Gerston and Terry Christensen, Recall! California’s Political Earthquake, ME Sharpe Inc., New York, 2004., P.5).

But direct democracy is also regarded as a democratic disaster. In their book, Larry N. Gerston and Terry Christensen provocatively called the recall as a political earthquake. If you look at James Madison’s opinion and Aristotle’s cyrcle of government, they believed that states direct democracy is the worst form of government. In this case, recall in 19 states seems very dangerous.

In fact, not many ” victims ” that fell thorugh recall authority. Since Oregon used recall in 1908 until now on that it has been used in 19 states, only 4 members of the legislature had been fired by using recall by the people. Meanwhile, California Governor Gray Davis being the only one that removed from office through the whole recall implemented in 19 states. Thus, giving sovereignty to the people is not apparently used as bad as Madison and Aristotle “imagination.”

Apply to Federal Government

In my opinion, the Federal Government cannot be removed by recall of the people is very intelligent decision. This option is related to government stability in the Presidential system which uses two dominant parties.

If implemented, the Federal Government will easily collapse. Therefore, the opposition party of government can easily force to destroy the current administration. The concept of the Presidential administration, characterized by a president fixed term in office (except if President violate the Constitution), would be easily swayed. We can not imagine what would be happened when government shut down through “Obamacare” would be continued. Fighting in parliament will be going on by using direct democracy concept where each party will fight each other to collect people signature in recall authority.

Government stability will be shaken. In the future, the next government efforts to run the country would be difficult to prevent. Each party will do revenge all the time by using recall. At this point, implementing recall on the states only is perceived to be really quite intelligent. But in the other side if the Federal Government does not use direct democracy concept, the country would be performed in the name of political party. There is no tool that can control bad political mindset in every branche of government. This condition makes us to rethink again our democracy to the new pattern in the future.

 


By: Feri Amsari

After Bush v. Gore case (2000), there is no significant progress to adjudicate recount dispute on American election. Because that case was not finished with final decision by the Supreme Court which cannot explain clearly what happened in Palm Beach, Florida’s election, every recount dispute in America seems ended without certainty of vote’s value.

When I tried to review Wexler v. Anderson case, I found the same question about recount dispute while several states like Florida used electronic voting system which is paperless technology. Without paper ballot, U.S. Congressman Robert Wexler argued people cannot ask any complaint to review election result in the event of a manual recount. (Daniel P. Tokaji, Election Law in a Nutshell, 2013, p. 173). These two cases have a similar problem with the machine, but we should realize a main problem is people lose their vote value in election which is the vote itself. Where is the vote going?

Even though in the case of voting rights America steps forward than many countries throughout the world, but America has a problem with the most essential part of election protection rights. An essential part of election rights issues is how to protect the vote of the people. In Bush v. Gore, we found many votes were wasted. This case is not only talking about equal treatment in election but also speaking about how people rights to choose their own candidate in election can be saved. It does not matter who will be elected in an election, but it becomes matter if people right to vote their candidates is wasted because their vote is not counted.

I ensure that similar case like Bush v. Gore will be repeated someday. If Supreme Court and other court will decide with similar verdict in Bush v. Gore, people will be asking for their purposing to come to electronic voting machine. If their votes are not counted, people will not come to the Election Day.

Almost 13 years after Bush v. Gore, America, especially the court, still cannot find mechanism to protect people votes. Meanwhile another country such as Indonesia has judicial mechanism to protect people votes in election. Every people, especially candidate can come to the Constitutional Court to contest election result if they find any unfair conduct during election which is related to the amount of the votes. In other side, as we know a basic idea of the Constitutional Court come from American judicial system.

As judicial body which has so many great decisions, it is little bit weird for me if the Supreme Court or other state court cannot find the solution to recount the votes of the people. I just do not believe that American people do not “yell” as loudly as in the cases of women rights to vote and racial issue in election. But in other side, I believe the Supreme Court will decide to recount every vote to protect people rights in election as long as people will keep to ask their rights. Just wait!